Kabinet Baru dan Nasib Sial Indonesia
Gigin Praginanto
Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior
berita
Berpikir Merdeka
14 August 2019 11:40
Watyutink.com - Banyak hal harus dibenahi dalam manajemen pemerintahan agar kabinet yang baru bisa bekerja dengan kompak. Tak lagi dikacaukan oleh 'baku hantam' antar menteri atau dipermalukan oleh KPK yang belakangan ini kian giat memburu politisi papan atas.

Ini memang tugas berat karena masing-masing Parpol pendukung pemerintah memiliki kepentingan sendiri-sendiri. Maka misi para menteri yang diusulkan pun juga aneka macam. Misalnya ada yang diharapkan bisa menjadi 'sapi perah' bagi Parpol-nya.

Tak tertutup pula kemungkinan memanfaatkan kursi menteri karena napsu pribadi. Di antaranya menjadi Ketum Parpol yang membutuhkan banyak dana.

Apapun ulah para menteri baru yang akan dilantik Oktober mendatang, diharapkan masyarakat agar mereka serius dalam membangun realitas, bukan citra yang lebih baik. Dalam arti mereka serius membangun sistem pemerintahan yang efisien, efektif, dan transparan.

Dalam hal ini penyempurnaan data-data statistik jelas merupakan bagian strategis. Dengan akurasi yang rendah, masyarakat akan kembali kerap dibingungkan misalnya oleh keputusan pemerintah mengimpor beras di saat panen dan gudang Bulog sudah penuh; atau oleh kegundahan seorang anggota kabinet sebagaimana diungkapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti karena ribuan ton garam petambak tak laku dijual lantaran Kementerian Perindustrian mengimpor jutaan ton garam.

Masyarakat tentu tak berharap para menteri suka menyunat informasi untuk menciptakan prestasi palsu. Misalnya menjejali masyarakat dengan informasi bahwa tingkat utang Indonesia lebih aman dibandingkan negara negara maju seperti Jepang karena masih di bawah 30 persen dari PDB. Tapi kenyataan bahwa bunganya tergolong tertinggi di Asia dan berkali-kali lipat dari negara maju yang kerap dijadikan perbandingan, nyaris tak pernah disebutkan.

Menyunat informasi juga menyebabkan bahwa seolah semua urusan dalam keadaan aman dan terkendali. Hasilnya masyarakat shock dan jengkel bukan kepalang ketika setengah pulau Jawa mendadak mati lampu selama berjam-jam.

Sialnya lagi, sampai sekarang tak ada orang yang mengaku bertanggungjawab. Ini mungkin karena Dirut PLN Sofyan Basir berstatus tersangka KPK, sementara menterinya sibuk mengurusi laba BUMN yang diklaim meningkat dalam empat tahun terakhir.

Klaimnya memang hebat. Tahun lalu laba BUMN mencapai Rp200 triliun. Dalam empat tahun terakhir secara kumulatif laba tersebut melesat Rp57 triliun. Menteri BUMN Rini Soemarno pun menargetkan keuntungan sebesar Rp220 triliun untuk tahun ini.

Sayangnya klaim di atas diiringi oleh antara lain laporan keuangan Garuda Indonesia, dan PT Pos Indonesia. Garuda melakukan manipulasi laporan keuangan sehingga kerugian tahun lalu yang mencapai Rp2,45 triliun disulap menjadi keuntungan Rp70 miliar. Sedangkan PT Pos Indonesia, yang tahun lalu menggaet laba aba bersih sebesar Rp127 miliar, ternyata menikmati subsidi sebesar Rp345 miliar dari pemerintah.

Bisa jadi kasus di atas adalah fenomena gunung es. Maka perlu audit lebih mendalam untuk membuktikan bahwa kenaikan laba BUMN yang dideklarasikan oleh Menteri BUMN bukanlah prestasi palsu. Hal ini juga diperlukan untuk menampik tudingan bahwa BUMN sesungguhnya lebih merupakan beban ketimbang pilar ekonomi nasional.

Dari kasus-kasus yang ditangani KPK terindikasi pula bahwa masalah terbesar BUMN justru terletak di tingkat pimpinan, yang pengangkatannya sarat dengan pertimbangan politik. Lihat saja OTT KPK yang sukses menangkap direktur keuangan PT Angkasa Pura II dan orang kepercayaan pimpinan PT INTI. Maka tak mengherankan bila perilaku busuk pimpinannya menyemangati anak buahnya agar menjadi lebih busuk, ibarat 'guru kencing berdiri murid kencing berlari'.

Selain busuk, BUMN juga dibayangi oleh pepatah 'biar lambat asal terlambat'. Lihat saja program pembangunan kilang minyak baru meski sudah puluhan tahun dibutuhkan agar Indonesia bebas dari ketergantungan pada BBM impor. Hingga sekarang tak satupun pembangunan kilang baru terealisasi meski sudah tiga tahun Rosneft dari Rusia dan Aramco dari Arab Saudi telah menyatakan siap sebagai penyandang dana dan teknologi.

Hasilnya adalah impor BBM membengkak dari 117 juta barel pada 2016 menjadi 145 juta barel tahun lalu. Bahkan Menteri ESDM Ignasius Jonan telah menyatakan bahwa realisasi subsidi BBM tahun ini bisa melebihi pagu APBN yang Rp33,55 triliun.

Selain kilang minyak, yang juga terlunta-lunta adalah industri besi dan baja. Ini jelas perlu perhatian istimewa dari para menteri ekonomi yang baru. Bagaimana tidak, saat ini PT Krakatau Steel sedang sekarat. Padahal BUMN ini adalah andalan Indonesia dalam membangun industri besi dan baja.

Kini Krakatau Steel tampak sedang menunggu ajal karena utang dan kerugian yang menggunung. Tahun lalu utang Krakatau Steel tercatat 2,45 miliar dolar AS akibat kerugian terus menerus selama 7 tahun. Kerugian terbesar dialami pada 2015 dengan nilai 320 juta dolar AS.

Krakatau Steel dibangun pada masa presiden Soekarno, dan tampaknya terpengaruh oleh pemimpin Uni Soviet Josef Stalin. Selama berkuasa antara 1922 sampai 1953, Stalin melakukan pembangunan industri besi dan baja secara besar-besaran. Alasannya, industri ini merupakan dasar dari pengembangan industri mesin, alat berat, militer,  dan transportasi.

Hasilnya, Uni Soviet berkembang menjadi superpower dengan Rusia sebagai pusat industrinya. Kini, meski Uni Soviet telah bubar, Rusia tetap bertahan sebagai salah satu negara paling disegani di dunia berkat kekuatan industri manufakturnya yang ditopang oleh kehebatan industri bajanya.

Nah, mampukan kabinet baru yang akan mulai bertugas Oktober bulan depan sanggup menyelesaikan persoalan-persoalan? Semoga mereka tak mewarisi kebiasaan bersilat lidah dan memanipulasi angka untuk menyembunyikan semua ketidakbecusan.

Mereka juga jangan mengulang keputusan yang memberi kenikmatan kepada lembaga yang amburadul. Kini banyak orang berang karena keputusan Menkeu Sri Mulyani menaikkan gaji dan insentif pimpinan BPJS yang tengah tekor sampai triliunan rupiah. Rumah sakit pun banyak yang meradang karena piutangnya tak kunjung dilunasi sehingga enggan menerima peserta BPJS.

Kini Indonesia memang tengah dilanda berbagai keanehan. Di tengah gencarnya KPK memerangi korupsi, Pansel Capim KPK malah meloloskan mereka yang tidak menyerahkan LPKHN dan memiliki rekam jejak yang justru berseberangan dengan semangat pemberantasan korupsi.

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Riza Annisa Pujarama

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

M. Rizal Taufikurahman, Dr.

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

FOLLOW US

Perizinan Teknis Masih Kewenangan Daerah             Kiat Khusus Pangkas Birokrasi Perizinan di Indonesia             Politik Etika vs Politik Ekstasi              Kebutuhan Utama : Perbaiki Partai Politik             Pengaruh High Class Economy dalam Demokrasi di Indonesia (Bagian-1)             Pengaruh High Class Economy dalam Demokrasi di Indonesia (Bagian-2)             Perlu Revisi Undang-Undang dan Peningkatan SDM Perikanan di Daerah             Antisipasi Lewat Bauran Kebijakan Fiskal – Moneter             Perkuat Industri Karet, Furnitur, Elektronik Hadapi Resesi             Skala Krisis Mendatang Lebih Besar dari 1998