Habis MK, Akan Terbitkah MR?
Erros Djarot
Budayawan
berita
Berpikir Merdeka
24 June 2019 10:00
Watyutink.com - Banyak yang pasti bertanya; apa itu MR? Sebenarnya akan lebih jelas untuk menuliskan kepanjangannya sebagai judul tulisan ini: Mahkamah Rakyat (MR). Tapi rasanya terbaca begitu serem dan provokatif.  Sedangkan dengan hanya mengambil singkatannya saja (MR), diharapkan masalah intinya yang lebih menjadi sorotan. Bukan sensasi dari kata Mahkamah Rakyat yang dalam pemahaman umum adalah sebuah arena politik yang lazim dikenal sebagai Pengadilan Rakyat.

Satu hal yang patut disyukuri, persidangan sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi, berakhir dengan sangat indah. Paparan para ahli dari kedua kubu yang berhadapan (01 vs 02), berjalan dalam suasana kekeluargaan yang hangat, bermutu, dan sangat mencerdaskan publik yang mengikutinya. Tidak seperti debat di berbagai stasiun televisi yang hampir seluruhnya, terasa melelahkan. Dan yang menyedihkan lagi sarat dengan tampilan dan argumen yang membuat masyarakat larut dalam kebodohan dan pembodohan.

Salah satu yang menyebabkan perlunya menurunkan tulisan dengan judul di atas, sepenuhnya didorong oleh realita lapangan di mana rakyat sudah terlanjur terbelah dua. Kedua kubu tak mungkin cepat kembali menyatu dan bersatu. Apalagi ada pihak-pihak yang justru memelihara pembelahan ini untuk mencapai tujuan politiknya. Ditambah lagi terbangunnya luka politik di kalangan kelompok warga bangsa yang bersenjata. Semua ini tak ubahnya bagai bara dalam sekam yang kobaran apinya menunggu saat adanya kucuran bensin dari tangan-tangan jail.

Agar tidak berkembang dan terhentinya langkah menggelar Pengadilan Rakyat, dimungkinkan ketika sukses ekonomi yang berkeadilan, dapat dihadirkan oleh pemerintahan Jokowi jilid dua ini. Hal mana ditandai dengan terbangunnya perekonomian yang tidak lagi membiarkan seluruh kegiatan ekonomi negara, tersedot sepenuhnya ke pundi-pundi dan kantong para cukong (baca: konglomerat). Mereka adalah para pemilik kerajaan bisnis yang namanya masuk dalam daftar 100 orang terkaya Indonesia yang pernah terpampang di majalah Forbes. Sialnya, 95 persen dari nama-nama itu adalah warga negara yang berasal dari etnis-ras tertentu.    

Kinerja dan pola pengembangan bisnis mereka yang terstruktur, masif, dan tersistematik, begitu menggurita. Ironisnya, negara turut membesarkan dengan memberi mereka berbagai kemudahan dan peluang yang terus berulang dan kian membesar. Sejak awal mereka dilahirkan pada zaman pemerintahan Orde Baru hingga sekarang, hanya merekalah yang tak tersentuh perubahan.

Gerakan reformasi pun tak berpengaruh dan mempengaruhi penggelembungan berkelanjutan pundi-pundi ekonomi mereka. Di mulai dari hanya pedagang lapak dan barang kelontong (retail kecil-kecilan) di awal Orde Baru, hari ini mereka telah berhasil membangun kerajaan bisnis (Business Empire), tanpa hambatan! Mereka bahkan menjadi mitra strategis  dari setiap pemerintahan yang telah sekian kali silih berganti. Dari sejak Orde Baru, pasca Orde Baru, hingga entah kapan persekongkolan busuk ini akan berakhir.

Andai saja buku kuning terbitan Telkom yang dulu banyak beredar masih ada yang menyimpan, silahkan buka lembaran yang memuat daftar alamat dan bidang usaha yang jumlahnya ratusan lembar. Di mulai dari bidang usaha dengan awalan huruf A hingga Z, bidang usaha mana yang tidak berada di bawah kontrol mereka? Nyaris hampir seluruh bidang kegiatan ekonomi perputaran dananya mengalir dan bermuara pada sungai-sungai ekonomi di bawah kekuasaan kerajaan bisnis mereka. Merekalah secara de facto penguasa sekaligus pengendali dari seluruh gerak perekonomian bangsa ini. 

Dalam perekonomian, mereka dengan cerdas telah berhasil mewujudkan ‘negara’ dalam negara. Sehingga pemerintah dengan institusi keuangan, perbankan, dan badan-badan usaha di semua bidang kegiatan yang ada, hanya merupakan perangkat kerja yang terkadang malah menopang dan memperlancar semua usaha para Taipan lokal ini. 

Selama bertahun-tahun, badan usaha negara direlakan menjadi supporting system dari gerak penggelembungan pundi-pundi ekonomi mereka. Sejumlah Bank besar milik negara adalah pengucur dana paling loyal memberi suntikan penyehat untuk memperluas, memperlebar, dan memperbesar kerajaan bisnis mereka. Dengan suntikan dana ini pula mereka masif berekspansi ladang ekonomi di luar negeri.

Secara de jure memang pemerintah dikesankan tampak dan tampil superior di atas mereka. Tapi ketika dalam praktik nyata, secara de facto, merekalah ujung tombak dari seluruh gerak perekonomian bangsa ini. Hubungan antara Tuan dan Jongos sering kali terlihat ketika seorang Taipan berhadapan dengan pejabat pusat  maupun pejabat daerah. 

Dalam kondisi minus keberpihakan ini, rakyat semakin tak berdaya dan kehilangan daya ekonominya. Hegemoni kekuasaan ekonomi mereka yang masif, terstruktur, tersistematik yang sangat kasat mata dan terasakan dalam kehidupan sehari-hari, menjadikan rakyat dengan sangat mudah digiring untuk panas dan cemburu melihat kenyataan yang timpang ini. Perasaan menjadi jongos di rumah sendiri ini merupakan virus jahat yang akan menggerogoti akal sehat. 

Tak kuasa melawan lewat gerakan ekonomi, maka rakyat pun merasa menjadi kuat untuk meneriakkan keadilan ketika digiring lewat pintu agama dengan  menggunakan politik sebagai peluru tembaknya. Hal mana dapat kita rasakan bagaimana kelompok yang bergerak menyuarakan keadilan lewat kibaran bendera dan simbol-simbol agama, mendapatkan sambutan yang begitu marak di kalangan masyarakat; utamanya masyarakat lapisan menengah bawah. 

Kalau sepuluh tahun yang lalu sambutan hanya terasa gelegarnya di kalangan masyrakat lapisan menengah bawah, beberapa tahun terakhir ini gaung dan getarannnya sudah menyentuh ke lapisan masyarakat menengah-atas. Masyarakat yang cukup berada dan terdidik. Mereka adalah, menurut kamus pergerakan, kaum ‘pribumi’ terdidik yang berduit, dan yang anti Asing, utamanya Aseng! 

Dengan menempatkan agama dan keyakinan sebagai senjata politik yang terbukti ampuh, strategis, dan nyata pengaruh serta hasilnya, maka politik aliran pun begitu marak menggejala. Budaya Arab (Arabisasi) lewat bendera dan simbol-simbol agama (Islam), begitu marak dan tumbuh pesat diadopsi dalam kehidupan sehari-hari mayoritas rakyat. Apalagi Indonesia berpenduduk mayoritas Islam yang mayoritas pula dalam hal mengenyam kemiskinan. 

Dengan menggalakkan uniformitas dengan kejelasan identitas, kobaran semangat perlawanan terhadap kaum Aseng- Asing, begitu cepat merebak dan disambut penuh harapan  oleh mayoritas rakyat. Para pemilik modal, kaum Aseng ini, yang dicitrakan sebagai penjajah-penghisap darah rakyat, diposisikan sebagai kaum kafir yang harus diperangi. 

Sikap marah dan luapan amarah mereka pada saat melakukan protes dan perlawanan, seringkali dituduh sebagai gerakan radikal. Sehingga gerakan yang memposisikan kaum Aseng, penguasa ekonomi nasional sebagai musuh publik (public enemy) dan musuh bersama, seringkali gerakan ini mendapat stempel sebagai gerakan yang erat terkait dengan radikalisme.  

Sementara di sisi lain, kubu politisi yang mengerek bendera Nasionalis, semangat revolusionernya mulai meredup dan bertahap menjadi kehilangan daya politik perlawanan. Hal mana dikarenakan tak adanya tawaran, apalagi gerakan perlawanan terhadap situasi-hegemoni kekuasaan ekonomi para Asing dan Aseng ini. Bahkan acap kali kelompok Nasionalis sering diidentikkan sebagai mitra kerjanya para cukong. Bahkan dicitrakan, konglomerat hitam pun tak segan untuk dirangkul sebagai mitra usaha. Jauh dari citra yang dibangun Bung Karno sebagai Pemimpin Besar Revolusi, ‘mbahnya’ gerakan politik kaum Nasionalis yang anti kapitalis (busuk).

Dari gambaran sekilas situasi tentang realita sosial-ekonomi rakyat bangsa Indonesia hari ini, ada sebuah hipotesa yang bisa dibangun. Bahwa ketidakjelian, ketidakcerdasan, dan ketidakmampuan pemerintahan Jokowi jilid dua mendatang dalam menangani hal yang saya paparkan di atas, berpotensi menjadi sumber malapetaka. Hal mana akan membuka peluang besar bagi terbangunnya Mahkamah Rakyat yang akan menggelar Pengadilan Rakyat. 

Itulah sebabnya, pembentukan Kabinet Kerja jilid dua dengan desain dan arahan kerja politik-ekonomi yang komprehensif untuk menjawab tantangan semua ini, menjadi taruhannya! Langkah inilah yang akan menentukan jawaban; Pasca MK Akan Terbitkah MR (Mahkamah Rakyat) yang bakal menggelar Pengadilan Rakyat? 

Semoga saja tak akan pernah terjadi! Dan satu hal yang pasti, dalam waktu dekat, dipastikan mimpi buruk ini tak akan terjadi! Semoga tahun depan pun demikian! Ora et labora…lanjutkan!

SHARE ON

PILIHAN REDAKSI

close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Dadang Trisasongko

Direktur Eksekutif Tranparency Internasional (TI) Indonesia

FOLLOW US

Rekonsiliasi Politik di Level Elit Diharapkan Terjadi di Level Sosial.              Tak Ada yang Salah dengan Pertemuan Jokowi Prabowo             Perhatikan Lag antara Demand Side dan Regulasi dari Sisi Supply Side             Tantangan yang Harus Dihadapi Masih Besar             Kemiskinan Makin Sedikit, Sulit Dikurangi             Bansos Tak Efektif Kurangi Kemiskinan             UNHCR Harus Keluar             Pembangunan Negara Hukum Harus Jadi Agenda Prioritas             ‘Visi Indonesia’ Tidak Prioritaskan Pembangunan Hukum dan HAM             Perlu Pertimbangan Agar yang Dikurung Memang Pantas Dikurung