Katakan Tidak Pada Tenaga Kerja Asing
Sarwani
Jurnalis Watyutink.com
berita
Berpikir Merdeka
Ilustrasi muid/watyutink.com 14 May 2020 15:30
Watyutink.com - Rencana kedatangan 500 tenaga kerja asing (TKA) asal China ke Konawe, Sulawesi Tenggara yang dijadwalkan Juli menuai kritik keras. Pasalnya, TKA yang akan bekerja di PT Virtue Dragon Nickel Industry dan PT Obsidian Stainless Steel itu datang dengan membawa isu krusial di dalamnya.

Kedatangan mereka dinilai mengusik rasa keadilan, menjual kedaulatan, tidak menghargai kemampuan bangsa sendiri, menjadikan Indonesia bangsa inferior dan bangsa asing superior, dan tidak mempertimbangkan risiko kesehatan masyarakat di tengah penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI Luhut Binsar Pandjaitan yang memberikan lampu hijau kedatangan TKA itu. Dia memang bertanggung jawab terhadap maju mundurnya investasi di Indonesia. Tugas yang dipikulnya membuat dia ngotot memboyong TKA ke Tanah Air. Namun sikapnya itu menuai tudingan bahwa dirinya hanya memikirkan uang, uang, dan uang.

Sejumlah pihak meminta agar Luhut sadar bahwa dalam situasi pandemik Covid-19 yang belum stabil saat ini, membawa TKA ke dalam negeri akan membuat rakyat ketakutan terinfeks virus corona. Disamping itu, Luhut diminta agar lebih memprioritaskan tenaga kerja Indonesia ketimbang tenaga asing, sekaligus melindungi rakyat sendiri.

Luhut berkilah untuk membangun pabrik industri seperti baterai lithium membutuhkan tenaga kerja dan teknologi yang canggih. Atas alasan itu, pemerintah Indonesia mempekerjakan TKA. Diperlukan orang-orang yang paham membangunnya.

Teknologi yang dimiliki Indonesia sampai saat ini belum siap untuk membangun industri baru. Kelak, setelah pabrik itu jadi tenaga kerja lokal yang akan mengoperasikannya. Namun TKA akan tetap ada karena teknologinya dari China, begitu penjelasannya kepada publik.

Sikap pemerintah yang diwakili Luhut itu sangat kontras dengan semangat nasionalisme yang dicontohkan secara riil oleh para pendiri negeri ini. Pada 9 Desember 1957, Perdana Menteri Juanda memutuskan bahwa semua perusahaan pertanian Belanda, perusahaan campuran Belanda-Indonesia, termasuk harta benda tak bergerak dan tanah perkebunan, berada di bawah pengawasan pemerintah RI.

Disusul kemudian, Menteri Pertahanan secara resmi menginstruksikan penguasaan perusahaan perkebunan Belanda pada 10 Desember 1957. Berikutnya, pada 15 Desember 1957, UU Keadaan Bahaya ditandatangani. UU ini sekaligus merebut kendali atas perusahaan asing.

Puncaknya adalah disahkannya UU Nasionalisasi. Parlemen Indonesia menyetujui UU Nasionalisasi terhadap semua perusahaan Belanda di wilayah Indonesia pada 3 Desember 1958, disusul dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23/1958 yang menyatakan perusahaan Belanda yang telah dinasionalisasi menjadi milik pemerintah RI.

Selama periode 1957 - 1960, sedikitnya 700 perusahaan Belanda di Indonesia dinasionalisasi. Jumlah itu meliputi 70 persen perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia.

Pemerintah RI saat itu percaya dengan kemampuan bangsa sendiri untuk menjalankan usaha yang direbut dari Belanda. Tidak ada keraguan mengenai teknologi yang digunakan saat itu. Tanpa menyisakan TKA Belanda, perusahaan yang diambil alih berjalan dengan normal.

Kini kepercayaan diri yang ditunjukkan oleh para pendiri bangsa redup. Kebijakan mendatangkan TKA mencerminkan sikap inferior Indonesia ketika berhadapan dengan investor asing dan kurang berdaulat saat memenuhi tuntutan mereka.

Bukan sekali ini kepentingan anak bangsa dikalahkan oleh kontrak yang melibatkan investor atau pendanaan asing. Konsultan lokal yang bekerja di proyek yang didanai lembaga asing, misalnya, dibayar jauh di bawah konsultan asing, padahal keahliannya tidak jauh berbeda. Bahkan ada di antara mereka—konsultan asing dan lokal—adalah teman sekelas ketika sama-sama menempuh pendidikan pasca sarjana di luar negeri.

Pada perkembangan lain, pekerjaan dengan keahlian yang banyak dimiliki oleh WNI juga diisi oleh TKA karena terikat kontrak antara pemerintah dan investor atau pendanaan asing yang mewajibkan penggunaan TKA. Oleh karena itu tidak heran jika dalam satu proyek yang melibatkan penanaman modal asing, banyak TKA di dalamnya.

Seharusnya penanaman modal asing mendatangkan manfaat bagi tenaga kerja lokal dan membantu menciptakan lapangan pekerjaan bagi WNI. Jika investasi asing mempekerjakan TKA, berarti investasi itu tidak memiliki nilai tambah bagi ekonomi nasional.

Sebaliknya, investasi Indonesia di luar negeri harus mengikuti aturan ketat mengenai ketenagakerjaan di negara tujuan. Penulis pernah mengikuti perjalanan satu perusahaan domestik yang berinvestasi di Australia. Sebagai pemegang saham, mereka hanya bisa menempatkan orang-orangnya di posisi direktur, tidak bisa masuk ke level di bawahnya yang secara ketentuan harus diisi oleh orang lokal.

Saatnya Indonesia mengatakan tidak terhadap kehadiran TKA. Jangan tandatangani kontrak yang berisi kewajiban menggunakan TKA. Kalau sudah terlanjur ditandatangani, batalkan kontrak tersebut. Di sini nyali pemerintah diuji, beranikah?

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF