Hindari Konflik, Perbaiki Ketimpangan
Sarwani
Jurnalis Watyutink.com
berita
Berpikir Merdeka
29 November 2019 20:00
Watyutink.com – Pilkada serentak baru akan digelar tahun depan, namun situasi sudah memanas. Bak api dalam sekam, setiap saat situasi tersebut bisa memburuk dan menimbulkan konflik antarkampung, antarwarga, dan antarkelompok etnik.

Konflik yang terjadi saat Pilkada tidak murni disebabkan oleh faktor politik, karena perbedaan pilihan partai, calon kepala daerah, atau pelanggaran terhadap hak politik, tetapi lebih banyak disebabkan oleh faktor ekonomi seperti kemiskinan, ketimpangan pendapatan, dan polarisasi pendapatan.

Tak bisa dipungkiri masih banyak penduduk miskin di Tanah Air. Badan Pusat Statistik menghitung jumlah mereka yang berada di bawah garis kemiskinan sekitar 25 juta orang. Di luar mereka masih banyak penduduk yang memiliki penghasilan pas-pasan, pas buat hidup saja. Di sisi lain, segelintir orang memiliki pendapatan sangat tinggi.

Dua kutub pendapatan ini membentuk ketidaksetaraan pendapatan (income inequality) yakni satu situasi di mana pendapatan didistribusikan secara tidak merata di satu negara. Ketimpangan ada ketika satu kelompok menerima pendapatan yang tidak proporsional dengan ukurannya.

Ketidaksetaraan pendapatan meningkat ketika orang miskin semakin miskin, orang kaya semakin kaya, atau kelompok berpenghasilan menengah menurun dalam jumlah atau pendapatan, atau kombinasi keduanya.

Proses tersebut menciptakan polarisasi pendapatan (income polarization) yang menggambarkan suatu proses di mana pendapatan terkonsentrasi menjadi dua kutub atau kelompok yang terpisah, satu kaya, dan satunya lagi miskin.

Polarisasi pendapatan dapat terjadi jika perubahan pendapatan mereka yang berada dalam kelompok menengah bergerak ke arah salah satu dari dua kutub --kaya atau miskin-- atau jika pertumbuhan populasi hanya terjadi di antara yang miskin atau yang kaya, bukan di antara kelas menengah.

Ini juga dapat terjadi jika tingkat variabilitas pendapatan di antara orang kaya menurun sehingga pendapatan orang kaya mendekati pendapatan rata-rata kelompok kaya dan pada saat yang sama, tingkat variabilitas pendapatan di antara orang miskin juga menurun sehingga pendapatan buruk berkumpul lebih dekat dengan pendapatan rata-rata kelompok miskin.

Fenomena ketimpangan pendapatan ini tidak terlihat jika diukur dengan rata-rata pendapatan per kapita, karena angka tersebut hanya menjumlahkan total pendapatan orang kaya  dan miskin, dibagi dengan total jumlah mereka.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh ekonom Iwan Jaya Azis, ketimpangan di Indonesia memburuk sejak desentralisasi digulirkan pada 2008 hingga 2017. Kenaikan tertinggi ada di perkotaan. Pulau Jawa tercatat sebagai daerah dengan ketimpangan tertinggi, sementara Kalimantan yang terendah.

Dalam kurun waktu dua tahun (2015-2017), ketimpangan memburuk di Sumatra Selatan, Jakarta, Kalimantan Timur, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, dan Maluku Utara. Namun ada juga perbaikan ketimpangan di Riau, Jambi, Bengkulu, Lampung, Jawa Barat, Banten, Sulawesi Tengah, Gorontalo, dan Papua Barat.

Indeks GINI beberapa provinsi menunjukkan peningkatan.  Berikut perbandingan kondisi pada 1996 dengan 2017. Indeks GINI Jakarta meningkat dari 0,249 menjadi 0,409, Jawa Barat naik dari 0,292 menjadi 0,393, Jawa Tengah naik dari 0,259 menjadi 0,365, DI Yogyakarta meningkat dari 0,315 menjadi 0,440, Jawa Timur melonjak dari 0,298 menjadi 0,415, dan Banten 0,379.

Ketimpangan tersebut menimbulkan konflik yang semakin meningkat. Pada Pilkada pertama di 2005 terjadi  178 kasus, naik menjadi 292 kasus 2011, dan melonjak menjadi 351 kasus pada 2014. Konflik tersebut berupa tawuran antarkampung, antarwarga, antarpelajar, dan antarkelompok etnik. Pemicunya adalah polarisasi pendapatan, ketimpangan pendapatan, kemiskinan, populasi, lembaga demokrasi, hak politik, dan hak penambangan.

Belum ada perkiraan berapa jumlah konflik yang akan terjadi pada Pilkada tahun depan. Namun selama tidak ada perbaikan ketimpangan dan polarisasi pendapatan, tidak ada jaminan konflik tidak mengalami eskalasi. Ketidaksetaraan pendapatan berimplikasi pada kesehatan, partisipasi politik, hasil pendidikan, dan kesejahteraan sosial secara umum. Hal ini merupakan bom waktu saat Pilkada nanti.

Polarisasi pendapatan tidak terjadi jika sebagian besar penduduk memiliki pendapatan menengah, hanya sedikit yang berpendapatan minim, dan kelompok elit tidak menguasai mayoritas aset bangsa. Ini merupakan kondisi yang harus diciptakan oleh negara, dimana kemakmuran dirasakan merata oleh rakyat.

Harus ada upaya transfer pendapatan dari orang kaya ke orang yang lebih miskin agak ketimpangan berkurang. Jangan sampai terjadi sebaliknya, transfer dari orang miskin ke orang kaya sehingga  ketimpangan meningkat.

Program padat karya bagi masyarakat miskin yang dibiayai oleh pajak progresif yang dipungut dari orang-orang kaya bisa menjadi pilihan transfer dari orang kaya ke orang miskin untuk mengurangi ketimpangan. Cukup pemerintah, tak perlu Robin Hood untuk menciptakan kemakmuran bersama.

SHARE ON

PILIHAN REDAKSI

close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Ahmad Heri Firdaus

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

YB. Suhartoko, Dr., SE., ME

Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan, Keuangan dan Perbankan Unika Atma Jaya Jakarta

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

FOLLOW US

Aturan Timbulkan Administration Cost, Beban Bagi UMKM                Pelaku Bisnis E-commerce Tak Perlu Berbadan Hukum             Hambat Usaha Kecil Naik Kelas             Investor Tak Terpengaruh Prediksi Ekonomi RI             Moody’s Tak Tahu Jeroan Indonesia             Ada  Gap, Ada Ketimpangan             Prioritas Utama Tingkatkan Pertumbuhan             Dana Desa Berhadapan dengan Kejahatan Sistemik             Pembangunan Desa Tidak Bisa Berdiri Sendiri             Harus Disadari, Korupsi akan Mengikuti Kemana Uang Mengalir