Kartel Tiket Pesawat, Siapa Bermain?
Sarwani
Jurnalis Watyutink.com
berita
Berpikir Merdeka
05 March 2019 12:20
Watyutink.com - Masyarakat Aceh ramai-ramai membuat paspor pada awal tahun ini. Fenomena yang tidak biasa. Tidak ada catatan perjalanan umroh yang meningkat yang menjadi alasan mereka mengajukan identitas internasional tersebut. Mereka juga tidak sedang melakukan kerjasama bisnis global yang memaksa mereka harus berpergian ke luar negeri, menjadi ekspatriat, atau menengok keluarga di negeri seberang.

Mereka terpaksa membuat paspor karena tercekik harga tiket penerbangan domestik yang tiba-tiba melonjak 3 kali lipat. Harga tiket domestik Banda Aceh – Medan - Jakarta atau Banda Aceh - Jakarta mencapai Rp3 juta. Mereka memilih penerbangan internasional yang mengharuskan adanya paspor dengan jarak lebih jauh, demi harga tiket yang lebih murah. Rute Banda Aceh – Jakarta via Kuala Lumpur, tidak sampai Rp1 juta.

Sungguh tragis apa yang dialami masyarakat Aceh. Apalagi jika mengingat sejarah kontribusi daerah tersebut bagi berdirinya maskapai penerbangan Nusantara. Rakyat Aceh menyumbangkan hartanya untuk membeli pesawat RI 001 Seulawah yang menjadi cikal bakal berdirinya Garuda Indonesia sebagai flag carrier.

Indef mencatat sebelum adanya UU No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, industri penerbangan tidak efisien lantaran praktik kartel. Pemerintah berperan melahirkan usaha tidak sehat ini dengan membuat kebijakan harga batas bawah yang tinggi, melarang persaingan, dan tidak membolehkan menjual tiket di bawah harga patokan.

Melalui UU No 5 Tahun 1999 semua karat-karat di industri penerbangan dibersihkan. Tidak ada lagi harga patokan, peluang mendirikan perusahaan penerbangan dibuka, sehingga bermunculan layanan penerbangan berbiaya rendah. Industri menjadi efisien dan bersaing secara sehat.

Dalam perjalanannya, Lion Air Group mulai menguasai industri penerbangan melalui penerbangan berbiaya rendah (low-cost carrier/LCC) pada 2009. Kiprahnya tidak terbendung, meninggalkan Garuda Indonesia. Pada saat bersamaan kinerja Batavia Air, Mandala, dan Merpati merosot, membuka peluang Lion Air Group merajai pasar.

Tidak puas di pasar low end, Lion Air Group masuk juga ke pasar full service carrier (FSC) yang dikuasai Garuda Indonesia pada 2013 melalui Batik Air. Garuda Indonesia membalas serangan tersebut dengan meluncurkan Citilink untuk bersaing di pasar LCC.

Alhasil, Lion Air Group menjadi pemimpin dengan penguasaan pangsa pasar sebesar 50 persen pada 2018, sementara Garuda Indonesia menguasai 46 persen. Penguasaan pasar Garuda Indonesia menurun sejak 2015, berbarengan dengan perubahan manajemen yang diperkirakan menjadi penyebabnya.

Jika melihat struktur penguasaan pasar yang didominasi oleh dua perusahaan penerbangan tersebut, patut diduga ada indikasi kartel atau duopoli. Penguasaan pasar yang mencapai lebih dari 90 persen menjadikan dua maskapai itu leluasa menetapkan harga maupun kuantitas penerbangan. Tingkat konsentrasi pasar makin besar dengan masuknya Sriwijaya Air Group ke Garuda Indonesia. Air Asia yang berusaha mencuri pangsa pasar akan kesulitan menembusnya.

Indikasi kartel juga terlihat dari perilaku dua perusahaan penerbangan tersebut. Di kelas FSC yang dikuasai Garuda Indonesia, justru Batik Air yang lebih dulu menaikkan harga tiket. Sebaliknya, di pangsa pasar LCC dimana Lion Air mempunyai kekuatan mengatur harga, justru Citilink yang menaikkan harga lebih dulu. Secara teoritis pemimpin pasar mendikte penetapan harga. Hal ini menimbulkan dugaan apakah ada main mata di antara kedua perusahaan tersebut.

Melihat gelagat yang tidak baik, pemerintah perlu mengembalikan iklim persaingan yang sehat dalam industri penerbangan dengan mengeluarkan izin baru bagi penerbangan domestik yang tidak terafiliasi dengan salah satu dari dua perusahaan tersebut.

Pemerintah juga perlu mencabut penetapan batas bawah harga tiket. Kebijakan tersebut yang berasumsi memberikan ruang finansial yang cukup kepada maskapai untuk melakukan perawatan pesawat secara memadai adalah keliru, karena tugas pengecekan yang menjadi kewajiban Kemenhub digantikan oleh instrumen harga tiket.

Selain itu, kebijakan penetapan batas atas harga tiket dengan alasan untuk menjamin tidak terjadi eksploitasi konsumen oleh perusahaan penerbangan untuk meraih keuntungan sebanyak-banyaknya pada saat peak season tidak berdasar, karena rentang batas bawah dan batas atas sempit sehingga cenderung tarif yang ditetapkan berada di sekitar batas atas.

Masyarakat berharap Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) turun tangan menyelidiki dugaan adanya kartel harga tiket pesawat dan menghukum para pelaku yang terbukti menyengsarakan konsumen.

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Nailul Huda

Peneliti INDEF

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

FOLLOW US

Soal Subsidi MRT: Negara Jangan Pikir Profit, Tapi Benefit             Perjelas Kewenangan Berbasis Wilayah             Indonesia Masih Menarik Sebagai Negara Tujuan Investasi             Subsidi MRT Bukan untuk Orang Kaya             Pemerintah Harus Hitung Risiko Utang BUMN             Pembentukan Holding BUMN Harus Selektif             BUMN Jangan Terjerumus Jadi Alat Kepentingan Penguasa             MoU KPU-PPATK Jangan Sekadar Aksesoris             MoU KPU-PPATK Jangan Hanya Formalitas             Pemerintah Harus Promosikan Tempat Wisata Terlebih Dahulu