Infrastruktur Terbangun, Daya Saing Daerah Turun
Sarwani
Jurnalis Watyutink.com
berita
Berpikir Merdeka
Ilustrasi watyutink (muid/watyutink.com) 27 November 2019 19:10
Watyutink.com –  Atas nama konektivitas, pemerintah membangun infrastruktur secara masif untuk menghubungkan wilayah di daerah-daerah dengan kota-kota besar. Harapannya, daerah menjadi maju, tidak lagi terisolasi dan tertinggal.

Sebelum infrastruktur hadir di daerah, masyarakat di kota besar sudah lebih dulu menikmati hasilnya. Perjalanan di dalam kota, berwisata, pulang kampung, atau mudik menjadi lebih cepat dan nyaman, difasilitasi oleh kereta api, jalan tol, jalan nasional, dan jembatan yang memotong jarak menjadi lebih pendek.

Pembangunan infrastruktur juga memperlancar arus orang dan barang. Semuanya menjadi lebih cepat sampai ke tempat tujuan. Jika selama ini pengusaha mengeluhkan tingginya biaya transportasi dan logistik, kehadiran proyek infrastruktur diharapkan dapat menekan ongkos yang harus dikeluarkan. Pada akhirnya masyarakat menikmati harga yang lebih rendah.

Secara fisik pemerintah  sukses membangun infrastruktur. Sebut saja pembangunan jalan nasional yang mencapai 3.387 kilometer dalam kurun waktu 2015-2018, ditambah 732 km lagi pada tahun ini sehingga total jalan nasional yang dibangun sepanjang 4.119 km, lebih dari empat kali panjang Pulau Jawa.

Tidak cukup dengan membangun jalan nasional, pada periode yang sama pemerintah juga membangun jalan tol sepanjang 782 km, agar lalu lintas orang dan pengiriman logistik berjalan lancar. Pada tahun ini akan dibangun 1.070 km jalan tol sehingga selama masa pemerintahan Presiden Joko Widodo total yang dibangun mencapai 1.852 km atau hampir dua kali panjang Anyer, Banten - Panarukan, Jawa Timur.

Belum lagi jembatan yang juga membantu ketersambungan antardaerah. Sedikitnya 41.063 meter jembatan  telah dibangun  pada periode 2015 sampai 2018. Panjangnya akan bertambah 10.029 m, menjadikan total panjang jembatan 51.092 m. Di luar itu masih ada jembatan gantung sebanyak 164, ditambah 166 unit pada tahun ini sehingga total mencapai 330 unit.

Melihat panjang jalan dan jumlah proyek yang dibangun, tidak dapat disangkal pembangunan infrastruktur kali ini melebihi apa yang pernah ditorehkan oleh pemerintah sebelumnya. Pemerintah boleh mengklaim semua ini sebagai sebuah prestasi. Tetapi sejatinya  pembangunan itu untuk rakyat. Rakyatlah yang akan menilai apakah mereka disejahterakan.

Atas nama ‘konektivitas’, upaya untuk mengembangkan daerah-daerah dibarengi dengan pembangunan infrastruktur yang menghubungkannya dengan kota-kota besar. Akibatnya, permintaan barang dan jasa kini menjadi mudah dilayani oleh industri-industri yang berlokasi di kota-kota besar, merusak daya saing daerah.

Daerah justru menikmati konektivitas buruk dari infrastruktur yang terbatas karena ia menjadi satu-satunya cara untuk meraih keuntungan dari keunggulan komparatif yang dimiliki daerah untuk tetap menempatkan operasi produksi di daerah tersebut, yang mengarah ke dispersi kegiatan.

Sebaliknya, meningkatkan konektivitas dengan membangun infrastruktur transportasi baru dalam hal ketersambungan dapat menjadi bumerang karena dapat menghilangkan daya saing ‘alami’ dari daerah-daerah yang sulit dijangkau.

Keberadaan infrastruktur justru mendorong aliran barang-barang jadi dan barang konsumsi bergerak masuk ke arah yang berlawanan karena permintaan untuk barang-barang tersebut di daerah yang sebelumnya sulit dijangkau meningkat.

Jika ini yang terjadi maka pembangunan infrastruktur yang menyedot begitu banyak sumber daya APBN harus dievaluasi kembali. Pemerintah harus mendefinisikan kembali konektivitas antardaerah agar daerah tetap memiliki keunggulan komparatif, bukan konektivitas yang justru melemahkan daya saing mereka.

SHARE ON

PILIHAN REDAKSI

close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Ahmad Heri Firdaus

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

YB. Suhartoko, Dr., SE., ME

Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan, Keuangan dan Perbankan Unika Atma Jaya Jakarta

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

FOLLOW US

Aturan Timbulkan Administration Cost, Beban Bagi UMKM                Pelaku Bisnis E-commerce Tak Perlu Berbadan Hukum             Hambat Usaha Kecil Naik Kelas             Investor Tak Terpengaruh Prediksi Ekonomi RI             Moody’s Tak Tahu Jeroan Indonesia             Ada  Gap, Ada Ketimpangan             Prioritas Utama Tingkatkan Pertumbuhan             Dana Desa Berhadapan dengan Kejahatan Sistemik             Pembangunan Desa Tidak Bisa Berdiri Sendiri             Harus Disadari, Korupsi akan Mengikuti Kemana Uang Mengalir