Jaga Stabilitas Moneter atau Bubarkan IMF-Bank Dunia !
Anthony Budiawan
Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS)
berita
Berpikir Merdeka

08 October 2018 10:00

Menjelang Perang Dunia II berakhir, PBB menyelenggarakan konferensi moneter dan finansial di Bretton Woods, New Hampshire, Amerika Serikat (AS), Juli 1944. Pertemuan yang dikenal dengan Bretton Woods Conference bertujuan mencari solusi mempercepat pembangunan ekonomi dunia, khususnya Eropa (Barat), dari kehancuran perang.

Untuk itu, didirikan dua institusi dunia dalam bidang moneter dan finansial: International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) atau yang dikenal dengan World Bank, dan International Monetary Funds (IMF). Tugas utama World Bank untuk mempercepat pembangunan ekonomi global, dan IMF untuk menjaga stabilitas sistem moneter dunia dan nilai tukar, yang sebelumnya sangat bergejolak akibat currency war di mana banyak negara melakukan “manipulasi” mata uangnya dengan cara devaluasi.

Sistem moneter Bretton Woods sepakat dolar AS di-pegged dengan emas, dapat dikonversi (full convertability), dengan nilai 35 dolar AS per ounce (sekitar 28,35 gram). Mata uang lainnya di-fixed dengan dolar AS. Misalnya, Deutsche Mark Jerman ditetapkan 4,2 DM; Yen Jepang 360 yen; Pound Inggris 0,3571 pound per dolar AS. Setiap negara hanya boleh mengubah kurs tetap ini dalam rentang 10 persen saja. Kalau lebih dari itu, harus ada persetujuan IMF. Artinya, tugas IMF ketika itu lebih bersifat supervisi saja. Selama sistem Bretton Woods berjalan kondisi moneter dunia sangat stabil: krisis finansial atau perbankan hampir tidak pernah terjadi seperti terlihat di gambar di bawah ini.

Namun, sistem Bretton Woods tidak bertahan lama. Pemulihan ekonomi Eropa Barat dan Jepang, ditambah pembiayaan besar militer AS yang ditempatkan di seluruh dunia, termasuk pembiayaan perang Vietnam, menyebabkan neraca pembayaran AS defisit berkepanjangan sejak 1958. Dolar hasil defisit tersebut kemudian dikonversi ke emas, terjadi gold outflow yang membuat cadangan emas AS turun tajam selama periode 1958-1971. Anjloknya cadangan emas ini membuat Presiden AS ketika itu, Richard Nixon, menghentikan konversi dolar ke emas pada Maret 1971, yang mana menandai berakhirnya sistem moneter Bretton Woods. 

Pasca runtuhnya Bretton Woods, sistem moneter dunia menjadi liar. Dolar AS, termasuk Eurodollar dan Petrodollar, mengalir deras keluar masuk negara-negara berkembang (emerging markets) secara bebas, yang menjadi pemicu utama krisis finansial: hampir semua negara Amerika Latin mengalami krisis finansial pada 1980-an karena dolar yang masuk pada akhir 1970-an dan awal 1980-an tiba-tiba ditarik keluar, membuat neraca pembayaran defisit, menyebabkan kurs mata uangnya anjlok. Dalam kondisi seperti itu, tidak ada jalan lain kecuali harus minta bantuan “dana talangan” IMF.

Peran IMF pun berubah dari supervisi sistem moneter menjadi aktor utama dalam mentransformasi ekonomi global menjadi semakin liberal, atau yang dikenal neoliberalism, alias neolib. IMF akan mengenakan prasyarat yang “mematikan” kepada negara pasien melalui Structural Adjustment Programmes (SAP) yang dikenal dengan LPG: Liberalisasi, Privatisasi, Globalisasi, untuk menciptakan pasar bebas: free trade, free financial market, free capital market. Akibatnya, sistem moneter global menjadi sangat tidak stabil.

Pertengahan tahun ini Argentina harus menghadap tuan besar IMF lagi karena terjadi cash outflow dolar besar-besaran yang membuat mata uangnya anjlok dan inflasi tinggi. Sebelumnya Argentina sudah mengalami tiga kali krisis keuangan dan krisis mata uang pada 1982, 1989, 2001. Pakistan saat ini juga sedang minta pertolongan IMF. Sebelumnya Pakistan sudah tigabelas kali menjadi pasien IMF.

Pergerakan keuangan global yang sangat bebas juga terjadi di Indonesia, memicu krisis moneter 1997-1998 akibat dolar ditarik keluar dalam jumlah yang besar yang menyebabkan krisis neraca pembayaran dan krisis mata uang. Kurs rupiah yang ketika itu menggunakan fixed exchange rate terhadap dolar AS menjadi kemahalan, kemudian rupiah diserang dan anjlok.

Krisis moneter yang menjalar ke sektor perbankan membuat pemerintah terpaksa mem-bailout perbankan nasional, dan menanggung utang swasta menjadi utang negara. Untuk mengatasi masalah likuiditas ini, pemerintah akhirnya minta bantuan IMF. Sejak itu, sistem ekonomi Indonesia menjadi sangat liberal: transaksi pasar modal (saham dan obligasi) dikuasai asing.

Awal Oktober 2018 kurs rupiah melemah mendekati Rp15.200 per dolar AS. Neraca pembayaran dari Januari hingga September 2018 (8 bulan) mengalami rekor defisit 17 miliar dolar AS. Yang lebih memprihatinkan, tekanan terhadap rupiah masih belum reda. Kalau dolar outflow terus berlanjut, bukan tidak mungkin Indonesia akan mengalami krisis neraca pembayaran lagi: kurs rupiah akan semakin terpuruk. Akankah kita menghadap IMF lagi? 

Tujuan utama IMF dan World Bank untuk menjaga stabilitas sistem moneter dunia dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Tetapi, faktanya sangat berlawanan. Sistem moneter dunia kini semakin tidak stabil. Krisis finansial semakin sering terjadi terutama di negara berkembang yang menjadi sasaran keluar masuk dolar untuk mencari imbal hasil yang lebih besar.

Oleh karena itu, pada pertemuan di Bali 12-14 Oktober ini, Indonesia dan negara berkembang harus berani mengusulkan reformasi terhadap institusi IMF dan World Bank untuk kembali kepada misi awalnyanya: menjaga stabilitas moneter dunia. Atau sebaiknya kedua institusi tersebut dibubarkan saja dan sistem moneter dunia kembali ke era sebelum Bretton Woods 1944?

SHARE ON

PILIHAN REDAKSI

close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Gigin Praginanto

Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

Imam Ghozali

Dosen STAIN Bengkalis

FOLLOW US

Upaya Perampokan Aset Negara di BUMN Geo Dipa Energi (Bagian-1)             Upaya Perampokan Aset Negara di BUMN Geo Dipa Energi (Bagian-2)             Rupiah Terpuruk di Atas Struktur Ekonomi Tak Sehat (1)             Selesaikan PR Rantai Ekspor, Ekonomi Biaya Tinggi (2)             Kuncinya Pada Penyediaan Infrastruktur Dasar             Maksimalkan Desentralisasi, Tak Perlu Asimetris             Otsus, Antara Bencana Atau Solusi             Otonomi Daerah Jangan Setengah-Setengah             Bereskan Dulu Masalah Penggunaan Dana Desa, Baru Bicara Dana Kelurahan             Oknum ASN Harus Berhenti Memposisikan Diri Seolah Pemilik Instansi