Hukum Nggedebus Omnibus
Lukas Luwarso
Jurnalis Senior, Kolumnis
berita
Berpikir Merdeka
Ilustrasi muid/ watyutink.com 18 February 2020 14:35
Watyutink.com - Apa beda pengacara buruk dengan yang baik? Pengacara buruk berupaya mengulur-ulur kasus hukum berbulan-bulan; pengacara baik mampu mengulur waktu bertahun-tahun. Karena dalam prinsip sengketa hukum, jika bisa dibuat berlama-lama kenapa dipercepat?

Pengacara, ahli hukum, konsultan hukum, atau satgas hukum yang kini sedang membantu upaya pemerintah mengegolkan Omnibus Law (RUU Cipta Kerja) pasti ahli hukum yang sangat buruk. Mereka begitu buruk karena menargetkan UU itu harus cepat-cepat selesai, maksimal 100 hari.

Agenda pemerintah untuk buru-buru menyelesaikan hukum Omnibus, yang diharapkan mampu mengatasi krisis lapangan kerja dan soal perpajakan, sungguh ambisius. Terdapat sedikitnya 11 paket hukum (dinamai klaster, mirip proyek properti) yang bakal diotak-atik, direvisi, diganti, atau dikebiri. Pemerintah mengidentifikasi akan merevisi 82 Undang-Undang (UU) dan 1.194 pasal. 

Cakupan 11 klaster properti hukum, itu adalah: Penyederhanaa Perizinan, Persyaratan Investasi, Ketenagakerjaan, Kemudahan, Pemberdayaan, dan Perlindungan UMK-M, Kemudahan Berusaha, Dukungan Riset dan Inovasi, Administrasi Pemerintahan, Pengenaan Sanksi, Pengadaan Lahan, Investasi dan Proyek Pemerintah dan Kawasan Ekonomi. 

Omnibus akan menjadi payung hukum yang diharapkan akan efektif “melibas” berbagai aturan dan UU yang dianggap menghambat proses perizinan dan masuknya investasi asing ke Indonesia. Direncanakan 82 UU, dari UU Tenaga Kerja hingga UU Pers, akan terkena dampak penggusuran sistematis demi memperlancar laju si Omnibus. 

Yang lebih ajaib, selain melibas berbagai aturan, si Omnibus juga diharapkan mampu “menyulap” etos kerja birokrasi pemerintahan yang lelet dan lamban. Menjadi semacam ramuan mujarab untuk mengubah birokrat Indonesia yang pemalas menjadi cepat tanggap dan tangkas bekerja. Setara dengan “ramuan ajaib” buatan dukun Panoramix dalam komik Asterix.

Omnibus disusun dengan asumsi kinerja administratif pemerintah lamban, aparat bersikap malas karena “terbelenggu” berbagai peraturan yang rumit dan birokratis. Selain itu aspek sosio-politis, seperti kebebasan berekspresi yang kebablasan, seringnya demo perburuhan dengan banyak tuntutan dianggap sebagai penyebab investasi enggan masuk ke Indonesia, dan stagnasi pertumbuhan ekonomi.

Dengan hukum Omnibus, diharapkan proses perizinan bisa dipangkas, birokrat jadi lebih tangkas. Dalam rancangan diatur bahwa proses perizinan akan beres maksimal 10 hari. Juga dengan ancaman sanksi hukum yang lebih tegas diharapkan buruh tidak seenaknya berunjuk rasa mengumbar tuntutan.

Pengesahan hukum Omnibus alih-alih mampu melibas tetek-bengek birokrasi administratif pemerintahan, justru berpotensi menambah masalah dalam sistem hukum Indonesia. Proses yang terburu-terburu dan cenderung tertutup adalah indikasi ada niat “siluman-slumun” untuk melibas proses penyusunan UU yang lebih memakai nalar, rasional dan cermat.

Untuk mengawal proses pengesahan Omnibus, Pemerintah sampai perlu menetapkan Satuan Tugas (Satgas) terdiri atas 127 figur, umumnya pengusaha atau kroni mereka. Ada nama seperti James Riady, Jhonny Dharmawan, Erwin Aksa, Anton Supit, Haryadi Sukamdani, Indroyono Soesilo, Suryadi Sasmita, Tito Sulistio, atau Umar Juoro. Nama-nama yang lazimnya tidak familier dengan urusan revisi hukum.

Penekanan untuk menggenjot investasi dan infrastruktur demi pertumbuhan ekonomi, mudah diduga bakal berbenturan dengan aspek perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar rakyat kalangan bawah dan marginal. Kaum buruh, petani, masyarakat adat, jurnalis, seniman, termasuk mahasiswa, yang gemar mengekspresikan kebebasan bakal terimbas. Kerewelan ekspresi rakyat, yang dijamin hukum, dianggap sebagai salah satu penyebab investasi enggan masuk ke Indonesia. Negara Vietnam dianggap menjadi contoh model “sistem ideal” untuk memancing investasi asing. 

Benarkah hukum Omnibus akan menggiring masuknya investasi asing, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan membawa kemakmuran bagi Indonesia? Soal yang begitu kompleks, karena terkait situasi geo-politik-ekonomi dunia bisa diatasi dengan membuat UU baru sebagai payung pengaman? Jangan-jangan hukum Omnibus cuma untuk memayungi kenyamanan penyelenggara kekuasaan dalam mengelola negara.

Belajar dari kasus revisi UU KPK yang diselesaikan secara cepat, tanpa ada proses diskusi dan deliberasi yang memadai, dan berhasil menjinakkan KPK. Boleh diduga Omnibus Law ini adalah “Nggedebus Law,’ upaya untuk mengakali publik, demi mengamankan dan menyamankan praktik oligarki kleptokratik.

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF