Kedelai, Terjepit Kepentingan Pemburu Rente Vs Swasembada Pangan
Sarwani
Jurnalis Watyutink.com
berita
Berpikir Merdeka
Ilustrasi Muid Watyutink.com 12 January 2021 19:00
Watyutink.com - Sandy tidak bisa menikmati tempe goreng yang menjadi makanan favoritnya di kantin kantor. Sudah beberapa hari warung nasi yang menjadi langganannya tidak menyediakan, lantaran pedagang tempe yang biasa membawa hasil olahan kedelai itu setiap pagi tak kunjung datang. Usut punya usut, produsen tempe mogok berproduksi lantaran harga kedelai yang melambung tinggi dari Rp6.000 per kg menjadi Rp9.500 per kg.

Ya, dalam beberapa hari belakangan harga kedelai melonjak tajam. Tak pandang rakyat sedang dilanda resesi yang menekan daya beli masyarakat akibat pandemi Covid-19, harga komoditas tersebut tetap saja nangkring di level Rp9.500 per kg, membuat geram para produsen tempe.

Pemerintah pun dibuat kalang kabut. Presiden Joko Widodo bahkan memerintahkan kepada  pembantunya, tentu Menteri Pertanian, tapi di sini Menteri Pertahanan juga ditugaskan—untuk segera merealisasikan food estate. Barangkali semacam kawasan yang biasa dikembangkan developer dalam menyediakan tempat tinggal, ruko, kantor, pasar pada sebuah real estate. Bedanya pada produk yang dikembangkan, yakni pangan.

Kebutuhan kedelai yang besar di Tanah Air tentu membutuhkan produksi yang juga besar.  Produksi besar membutuhkan lahan luas. Tidak cukup lahan 10-20 ha untuk mencukupi kebutuhan di dalam negeri yang mencapai 2,83 juta ton pada 2018, sementara produksi domestik baru mencapai 982.598 ton dengan luas panen 680.373 hektare. Oleh karena itu Presiden Joko Widodo minta disiapkan 1 juta ha lahan. Wow!

Mengapa harus 1 juta ha lahan? Sebagai seorang yang memiliki darah pedagang, Jokowi mengerti skala ekonomi. Artinya, harga barang baru bisa dapat ditekan jika produksi dilakukan secara efisien. Efisiensi baru bisa dicapai jika biaya per satuan barang rendah. Caranya, produk yang dihasilkan harus sebanyak mungkin agar biaya rata-rata menjadi rendah agar harga jual bisa ditekan.

Lokasi food estate untuk kedelai-- juga pagi dan jagung (pajade) -- diminta dimatangkan segera. Begitu juga bibitnya. Sedikitnya enam varietas kedelai unggul disiapkan untuk mempercepat proses penanaman produksi lokal dalam kurun waktu 200 hari ke depan. Keenam varietas itu masing-masing diberi nama Detap 1, Dega 1, Dena 1, Dering 1, Anjasmoro dan Grobogan, menambah bibit yang sudah ada sebelumnya, yakni BS atau Benih Penjenis dan FS alias Benih Dasar yang mampu menghasilkan kedelai berkualitas.

Namun masalahnya tidak selesai di penyediaan lahan dan bibit.  Problem utama ada pada produktivitas komoditas tersebut. Kedelai adalah tanaman subtropis, sehingga Indonesia yang merupakan daerah tropis tidak bisa memberikan pertumbuhan maksimal bagi komoditas tersebut. Iklim menjadi salah satu kendala untuk mencapai tingkat produktivitas maksimal kedelai.

Kedelai juga merupakan tanaman yang membutuhkan kelembaban tanah yang cukup dan suhu yang relatif tinggi untuk pertumbuhan optimal. Sedangkan di Indonesia, curah hujan tinggi pada musim hujan, membuat tanah menjadi jenuh air. Ditambah lagi jika drainasenya buruk maka tanah menjadi kurang ideal sebagai media pertumbuhan kedelai.

‘Kelemahan’ bawaan Indonesia ini menjadikan kebijakan impor di atas angin. Importir akan dengan mudah mengatakan ‘kalau bisa makan satenya, kenapa harus memelihara kambing’. Ditambah lagi pilihan liberalisasi ekonomi yang begitu kuat berhembus di kalangan pengambil keputusan semakin menambah kuat posisi tawar para pemburu rente.

Kaum liberal sukses menerbitkan Omnibus Law Undang-Undang (UU) Cipta Kerja yang menjadikan impor sebagai salah satu sumber pemenuhan kebutuhan pangan. Mereka beranggapan kebijakan ini merupakan sebuah terobosan besar bagi ketahanan pangan Tanah Air. Selama ini, impor dianggap sebagai tindakan kontra nasionalis karena merugikan petani.

UU Cipta Kerja mengakui prioritas penyediaan pangan dalam negeri dapat diperoleh melalui produksi pangan dalam negeri, cadangan pangan nasional, dan impor, menjadikan martabat impor dalam memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri kini setara dengan produksi dalam negeri yang susah payah diupayakan oleh petani di Tanah Air.

Karena itu jangan heran jika sebentar-bentar dilakukan impor kedelai untuk memenuhi kebutuhan prouksi di dalam negeri ketimbang harus memberdayakan petani untuk meningkatkan produktivitas tanaman kedelai.

Cara menstabilkan harga melalui impor komoditas kedelai yang dibuka peluangnya oleh UU Cipta Kerja menjadi paradoks dengan semangat swasembada pangan. Pada akhirnya siapa yang akan dimenangkan, para pemburu rente yang mencari fee impor atau petani? 

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

A.S. Laksana

Sastrawan, pengarang, kritikus sastra dan wartawan