Jangan Sampai Mati Dua Kali
Sarwani
Jurnalis Watyutink.com
berita
Berpikir Merdeka
Ilustrasi muid/watyutink.com 19 May 2020 16:30
Watyutink.com - Tarik menarik antara Bank Indonesia dan teknokrat di pemerintahan dan DPR mengenai cetak uang atau mengeluarkan obligasi untuk mengatasi krisis ekonomi akibat wabah Covid-19 berlangsung makin keras. Kedua kubu bertahan dengan argumentasinya masing-masing.

Kita lihat dulu apa yang menjadi konsen Bank Indonesia mengenai usulan mencetak uang. Setelah itu kita simak usulan DPR yang diwakili Mukhamad Misbakhun dari Partai Golkar. Anggap saja keduanya mewakili mazhab masing-masing, karena ada banyak pihak lain yang berdiri di belakang mereka.

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menegaskan bahwa bank sentral tidak akan mencetak uang untuk menambah likuiditas bank yang megap-megap menjalankan restrukturisasi akibat kolapsnya ekonomi, menyusul merebaknya Covid-19. BI lebih memilih cara yang sesuai dengan mekanisme pasar.

Mencetak uang untuk menambah likuiditas perbankan serta membantu membiayai defisit fiskal bukan hal yang tepat, meskipun bank sentra bisa melakukan hal itu.  “Pandangan [mengenai perlunya dilakukan pencetakan uang] itu tidak sejalan dengan praktek kebijakan yang lazim, bukan praktik kebijakan moneter lazim, dan tidak akan dilakukan di BI," ujar Perry.

Alasan lain, BI tak ingin kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) pada 1998 yang menyebabkan inflasi melonjak hingga 67 persen terulang. Saat itu BI  mencetak uang untuk membeli Surat Utang Pemerintah (SUP). Namun kesulitan mengeringkan likuiditas yang membludak itu saat ekonomi berangsur membaik.

Sebagai catatan, pada bulan Desember 1998, BI telah menyalurkan BLBI sebanyak Rp147,7 triliun kepada 48 bank yang terkena dampak krisis ekonomi.

SUP itu tidak dapat diperdagangkan. Suku bunganya mendekati 0 persen. Lantaran tidak dapat diperdagangkan, bank sentral tidak bisa menggunakan SUP untuk menyerap likuiditas sehingga inflasi meroket ke 67 persen. Ini dampak dari pencetakan uang.

BI lebih memilih menerapkan kebijakan moneter berupa penurunan giro wajib minimum (GWM) hingga membeli Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder. GWM adalah dana minimum yang harus ditempatkan bank dalam bentuk saldo rekening giro di BI. Bank sentral menetapkan besaran GWM berdasarkan persentase dana pihak ketiga yang dihimpun bank.

Di samping itu, BI melakukan operasi moneter untuk menginjeksi likuiditas. Selama Januari - April 2020, BI merogoh kocek Rp503,8 triliun melalui kebijakan quantitative easing guna mencukupi kebutuhan likuiditas perbankan di tengah merosotnya ekonomi akibat pandemi Covid-19.

Sampai di sini yang bisa dilakukan BI. Sesuai UU, mandat yang diberikan kepada bank sentral RI itu adalah mengendalikan inflasi dan menstabilkan nilai tukar rupiah. Pertumbuhan ekonomi menjadi urusan pemerintah melalui kebijakan fiskal, sekalipun BI sama-sama menginginkan pertumbuhan ekonomi tinggi.

Agar kebijakan moneter BI bisa sampai ke sektor riil, menjadi tugas pemerintah serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui kebijakan fiskal. BI berkoordinasi demi mendorong pertumbuhan ekonomi dan menjaga stabilitas pasar keuangan.

Misbakhun punya pandangan lain dalam mengatasi pelemahan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Melonggarkan GWM yang dijalankan BI, menurutnya, tidak mencetak uang, hanya menggeser likuiditas milik bank yang selama ini disimpan di Bank Indonesia tanpa bunga dan digunakan oleh BI untuk operasi moneter.

GWM yang dulu dipatok 6,5 persen diturunkan menjadi 3,5 persen. Dengan begitu likuiditas yang disimpan di BI bergeser ke bank. Namun likuiditas tidak bertambah, hanya bergeser. Misbakhun berpendapat likuiditas hasil penggeseran sebesar Rp 503,8 triliun tersebut tidak cukup untuk menutupi kebutuhan restrukrisasi kredit sektor riil. Kebutuhannya jauh lebih besar dari jumlah tersebut.

Untuk itu, Pelonggaran Kuantitatif (Quantitative Easing/QE) yang dilakukan oleh BI melalui operasi moneter harus sudah pada tahap mencetak uang baru. QE melalui pelonggaran GWM, kebijakan Repo, Swap, dan PUAP tidak akan cukup, mengingat kebutuhan likuiditas sangat besar sekali.

Misbakhun menghitung kebutuhan riil likuiditas akan mencapai Rp5.800 triliun atau sekitar 34 persen dari total produk domestik bruto 2019 sebesar Rp16.820 triliun.

Rinciannya, restrukrisasi 45 persen dari total kredit perbankan dan non-bank senilai Rp6.500 triliun maka dibutuhkan dana Rp2.900 triliun. Suntikan modal untuk semua jenis usaha yang terkena dampak pandemi Covid-19 sebesar 30 persen dari total kredit bank dan non-bank atau Rp 1.950 triliun. Ditambah lagi kebutuhan dana bagi APBN sebesar Rp1.000 triliun.

Mencetak uang untuk mengatasi dampak negatif pandemi Covid-19 terhadap ekonomi bisa dianggap sebagai kebijakan luar biasa (extraordinary) dalam mengatasi kejadian yang juga luar biasa. Namun apakah dampak inflasinya sudah diperhitungkan di masa yang akan datang? Jangan sampai mati dua kali, mati oleh Covid-19, mati oleh inflasi.

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF