Infrastruktur Dianakemaskan, Kelaparan Kronis Dibiarkan
Sarwani
Jurnalis Watyutink.com
berita
Berpikir Merdeka
08 November 2019 10:15
Watyutink.com – Bank Pembangunan Asia (ADB) merilis data mengejutkan; 22 juta orang Indonesia mengalami kelaparan kronis. Di tengah klaim pemerintah yang sukses membangun sektor pertanian dan ekonomi, ternyata masih banyak penduduk yang hidupnya ‘Senin-Kamis’.

Kelaparan kronis yang menimpa 22 juta orang Indonesia terungkap dalam satu penelitian tentang Peningkatan Investasi Pertanian untuk Ketahanan Pangan yang dilakukan oleh International Food Policy Research Institute (IFPR) bekerja sama dengan ADB baru-baru ini.

Jika melihat tema besar pertanian yang diusung lembaga donor tersebut, kelaparan kronis yang dimaksud sangat mungkin terjadi di perdesaan dimana penduduknya sangat tergantung kepada hasil pertanian. Kondisi tersebut mengkonfirmasi kebijakan pembangunan dalam beberapa tahun belakangan ini yang kurang memperhatikan sektor pertanian sehingga kondisinya mengenaskan.

Selain kepemilikan lahan oleh petani yang minim, industri  pertanian di Tanah Air belum bisa berjalan optimal karena sumber daya manusia yang rata-rata berusia lanjut, tidak memiliki pengetahuan yang cukup, dan terbatasnya pemahaman dan kapasitas pengolahan hasil pertanian.

Karena itu laporan ADB tersebut sekaligus memberikan jalan keluar untuk mengatasi kelaparan akut, yakni dengan meningkatan investasi di sektor pertanian dan pedesaan untuk memacu produktivitas, modernisasi sistem pangan, dan meningkatkan efisiensi pasar pangan.

Lembaga donor itu juga merekomendasikan perlunya perubahan strategis dalam investasi pemerintah, perubahan regulasi dan penyuluhan pertanian untuk meningkatkan kinerja ekonomi, disamping untuk meningkatkan ketahanan pangan dan menghapus kelaparan.

Visi misi Presiden Joko Widodo pada periode pertama maupun kedua pemerintahannya memang minus pembangunan sektor pertanian. Nasibnya tidak seperti infrastruktur yang menjadi anak emas. Sektor pertanian berjalan tertatih-tatih, dibiarkan digempur oleh produk impor, tak ada modernisasi, subsidi secukupnya, dan pasarnya tidak diurus.

Apakah data kelaparan kronis yang disampaikan ADB akan menyadarkan pemerintah mengenai pentingnya sektor pertanian? Kalau pun pemerintah akhirnya banting setir membangun sektor pertanian yang unggul, apakah tidak terlambat untuk dilakukan?

Pembenahan sektor pertanian membutuhkan waktu lama melalui pembangunan jangka panjang. Presiden ke-2 RI Soeharto memerlukan waktu 16 tahun untuk mencapai swasembada pangan pada 1984, sejak dia membentuk kabinet pertamanya pada 1968.

Meski begitu, ADB yakin Indonesia dapat mengurangi kelaparan pada 2034 dengan catatan harus meningkatkan investasi pertanian, mendorong penelitian dan pengembangan pertanian (R&D), membangun infrastruktur irigasi dan efisiensi penggunaan air, dan infrastruktur pedesaan, termasuk jalan, listrik, dan rel kereta api.

Selain itu, Indonesia harus menargetkan investasi pada bidang-bidang yang mampu berkontribusi pada pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, merealokasi anggaran dan subsidi yang terbukti kurang efektif.

Realokasi subsidi pupuk untuk investasi pertanian, termasuk penelitian dan pengembangan (R&D) pertanian akan meningkatkan produktivitas pertanian, pembangunan ekonomi nasional (PDB) dan mengurangi kelaparan.

Selain menghapus kelaparan, beberapa skenario investasi pertanian bahkan dapat meningkatkan kinerja perekonomian. Skenario investasi komprehensif tersebut diproyeksikan akan menghasilkan tambahan manfaat ekonomi (economic benefits) sebesar Rp1.834 triliun pada 2045, atau sekitar 129 miliar dolar AS dengan kurs nilai tukar saat ini.

Rekomendasi ADB sangat penting untuk diperhatikan pemerintah, apalagi  hal ini menyangkut ketahanan pangan juga. Ketahanan pangan yang tak kuat dapat menimbulkan gejolak sosial, membawa Indonesia pada situasi chaos. Orang lapar mudah disulut dan diprovokasi untuk melakukan tindakan tertentu, dijadikan alat oleh pihak tertentu untuk tujuan politis, ideologis maupun bisnis.

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang tidak bisa ditunda-tunda. Rakyat bisa memilih jalan biasa jika tidak menemukan jalan tol, bertepi di dermaga kecil jika tidak menemukan pelabuhan besar, jalan memutar jika tidak mendapati jembatan, menerima perjalanan lebih lama jika tidak menemukan bandar udara. Tapi  mereka tidak terima kalau sudah lapar.

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

Defiyan Cori, Dr.

Ekonom Konstitusi

Fithra Faisal Hastiadi, Dr., S.E., MSE., M.A

Direktur Eksekutif Next Policy, Dosen FEB UI

FOLLOW US

Figur Menjadi Penting untuk Melaksanakan Dua Peran BUMN             Restrukturisasi, Reorganisasi untuk Efisiensi dan Efektivitas BUMN             Kembalikan Proses Pemilihan Pejabat BUMN kepada Spirit Reformasi             Tidak Pada Tempatnya Meragukan Data BPS             Harus Disadari, Ada Akar Masalah yang Tidak Diselesaikan             Sektor Konsumsi Harus Tetap Didorong             Data Angka Konsumsi dan Investasi Masih Menunjukkan Peningkatan             Rakyat Harus Diuntungkan dalam Jangka Pendek             Jangan Kejar Target Pembangunan Fisik Saja             Kemampuan Investasi dalam Menyerap Tenaga Kerja Semakin Rendah