Ikhlas, Jujur, Profesional dalam Ibadah Haji
Sarwani
Jurnalis Watyutink.com
berita
Berpikir Merdeka
ilustrasi muid/watyutink.com 07 June 2021 22:15
Watyutink.com – Pemerintah secara resmi membatalkan pemberangkatan jamaah pada tahun ini, setelah sebelumnya pada 2020 juga tidak memberangkat jamaah haji ke Arab Saudi. Dua tahun berturut-turut tidak ada jamaah haji yang diberangkatkan dari Indonesia.

Pembatalan pemberangkatan haji pada tahun lalu tidak menimbulkan reaksi seheboh sekarang. Saat itu masyarakat maklum karena Indonesia dan dunia internasional tengah menghadapi masa awal pandemi Covid-19. Dunia masih mencari cara untuk mengatasi wabah tersebut. Sebelum ada cara atau penanganan yang terbukti baik, Arab Saudi dan negara yang mengirimkan jamaah haji tidak mau berspekulasi dengan keselamatan para jamaah.

Berbeda dengan reaksi atas pembatalan pemberangkatan jamaah haji Indonesia ke Tanah Suci untuk tahun ini yang menimbulkan banyak spekulasi di masyarakat luas. Bahkan tanggapan muncul dari anggota DPR yang prihatin dengan kebijakan pemerintah tersebut.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan telah mendapatkan informasi bahwa Indonesia tidak memperoleh kuota haji tahun 2021. Tidak adanya alokasi kuota haji bagi Indonesia ini, lantaran vaksin Covid-19 yang digunakan Indonesia tidak ada dalam kamus pemerintah Arab Saudi. Mereka hanya mengakui vaksin AstraZeneca, Pfizer, Johnson and Johnson, dan Moderna.

Pemerintah Arab Saudi sampai saat ini belum memasukkan vaksin Sinovac yang digunakan oleh Indonesia dalam daftar vaksin Covid-19 yang diakui untuk calon jemaah haji. Vaksin yang disetujui sebagai persyaratan calon haji dan umrah adalah vaksin yang sudah mendapat emergency use listing (EUL) dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Sinovac belum masuk dalam daftar tersebut.

Sementara anggota DPR Ace Hasan Syadzily menyebut adanya 11 negara yang telah memperoleh kuota haji dari kerajaan Arab Saudi pada tahun 2021, dan Indonesia tidak termasuk dari negara-negara tersebut.

Ada juga isu yang menyebutkan bahwa pembatalan pemberangkatan jamaah haji disebabkan Indonesia memiliki utang pemondokan, katering dan lain-lain kepada pihak Saudi Arabia.

Isu lain yang lebih ‘masuk akal’ adalah Indonesia tidak memiliki uang untuk memberangkatkan haji. Dana calon jamaah haji yang tidak jadi berangkat digunakan untuk memperkuat rupiah. Hal ini dikaitkan dengan pernyataan Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Anggito Abimanyu pada 2 Juni 2020.

Saat diwawancara oleh satu satu media online, dia menyatakan akan memanfaatkan dana simpanan yang dimiliki untuk membiayai penyelenggaraan ibadah haji 2020 untuk kepentingan stabilisasi nilai tukar rupiah. Sebab, pemerintah Indonesia resmi tidak mengirimkan jemaah haji pada 2020.

Saat itu BPKH memiliki simpanan dalam bentuk dolar Amerika Serikat sebanyak 600 juta dolar AS atau setara Rp8,7 triliun kurs Rp14.500 per dolar AS. Dengan begitu, dana itu akan dimanfaatkan untuk membantu Bank Indonesia dalam penguatan kurs rupiah.

BPKH bersama dengan Bank Indonesia waktu itu masih mengkaji mekanisme pemanfaatan dana tersebut. Itu ditujukan supaya pemanfaatan dana bisa tetap sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan dalan peraturan yang ada.

Total dana haji yang dikelola BPKH saat itu telah mencapai Rp135 triliun. Dana itu digunakan untuk mendukung APBN yang membutuhkan dana dalam menangani pandemi Covid-19 dengan menginvestasikannya di Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

Pemerintah mencoba meluruskan isu yang beredar di tengah masyarakat terkait dengan pembatalan pemberangkatan jamaah haji tahun ini. Pemerintah Arab Saudi memang telah melonggarkan aturan masuk ke negara itu terkait upaya mencegah penularan Covid-19. Namun, hanya 11 negara yang dicabut larangan pembatasannya.

Adapun 11 negara itu adalah Uni Emirat Arab, Jerman, Amerika Serikat, Irlandia, Italia, Portugal, Inggris, Swedia, Swiss, Perancis, dan Jepang. Menurut otoritas kesehatan Arab Saudi (Saudi Public Health Authority/PHA), warga negara dari negara-negara tersebut dibolehkan masuk ke Arab Saudi karena dinilai telah menunjukkan stabilitas dalam menahan Covid-19. Meskipun larangan masuk telah dicabut, para pelancong masih memerlukan prosedur karantina.

Pemerintah juga menegaskan pembatalan keberangkatan jemaah haji 2021 bukan karena utang. Indonesia tidak memiliki utang atau tagihan yang belum dibayarkan terkait pelaksanaan ibadah haji tahun ini.

Faktor kesehatan, keselamatan, dan keamanan jemaah haji yang terancam akibat pandemi Covid-19 yang melanda hampir seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia dan Arab Saudi menjadi alasan utama mengapa pemerintah membatalkan keberangkatan jamaah haji tahun ini. Di samping itu, Kerajaan Arab Saudi belum memberikan kuota haji untuk Indonesia.

Tanpa kepastian kuota haji maka sulit melakukan persiapan. Pemerintah sudah melakukan serangkaian persiapan, sekaligus merumuskan mitigasinya sejak Desember 2020. Berbagai skenario keberangkatan haji pun sudah disusun, mulai dari kuota normal hingga pembatasan kuota 50 persen, 30 persen, 25 persen, sampai 5 persen. Dengan kuota 5 persen saja, dibutuhkan waktu sekitar 45 hari untuk persiapan.

Namun masyarakat masih bertanya-tanya. Dalam hal persiapan haji, bukankah pemerintah sudah berpengalaman selama 45 tahun dalam mengorganisasi penyelenggaraan haji. Dengan pengalaman selama itu maka masyarakat yakin pemerintah Indonesia mampu menyelenggarakan haji meski hanya memiliki waktu satu bulan untuk persiapan.

Apalagi sebelumnya sudah dilakukan mitigasi dan pelatihan, sehingga pemerintah tidak perlu terburu-buru membatalkan pemberangkatan jamaah haji. Pemerintah hanya perlu melakukan diplomasi tingkat tinggi antarkepala negara agar pemerintah Saudi Arabia segera memberikan akses bagi Warga Negara Indonesia untuk masuk kembali ke negara tersebut.

Pemerintah tampaknya belum menunjukkan keseriusan dan profesionalismenya dalam memberangkat jamaah haji, atau pemerintah mungkin berpikir calon jamaah haji adalah orang-orang dengan kesabaran tingkat dewa.

Saat pemerintah tak mampu memberangkatkan jamaah haji atau menyelenggarakan haji dengan baik, calon jamaah akan menganggap ini sebagai cobaan yang jika diterima dengan ikhlas akan memperbesar pahala. Padahal keikhlasan tidak hanya dituntut dari calon jamaah haji, tetapi juga pemerintah yang harus ikhlas, jujur dan profesional dalam melayani umat.

Mencampuradukkan antara keikhlasan dan profesionalisme menjadi awal kesemrawutan penyelenggaraan haji selama ini.  Dengan pola pikir yang keliru ini timbul anggapan kalau ikhlas maka tidak perlu melakukannya secara professional. Sebaliknya, jika professional maka tidak ikhlas karena dibayar dengan mahal.

Profesionalisme dan keikhlasan berada pada domain berbeda. Keikhlasan adalah domain hati, sementara profesionalisme domain pekerjaan. Ketika hati berikrar melakukan sesuatu dengan ikhlas maka pekerjaan itu harus dilakukan secara profesional sebagai tanggung jawab moral yang dicanangkan secara ikhlas di dalam hati.

Terlepas dari masalah kuota yang belum diberikan pemerintah Arab Saudi, masyarakat terlanjur kecewa dan menilai pembatalan pemberangkatan haji kali ini sebagai bentuk ketidakikhlasan dan ketidakprofesionalan pemerintah dalam menyelenggarakan haji.

SHARE ON

PILIHAN REDAKSI

close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF