Kampanye Pileg-Pilpres Sudah Dimulaikah?
Erros Djarot
Budayawan
berita
Berpikir Merdeka

10 October 2018 11:15

Dalam sebuah acara Talk Show, seorang mahasiswa bertanya; kapan persisnya kampanye Pemilihan Umum 2019 untuk Pileg dan Pilpres dimulai? Pertanyaan yang kedengarannya ringan dan sederhana ini, membuat saya terpaksa mencoba membaca apa yang ada dalam pikiran si penanya. Dari tutur sapanya mengesankan mahasiswa ini smart dan cukup intens mengikuti perkembangan dunia politik. Pertanyaannya tentu berkaitan dengan pemahamannya bahwa gagasan dihadirkannya agenda kampanye, dimaksud agar memberikan ruang dan waktu kepada individu maupun institusi peserta Pemilu (Pileg-Pilpres) untuk tampil dan menawarkan sesuatu agar dikenal, disukai, dipercaya, dan karenanya dipilih.

Nah, walau berdasarkan agenda nasional, kampanye Pemilu 2019 sudah resmi dinyatakan dimulai sejak tanggal 23 September 2018, yang tampil dan muncul ke permukaan baru hura-hura gelaran ‘Pemilu Damai’. Dua kubu capres-cawapres dan partai-partai peserta pemilu, menampilkan warna-warni beragam pakaian daerah. Setelah itu, tak terdengar apa-apa, kecuali usreg dan heboh para pendukung dua kubu capres-cawapres yang saling mencibir, saling serang dengan menebar isu dan tudingan yang kualitasnya sangat memprihatinkan. 

Pasalnya, karena yang ditebar bukan hal-hal yang mencerdaskan, tapi sebaliknya memperbodoh dan kaya akan semangat mengkotak-kotakan diri untuk saling membenci. Sementara tawaran tentang ide, gagasan, pemikiran, program, akan ke mana dan bagaimana Indonesia kelak di tangan mereka bila terpilih, sangat sepi  dan senyap. Yang menonjol hanyalah upaya penggelembungan rasa suka dan tak suka yang sangat subyektif terhadap individu calon pemimpin sebagai bekal untuk menjatuhkan pilihan. Tag line yang ditonjolkan pun sangat miskin; Pokoknya asal jangan dia!

Ada yang kemudian berdalih, wajarlah…di Amerika saja pilpresnya berjalan penuh intrik tak bermutu dengan menggelar politik identitas sebagai pewarnaan seluruh kampanye mereka (kubu Donald Trump). Penilaian masalah penurunan mutu kualitas bobot kampanye secara intelektual ini, memang benar dan sangat terasa. Namun sejauh itu pun rakyat pemilih tetap diberi ruang untuk berpikir dan memilih berdasarkan tawaran para calon kepada mereka.

Perbedaan cara penanganan, dan berbagai solusi pemecahan mengenai isu emigran, konflik Timur Tengah khususnya Syria (ISIS), program kesehatan, penanganan perpajakan, anggaran pertahanan, dan lain-lain; antara Trump dan Hillary memberikan tawaran sangat berbeda. Sehingga rakyat pemilih mendapat ruang penilaian mana yang mereka percaya dan yakini untuk mereka dukung. Mereka yang percaya bahwa Trump akan membawa Amerika kembali menjadi negara besar dan adikuasa, mereka itulah pemilih Trump for President. Karena Trump lewat tawaran programnya berhasil memutarbalikkan perolehan suara yang semula pada polling jelang hari H masih menempatkan Hillary Clinton sebagai pemenang, tapi pada saat hari pencoblosan rakyat Amerika lebih memilih Donald Trump sebagai presiden mereka untuk masa 4 tahun ke depan.

Nah, sekarang apa beda Jokowi dan Prabowo, atau partai satu dan yang lain dalam kaitan program, pemikiran dan penanganan berbagai isu dalam kaitan membangun Indonesia yang lebih baik ke depan? Akankah perekonomian bangsa ini ke depan dikelola sebagaimana Orde Baru melakukannya dan berlanjut hingga sekarang; di mana yang kaya dan menikmati kemudahan hanya mereka yang itu-itu juga? Akankah sistem politik yang liberal dan sistem ekonomi yang liberal-kapitalistik yang dicanangkan Orde Baru hingga sekarang akan terus dilanjutkan? Akankah hegemoni kekuasaan partai yang menggerus kedaulatan rakyat akan tetap dipertahankan?

Bagaimana menghidupkan kembali jati diri budaya bangsa yang sudah jauh tergerus oleh berbagai peradaban milenial ini? Akankah budaya Arab dan budaya Islam dibiarkan menjadi satu paket tak terpisahkan seperti sekarang ini? Akankah politik identitas dibiarkan tumbuh dan berkembang dalam semangat pengkotak-kotakan elemen bangsa seperti terjadi sekarang ini? Bagaimana upaya menjamin keberlangsungan kehidupan ber-Pancasila dan NKRI sebagai mana cita-cita kemerdekaan dapat dijalankan secara nyata, tertata, terukur, dan tersistimatik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Seperti apa bangunan ekonomi kerakyatan atau banguan perokonomian rakyat ke depan yang menjamin terciptanya kesejahteraan rakyat yang berkeadilan? 

Begitu juga seterusnya di bidang pendidikan, kesehatan, pertahanan, dan lain sebagainya! Tanpa kejelasan ini semua, membeli kucing dalam karung adalah satu-satunya tawaran yang dijejalkan ke 260 juta rakyat Indonesia. Selebihnya ‘pokoke asal jangan dia’ merupakan tag line nasional yang dibunyikan dan didengungkan ke dalam kuping dan benak rakyat Indonesia, dari Sabang hingga Merauke.

Yah, kalau hanya untuk begini-begini saja; buat apa ada kampanye?! Begitu kira-kira kesimpulan dalam benak sang mahasiswa yang tidak terartikulasikan dalam rentetan kata-kata yang menjabarkan pemikiran dan tuntutannya!

SHARE ON

PILIHAN REDAKSI

close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Gigin Praginanto

Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

Imam Ghozali

Dosen STAIN Bengkalis

FOLLOW US

Upaya Perampokan Aset Negara di BUMN Geo Dipa Energi (Bagian-1)             Upaya Perampokan Aset Negara di BUMN Geo Dipa Energi (Bagian-2)             Rupiah Terpuruk di Atas Struktur Ekonomi Tak Sehat (1)             Selesaikan PR Rantai Ekspor, Ekonomi Biaya Tinggi (2)             Kuncinya Pada Penyediaan Infrastruktur Dasar             Maksimalkan Desentralisasi, Tak Perlu Asimetris             Otsus, Antara Bencana Atau Solusi             Otonomi Daerah Jangan Setengah-Setengah             Bereskan Dulu Masalah Penggunaan Dana Desa, Baru Bicara Dana Kelurahan             Oknum ASN Harus Berhenti Memposisikan Diri Seolah Pemilik Instansi