Demokrasi Rendah Hati
Lukas Luwarso
Jurnalis Senior, Kolumnis
berita
Berpikir Merdeka
Ilustrasi muid watyutink.com 03 December 2019 14:40
Watyutink.com - Presiden Jokowi dikenal sebagai politisi yang rendah hati, rileks, kurang artikulatif, dan kerap kurang jelas pernyataannya. Tapi ada yang berbeda dengan pernyataannya dalam merespon wacana politik yang terkait dengan jabatan kepresidenan. Dengan lugas dan tegas ia menolak wacana presiden dipilih oleh MPR; menolak jabatan presiden menjadi tiga periode.

Bahkan, secara terang-terangan, Jokowi menuduh pengusul wacana itu ingin melakukan tiga hal pada dirinya: “Ingin menampar muka; ingin cari muka; dan ingin menjerumuskan.” Sebuah respon yang keras, dan jelas ingin menampar muka mereka yang mewacanakan usulan itu.

Respon itu jelas menampar politisi yang mencoba bermain politik pragmatis yang jumawa ‘mumpung kuasa” yang lazim dimainkan politisi karbitan. Dan tamparan itu tertuju ke politisi atau parpol pendukungnya, juga ke relawan pendukung yang sempat melambungkan usulan tersebut dengan memasang spanduk dan menyebarkan wacana “siap mengawal jabatan tiga periode”.

Ada baiknya politikus dan “relawan” politik belajar dari sejarah kepresidenan di Indonesia. Presiden pertama dan kedua, Soekarno dan Soeharto, yang terjerumus dalam permainan politik ketidakjelasan pembatasan masa jabatan. Dua sosok karismatik itu mengakhiri kekuasaannya dengan tragis, akibat permainan politik pragmatis yang mudah melambungkan untuk kemudian menghempaskan kekuasaan.

Demokrasi dengan kejelasan aturan dan batasannya terbukti adalah sistem terbaik untuk mengelola politik dan kekuasaan. Termasuk menjaga agar sosok yang berkuasa  tidak menjadi jumawa karena kekuasaannya. Dalam politik yang masih kuat berkarakter feodal atau hegemonik, kekuasaan cenderung mudah lalai. Alih-alih berbakti untuk Republik, kekuasaan seringkali justru mengabdi untuk kepentingan diri, kelompok atau kubunya. Sebagaimana ungkapan Lord Acton: kekuasaan cenderung korup.

Secara perhitungan politik, usulan perpanjangan masa jabatan presiden itu bakal mudah disepakati, mengingat suara di parlemen mayoritas adalah koalisi pendukung Jokowi. Namun, agaknya Jokowi memahami adanya musuh dalam selimut. Kelompok kepentingan yang ingin terus menikmati privilese politik kekuasaan.

Musuh demokrasi bukan cuma kekuasaan korup, sistem otoritarianisme, monarki, fasisme, Marxisme, atau fundamentalisme, namun juga orang-orang di lingkaran kekuasaan yang  jumawa, tidak tahu diri,  dan bersikap “mumpung lagi kuasa.”

Abraham Lincoln, kampiun demokrasi, terkenal dengan ungkapannya; “demokrasi adalah pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.” Dalam buku The Life and Death of Democracy, John Keane, profesor ilmu politik dari Universitas Sidney, memparafrase pernyataan itu menjadi “demokrasi adalah pemerintahan yang rendah hati, oleh kerendah-hatian, dan untuk para rendah hati,” (government of the humble, by the humble, for the humble).

Esensi demokrasi dan demokrat sejati adalah berupaya melindungi kaum lemah dan memperkuat daulat rakyat, agar rakyat dapat menjalani hidup yang terbebas dari kejumawaan, prasangka, dan eksploitasi para politisi, oligark, birokrat, atau konglomerat.

Respon lugas dan tegas Presiden Jokowi menolak perpanjangan masa jabatan adalah ekspresi “kerendahan-hatian.” Sikap yang penting dalam upaya menjaga prinsip politik etis di tengah maraknya sikap politik pragmatis mumpung lagi berkuasa. Respon semacam ini merupakan preseden yang baik untuk membangun sistem demokrasi yang lebih kuat di Indonesia.

Pernyataan baik presiden itu akan semakin lebih baik jika sikap senada juga dilontarkan terkait isu nepotisme atau politik dinasti yang kini mewabah di Indonesia. Presiden perlu tegas mengingatkan ke parpol dan politisi untuk tidak mengakali demokrasi dengan praktik politik feodal itu. Dan menggunakan dirinya sebagai contoh.

Terkait dengan niat putra sulung presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, untuk maju menjadi calon Wali Kota Solo, dan menantunya, Bobby Nasution, yang berminat maju sebagai calon Wali Kota Medan. Alih-alih diam-diam merestui niat  berpolitik anak dan mantunya itu, akan menjadi legasi yang baik jika presiden meminta agar mereka menunda niat terjun berpolitik praktis, menjadi wali kota. Bukan melarang, cukup menunda sampai berakhir masa jabatannya.

Penundaan itu penting, sebagai contoh konkret, untuk memupuk agar tradisi politik etis tumbuh berkembang di Indonesia. Politik etis yang tidak menghalalkan kesan sikap “mumpung kuasa,” sikap kapan lagi bisa membangun dinasti? Karakter kerendah-hatian yang menjadi ciri Jokowi perlu ditunjukkan bukan cuma soal menolak perpanjangan masa jabatan, namun juga menolak kejumawaan, keinginan membangun dinasti kekuasaan politik.

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Budi Arie Setiadi

Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Indonesia

Edgar Ekaputra

Pakar Industri Keuangan dan Ekonomi, Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI

Lia KIan, Dr.

Staf Khusus Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila