Fiksi
Gigin Praginanto
Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior
berita
Berpikir Merdeka
01 August 2018 10:00
Jangan-jangan suatu saat nanti Indonesia cuma dikenang sebagai sebuah fiksi. Negara yang ada dalam dongeng. Segala kisahnya, termasuk mengusir kaum penjajah dan pengorbanan rakyatnya membangun negara, dianggap fiksi. Dengan kata lain, Indonesia bisa saja bernasib sama dengan berbagai kerajaan di Nusantara seperti Kalinga yang kini lebih diingat sebagai fiksi. Kini bahkan telah bermunculan orang-orang yang menganggap masa kejayaan Majapahit sebagai fiksi. Ada pula yang berani bilang bahwa Majapahit adalah sebuah kisah fiksi.

Belakangan ini 'fiksi' memang makin kerap beredar di masyarakat. Salah satunya adalah fiksi tentang stok pangan. Lihat saja, beberapa waktu lalu, menteri pertanian menyatakan stok pangan cukup bahkan berlebih. Lalu, beberapa hari kemudian, menteri perdagangan menyatakan Indonesia perlu impor beras. 

Bahkan presiden pun pernah percaya pada kisah fiksi. Salah satunya tentang pengampunan pajak bisa memulangkan miliaran dolar AS milik orang Indonesia yang disimpan di luar negeri. Soal pajak lalu ini didramatisir dengan kisah fiksi lain yang digaungkan oleh menteri Keuangan Sri Mulyani dan dilansir berbagai media papan atas bahwa Singapura ketakutan karena bakal banyak dolar yang mengalir pulang ke Indonesia.

Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong mungkin tersenyum geli mendengar kisah fiksi ini. Apalagi, setelah pengampunan pajak ternyata rupiah tetap loyo. Maklum, arus uang keluar lebih besar ketimbang yang masuk. 

Pemberantasan korupsi juga tak lepas dari masalah fiksi. Bayangkan, dukungan kepada KPK selalu mengalir deras setiap kali terbetik kabar bahwa wewenang lembaga anti korupsi ini akan dipreteli. Hal ini tentu saja membuat banyak yang percaya bahwa orang Indonesia sangat anti korupsi. 

Hanya saja, masyarakat tampaknya juga melihat bahaya korupsi sebagai fiksi. Hasilnya, hampir semua jajak pendapat membuktikan bahwa parpol dengan elektabilitas tertinggi adalah yang kadernya paling banyak terlibat korupsi. Tak cuma itu, ada pula keluarga koruptor yang berhasil menang dalam berbagai pilkada, bahkan mendominasi arena politik di sebuah provinsi. 

Dalam rangka Pilpres 2019, kini masyarakat dibanjiri berbagai fiksi. Sebagian besar isinya tentang kehebatan toko pujaan dan keburukan lawan politiknya. Fitnah, kabar bohong, karikatur menjadi menu utama kisah fiksi yang kebanyakan beraroma uang dan kekuasan itu. Salah satu tema yang paling populer adalah SARA.

Survei-survei fiktif tak kalah marak. Survei semacam ini dibuat seolah ilmiah dan diorganisir oleh para penyandang gelar akademik tertinggi. Pengulasnya pun para pakar yang kerap tak segan memakai data fiktif. 

Kini bahkan mulai bermunculan orang yang menganggap nasionalisme sebagai fiktif. Nasionalisme, bagi mereka,  hanyalah sebuah gagasan fiktif yang memecah-belah manusia. Lalu mereka menawarkan internasionalisme versi pikirannya sendiri. Bagi mereka, hukum di Indonesia idealnya berdasarkan  internasionalisme tersebut. 

Pada sisi paling ekstrim, ada yang yakin bahwa Indonesia harus melebur ke dalam masyarakat internasional. Mereka menghendaki agar Indonesia menghilangkan identitasnya sebagai negara berdaulat. Namun ada pula yang menganggap ide internasionalisme tersebut dianggap sebagai fiksi. Mereka mengacu pada kegagalan komunisme internasional untuk menyatukan dunia di bawah sawah panji Palu-Arit, dan ISIS yang kini terpontang-panting meninggalkan sebagian besar wilayah yang pernah dikuasainya. 

Namun tak berarti mereka penganut NKRI harga Mati. Ada yang mencoba mengimbangi internasionalisme tersebut dengan membangkitkan etno-nasionalisme. Yakni memperkuat rasa kesukuan dalam rangka utama membangun sebuah bangsa dan negara baru. Referensi utama pengusung gerakan ini tentu saja Gerakan Aceh Merdeka dan Organisasi Papua Merdeka.

Bila benar-benar tercabik oleh internasionalisme dan etno-nasionaliame, semoga tidak akan pernah terjadi, Indonesia mungkin hanya akan dikenang sebagai sebuah kata. Selebihnya fiksi sebagaimana kedigdayaan Uni Soviet yang bubar pada 1991.

SHARE ON

PILIHAN REDAKSI

close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Gigin Praginanto

Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Bambang Budiono MS

Pengajar Antropologi Politik Fisip Unair

FOLLOW US

Daerah Perbatasan Harus Outward Looking             Abu Bakar Ba’asyir Digoreng dalam Bungkus Politik             Pemerintah Belum Bisa Disalahkan             Pemerintah Seharusnya Tidak Perlu Terburu-buru             Kapasitas Sumber Daya Lokal yang Menjadi Hambatan             Konglomerasi Media dan Pilpres             Kuatnya Arus Golput: Intropeksi Bagi Parpol             Golput Bagian dari Dinamika Politik             Parpol ke Arah Oligharkhis atau Perubahan?             Melawan Pembajak Demokrasi