Kedaulatan yang Berakar Keadilan Sosial
Sarwani
Jurnalis Watyutink.com
berita
Berpikir Merdeka
08 November 2018 10:00
Derasnya arus investasi asing masuk ke Indonesia dengan tameng meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan tawaran utang lembaga-lembaga donor tidak dapat diterima jika pada akhirnya ia menjadikan bangsa Indonesia kuli di negeri sendiri dan tidak berdaulat.

Pernyataan Kemerdekaan Indonesia pada 1945 bukan hanya pernyataan ideologi, tetapi harus dimaknai juga sebagai pernyataan budaya, dimana bangsa Indonesia menyatakan mengubah jati diri bangsa Indonesia yang bertingkah laku sebagai kuli di negeri sendiri pada masa penjajahan menjadi tuan di negeri sendiri.

Perubahan dari kedudukan sebagai kuli menjadi tuan di negeri sendiri memang tidak mudah, memerlukan tuntutan budaya. Bersikap sebagai tuan di negeri sendiri berarti harus menghilangkan sikap minder sebagai inlander terjajah, sikap penghamba,dan sikap mental underdog.

Rakyat harus sadar sebagai bangsa yang telah merdeka. Namun sangat disayangkan setelah merdeka 73 tahun, masih gampang tunduk kepada IMF, Bank Dunia, kagum kepada lembaga-lembaga asing, dan merasa rendah di hadapan orang luar.

Menjadi tuan di negeri sendiri artinya Indonesia mempunyai kepercayaan yang kuat atas kemampuannya sendiri dan berdaulat. Dalam menghadapi era globalisasi dan internasionalisasi, kita jangan takut tersaingi dan merasa belum siap. Indonesia justru harus dapat mendorong kerja sama yang saling menguntungkan dalam forum bersama.

Indonesia harus menolak kerja sama yang dapat merugikan. Sikap menolak ini merupakan bagian dari kedaulatan negara yang digunakan untuk melindungi rakyat.  Jika ada kerja sama investasi yang mendatangkan tenaga kerja tak terampil dari luar negeri, misalnya, maka harus ditolak karena akan menyengsarakan dan merugikan rakyat. Kerja sama harus saling menguntungkan, dukung mendukung. Tidak bisa begitu saja orang asing masuk ke Indonesia lalu rakyat tersingkir. Jika Indonesia tidak berani menolak maka bangsa ini belum merdeka.

Banyak tantangan dalam menegakan kedaulatan, terutama di bidang ekonomi, terutama pada saat sebagian rakyat Indonesia masih terpendam dalam lumpur kemiskinan. Agar kedaulatan dapat tegak setegak-tegaknya, masalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat yang menjadi sila kelima Pancasila, harus dijalankan secara merata dan segera.

Penerapan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia paling cepat dan riil yang bisa dirasakan rakyat bawah, sebagai hal yang lebih praktis untuk dicapai, sebelum meningkat kepada pewujudan sila-sila di atasnya.  Bisa dikatakan sebagai pendekatan bottom – up penerapan Pancasila .

Pekerjaan rumah mewujudkan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia menunggu untuk diselesaikan. Yang paling mendesak adalah mengentaskan kemiskinan yang melilit 40 persen rakyat Indonesia melalui pembangunan ekonomi rakyat.

Kalau pengentasan kemiskinan ini  tidak cepat dilakukan, wajar rakyat jelata tidak percaya kepada Pancasila karena merasa hidupnya miskin terus. Pembangunan menggusur orang miskin, bukan kemiskinan. Kita menyaksikan betapa banyak mal, gedung perkantoran, hotel, dan kawasan komersial lain berdiri di atas lahan rakyat. Mereka terusir, gone with the wind.

Sebenarnya pembangunan kawasan komersial di lahan orang-orang yang sudah puluhan tahun beranak pinak di atasnya bisa dilakukan dengan menyertakan mereka dalam kepemilikan saham agar rakyat tidak kehilangan asetnya. Di sini pemerintah dapat membuat aturan pembangunan yang tidak menggusur tetapi justru menguntungkan rakyat.

Ketersingkiran rakyat dalam proses pembangunan tidak lepas dari praktek demokrasi ekonomi yang lemah di Tanah Air. Dalam demokrasi ekonomi harus ada partisipasi dan emansipasi ekonomi.  Kenyataannya, partisipasi kurang, emansipasi nol. Pengusaha kaya mendapatkan fasilitas yang lebih banyak sehingga akhirnya jauh lebih maju, sementara pengusaha kecil tidak.

Akibatnya, terjadi jurang yang besar antara usaha besar dan usaha kecil, antara yang miskin dan yang kaya. Artinya, setelah merdeka dan mengalami pertumbuhan ekonomi, Indonesia justru menciptakan kesenjangan yang lebar. Kesenjangan ini harus dihapuskan melalui penegakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Mari kita tumbuhkan empati terhadap nasib saudara-saudara kita yang miskin, yang belum merasakan keadilan ekonomi. Himpun foto mereka dalam satu lembar besar bersama dengan atribut kemiskinannya, lalu rangkul dengan kedua tangan kita sambil berkata; “Ini saudaraku sebangsa setanah air.”

SHARE ON

PILIHAN REDAKSI

close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Gigin Praginanto

Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

Nyoman Sudarsa

Ketua DPW KOMBATAN Provinsi Bali

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

FOLLOW US

Kartu Nikah Tidak Diperlukan             Penggunaan Pembayaran Online Harus Memiliki Regulasi             Reformasi Struktural: Darimana Kita Memulai?             Kemenag Perlu Jelaskan Manfaat Kartu Nikah             Focus ke Penetrasi Ekspor Produk Bernilai Tambah Tinggi             Gerindra dan PDIP Diuntungkan pada Pemilu 2019             Darurat, pembenahan Sektor Manufaktur dan Kapasitas SDM (Bagian-1)              Darurat, pembenahan Sektor Manufaktur dan Kapasitas SDM (Bagian-2)             Masih Ada Waktu untuk Perbaharui Komitmen             Penguatan Upaya Pemberantasan Korupsi