Heboh Omnibus Law Sektor Keuangan, Kapan Pasar Tenang?
Sarwani
Jurnalis Watyutink.com
berita
Berpikir Merdeka
Ilustrasi muid/watyutink.com 28 September 2020 19:40
Watyutink.com – Langkah pemerintah dan DPR merevisi UU Bank Indonesia untuk menjadikannya tidak lagi independen, sekaligus menghidupkan kembali Dewan Moneter dengan Menteri Keuangan sebagai ketua di dalamnya mendapatkan penolakan yang cukup keras oleh sejumlah pihak.

Rencana pemerintah itu dikhawatirkan akan mengembalikan BI ke era Orde Lama pada 1953 atau seperti pada masa sebelum krisis ekonomi 1998 meledak. Ekonomi Anthony Budiawan menggambarkan secara gamblang bagaimana kehancuran ekonomi terjadi ketika bank sentral berada di bawah ketiak pemerintah (eksekutif), bukan satu lembaga yang independen.

Pada masa Orde Lama, Bank Indonesia berada di bawah kekuasaan eksekutif seperti tertera di dalam UU tentang Bank Indonesia tahun 1953. Dewan Moneter-- terdiri dari tiga anggota yaitu Menteri Keuangan, Menteri bidang Ekonomi dan Gubernur Bank Indonesia—mengendalikan Bank Sentral. Menteri Keuangan mewakili pemerintah duduk sebagai ketua Dewan Moneter.

Posisi Dewan Moneter yang diketuai Menteri Keuangan membuat pengaruh dan kepentingan pemerintah terhadap Bank Indonesia dalam membuat kebijakan moneter sangat kental. Akibatnya, terjadi turbulensi ekonomi dan krisis keuangan berulang kali.

Sejarah mencatat pada era Orde Lama terjadi hiperinflasi dan pemotongan nilai (sanering) rupiah. Inflasi meroket hingga 1.000 persen lebih pada 1966. Salah satu pemicunya adalah defisit anggaran yang tidak terkendali karena BI ‘dipaksa’ mencetak uang.

Setali tiga uang, kondisi Bank Indonesia tidak banyak berubah di masa Orde Baru. Pemerintah masih jadi pengendali melalui Dewan Moneter yang dipertahankan keberadaannya. Guncangan ekonomi kembali terjadi. Penurunan nilai tukar rupiah (devaluasi) terjadi beberapa kali, yanki 10 persen pada 1971, 50 persen pada 1978, 38 persen pada 1983, dan 47 persen pada 1986. Ditambah lagi dengan inflasi tinggi, mencapai 40 persen pada 1974, 20 persen pada 1976, dan 18 persen pada 1980.

Puncaknya terjadi krisis moneter 1998. Sektor perbankan runtuh, sektor riil rontok. Pertumbuhan ekonomi anjlok. Inflasi membumbung hingga 58 persen. Rupiah terjun bebas ke titik terendah dari Rp2.400 per dolar AS ke posisi Rp16.000 per dolar AS. Guncangan ekonomi ini berunjung pada krisis politik yang menumbangkan Orde Baru.

Krisis demi krisis yang muncul menimbulkan kesadaran mengenai perlunya menempatkan BI dalam posisi yang sesuai dengan best practice bank sentral dunia. Taubatan nasuha ini menghasilkan reformasi UU tentang Bank Indonesia, menjadikan BI independen, tidak lagi di bawah ketiak pemerintah. Dewan Moneter out, eksekutif out. Beleid ini dipertegas di dalam UUD dan TAP MPR. Namun bangunan yang sudah kokoh ini sedang dikoyak-koyak melalui RUU BI.

Ditambah lagi pemerintah kini mulai mewacanakan penerbitan omnibus law sektor keuangam, sekalipun membantah rencana tersebut ada hubungannya dengan RUU BI. Tujuan omnibus law ini untuk pengembangan dan penguatan sektor keuangan, yang merupakan salah satu faktor yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Omnibus law sektor keuangan akan memperbesar jangkauan sektor keuangan dalam negeri yang jika dibandingkan dengan banyak negara lain, masih tertinggal jauh. Peran perbankan, misalnya, baru mencapai 60 persen dari produk domestik bruto (PDB). Dana pensiun baru sebesar 5,5 persen dari PDB, padahal di negeri jiran Malaysia sudah mencapai 60 persen terhadap PDB.

Banyak aspek yang akan diperbaiki melalui reformasi sektor keuangan. Sektor keuangan akan dapat melakukan ekspansi secara lebih leluasa. Aturan main diperjelas, memudahkan bank dan lembaga jasa keuangan non-bank mengembangkan instrumen untuk masyarakat yang ingin menabung, sehingga akan menarik pundi-pundi orang Indonesia yang disimpan di luar negeri.

Pemerintah mengakui kalau sektor keuangan di Tanah Air tertinggal. Malaysia sudah banyak menghadirkan instrumen keuangan untuk warganya. Sebut saja instrumen keuangan syariah negara itu yang lebih kaya dan maju dibandingkan Indonesia.

Reformasi UU ini juga akan memperbarui regulasi tua yang sudah tertinggal zaman. Banyak aturan kuno yang masih bertengger sampai sekarang, seperti Undang-Undang Pasar Modal. Selain itu, masih ada kekosongan hukum menyangkut dana pensiun yang harus diterbitkan.

Rencana penerbitan omnibus law sektor keuangan sebenarnya tidak tepat dilakukan pada masa pandemi Covid-19, karena sektor ini tidak termasuk yang mendesak untuk dibenahi. Rencana ini justru memberikan sinyal ketidakpastian, mengusik pasar yang butuh ketenangan dan sentimen positif.

Kekhawatiran akan adanya penyelundupan pasal-pasal di dalam RUU BI ke dalam omnibus law sektor keuangan, seperti ide mengembalikan pengawasan perbankan dari OJK ke BI dan pembentukan Dewan Moneter menimbulkan sinyal negatif kepada pasar.

Harus diakui banyak anomali yang terjadi di sektor keuangan, namun akar masalahnya bukan pada sektor tersebut. Suku bunga kredit tinggi, contohnya, dibentuk oleh sistem insentif. Tidak bisa menyalahkan bank saja, tetapi pada kebijakan yang mendorong bank melakukan hal itu.

Pemulihan ekonomi di masa krisis seperti saat ini sebenarnya dapat dilakukan melalui mekanisme yang sudah ada saja, instrumen fiskal dan moneter. Keduanya harus saling mendukung dan koordinatif. Pemerintah cukup meningkatkan defisit anggaran, sementara otoritas moneter menurunkan tingkat suku bunga agar stimulus fiskal tidak sia-sia. 

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF