Demokrasi vs Otokrasi
Lukas Luwarso
Jurnalis Senior, Kolumnis
berita
Berpikir Merdeka
27 June 2019 14:30
Watyutink.com - Era Perang Dingin telah berlalu. Persisnya pada November 1989, dengan runtuhnya tembok Berlin, yang menjadi simbol demarkasi antara dunia bebas dan terkekang. Tembok yang memisahkan sistem kapitalis dan komunis; demokrasi dan otokrasi; bangsa yang berdaulat dengan yang tunduk-terikat.

Runtuhnya Tembok Berlin menginspirasi Francis Fukuyama, pakar politik Amerika, mengumumkan: “Sejarah telah berakhir” (history had ended). Menurutnya, proses panjang manusia dalam mencari sistem tata politik dunia terbaik, untuk membangun kemanusian, telah menemukan jawaban: melalui jalan demokrasi liberal. 

Demokrasi-liberal adalah sistem yang berbasis pada kedaulatan rakyat, kebebasan individu, kemerdekaan berpendapat dan penghormatan  pada hak asasi manusia. Dengan demokrasi-liberal, dalam tesis Fukuyama, dunia bakal lancar melenggang menuju dunia yang lebih baik, gemah ripah loh jinawi. 

Namun, prediksi dan optimisme Fukuyama segera membentur realitas politik yang keras. Tembok Berlin boleh runtuh, kediktatoran fasisme dan komunisme boleh tumbang, namun ternyata “kemenangan” demokrasi-liberal kemudian tidak serta merta menjadikan dunia lebih damai, aman, sejahtera, atau sentosa.

Dunia tetap saja penuh dengan konflik, percekcokan dan perseteruan, bahkan beberapa dekade terakhir dikenal sebagai “era terorisme”. Bom bunuh diri, perang lintas negara, munculnya ISIS, dan berbagai aksi teroris menunjukkan sejarah belum berakhir, melainkan sedang menulis bab baru. 

Pertikaian politik pada level internal dan antar-negara terus terjadi dan menjadi persoalan global. Berbagai konflik ini tersaji dan dikonsumsi warga dunia 24 jam non-stop di era  internet dan media sosial. Kebebasan mengakses, memproduksi, dan mengolah informasi yang kini begitu mudah dilakukan oleh siapapun, sebagai karakter masyarakat yang demokratis, justru mengundang rasa was-was dan khawatir. 

Kebebasan dan hak individu yang menjadi basis filosofis demokrasi-liberal kini mulai dipertanyakan kemaslahatannya, justru karena hak dan kebebasan itu sering disalahgunakan atau dinilai “kebablasan”. Sebagian kalangan mulai mempertanyakan, benarkah kebebasan (individu) akan membebaskan manusia dari kemiskinan, ketidakadilan, penderitaaan, dan persoalan hidup sehari-hari. Benarkah demokrasi akan membawa kesejahteraan sosial?

Pada era Perang Dingin, era memperjuangkan demokrasi melawan tirani politik, mungkin demokrasi dianggap sakral. Demokrasi layak diperjuangkan dan dipertahankan mati-matian. Saat itu kontras perbedaan antara demokrasi dan otokrasi sangat jelas, sebagaimana gamblangnya beda putih dan hitam.

Namun bagi generasi yang lahir pasca 1980-an (generasi milenial), yang tidak mengalami langsung era pertarungan ideologi dan perebutan kekuasaan melalui kekerasan, ada perspektif yang berbeda. Demokrasi dianggap tidak semujarab sebagaimana slogan dan jargon yang dijanjikan. 

Khususnya ketika membandingkan contoh kesemrawutan demokrasi ala Amerika atau India dengan otokrasi model China; menoleh demokrasi versi Indonesia dengan otokrasi ala Singapura. China dan Singapura yang otoriter kini justru menjadi model, dianggap lebih berhasil dalam pembangunan dan menyejahterakan warganya, ketimbang Amerika atau Indonesia yang demokratis.

Otoritarian dulu dipahami sebagai kata yang berkonotasi buruk, berbahaya, penuh penderitaan, dan kekuasaan berdarah. Namun, kategori-kategori lama itu tidak lagi berlaku, juga sepertinya mungkin tidak penting lagi. Komunisme bukan lagi komunis yang kejam, fasisme tidak lagi fasis yang berlumuran darah. Sebaliknya, demokrasi justru memunculkan politik populis, jingoisme, dan politik identitas yang agresif dan ekstrem.

Demokrasi dalam kondisi krisis di berbagai negara, karena lamban dalam merespon kebutuhan dan aspirasi warga. Dari Turki hingga Hungaria, dari Brasil sampai Indonesia, figur, sikap, dan kebijakan otoritarian-populis didukung dan disambut antusias di berbagai negara.

Kalau saja ada jaminan dan kepastian bahwa memang ada itu sistem otoritarian yang benevolen, bijak dan amanah pada warga. Tentu itu boleh didukung dan disambut. Namun “kebajikan otoritarian” adalah istilah yang oxymoron, dua kata yang kontradiktif dan saling menegasi. Dan utopis. 

Demokrasi mungkin sedikit semrawut dan tidak efisien dibanding otokrasi, tapi demokrasi pasti lebih manusiawi, karena demokrasi mengajarkan semangat kesederajatan dan kolegialitas. Sementara otokrasi, meneguhkan sifat pemujaan berlebihan pada sosok atau figur pemimpin, yang dianggap memiliki kelebihan.

SHARE ON
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Didin S. Damanhuri, Prof., Dr., SE., MS., DEA

Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM) IPB

Riza Annisa Pujarama

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

FOLLOW US

Presiden sedang Menggali Kuburnya Sendiri             Duet Tango DPR & KPK             Utamakan Tafsir Moral ketimbang Tafsir Hukum dan Ekonomi             Langkah Menkeu Sudah Benar dan Fokuskan pada SKM 1             Industri Rokok Harus Tumbuh atau Dibiarkan Melandai             Perizinan Teknis Masih Kewenangan Daerah             Kiat Khusus Pangkas Birokrasi Perizinan di Indonesia             Politik Etika vs Politik Ekstasi              Kebutuhan Utama : Perbaiki Partai Politik             Pengaruh High Class Economy dalam Demokrasi di Indonesia (Bagian-1)