Cuma Indah dalam Press Release
Gigin Praginanto
Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior
berita
Berpikir Merdeka
17 October 2019 11:54
Watyutink.com - Utang luar negeri dan bunganya terus melesat,  pertumbuhan ekonomi melemah, jumlah penduduk meledak lebih 5 juta per tahun, defisit neraca perdagangan kian lebar, barang-barang impor merajalela membuat PHK kian menakutkan. Maka, makin jelas bahwa perekonomian Indonesia makin dekat ke jurang resesi.

Korupsi yang menurut survei World Economic Forum merupakan penghambat terbesar bagi investasi justru diberi angin surga melalui pelemahan KPK. Sementara itu upaya untuk mengecilkan prestasi KPK terus dilakukan oleh para politisi PDIP. Bisa jadi, ini karena Parpol berlambang banteng ini menduduki peringkat kedua setelah Golkar dalam jumlah wakilnya di DPR RI dan DPRD yang ditangkap KPK.

Dalam catatan Indonesia Corruption Watch (ICW),  selama periode 2014-2019, anggota DPR dan DPRD dari Golkar yang terjera korupsi dan ditersangkakan oleh KPK berjumlah 54 orang. Posisi kedua diduduki oleh PDIP dan PD,  masing-masing dengan 34 orang. Secara keseluruhan, dalam catatan ICW,  DPR RI dan DPRD dalam periode ini adalah yang terburuk dalam soal korupsi.

Wajah mereka jelas makin buruk karena demikian besarnya napsu untuk melemahkan KPK dan menberi keringanan hukuman bagi koruptor sebagaimana tertuang dalam RKUHP yang nyaris disahkan bila tak digempur aksi jalanan mahasiswa secara massal. Ini tentu saja mengesankan bahwa prioritas para politisi tersebut bukanlah membasmi korupsi tapi pembasmian terhadap pembasmi koruptor.

Semua itu menjelaskan kenapa daya saing Indonesia merosot. Dalam The Global Competitiveness Index 2019, posisi Indonesia merosot dari peringkat 45 ke 50. Di Asean peringkat Indonesia bahkan di bawah Singapura, Malaysia, dan Thailand. Vietnam, meski masih di bawah Indonesia, posisinya meroket dari peringkat 77 ke 67. Seolah hanya masalah waktu saja untuk melewati Indonesia.

Hal ini menunjukkan bahwa klaim keberhasilan para menteri sesungguhnya 'jauh panggang dari api'. Hanya tampak indah di press release yang bisa membuat siapa saja berdecak kagum. Maka tak aneh bila World Bank East Asia and Pacific Economic Update October 2019, menyebut bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia melemah dari 5,2 persen tahun lalu menjadi 5 persen pada 2019. Ini bahkan di bawah Kamboja yang juga diperkirakan melemah dari 7,5 persen menjadi 7 persen, sementara Papua Nugini bahkan diperkirakan melesat dari minus 0,5 menjadi 5,6 persen.

Soal bagaimana situasi perekonomian mendatang, jelas ditentukan bagaimana kabinet yang baru akan bekerja dan berpikir. Paling penting tentu saja bagaimana kabinet akan bersikap terhadap dua masalah yang menjadi penghambat utama investasi, yaitu korupsi dan inefisiensi birokrasi sebagaimana diungkapkan dalam hasil survei World Economic Forum. Bila pelemahan terhadap  KPK berlanjut, dan kabinet makin gemuk sebaiknya jangan berharap situasi akan membaik.

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Fithra Faisal Hastiadi, Dr., S.E., MSE., M.A

Direktur Eksekutif Next Policy, Dosen FEB UI

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

Eko Listiyanto

Peneliti INDEF (Institute for Development of Economics and Finance)

FOLLOW US

Tidak Pada Tempatnya Meragukan Data BPS             Harus Disadari, Ada Akar Masalah yang Tidak Diselesaikan             Sektor Konsumsi Harus Tetap Didorong             Data Angka Konsumsi dan Investasi Masih Menunjukkan Peningkatan             Rakyat Harus Diuntungkan dalam Jangka Pendek             Jangan Kejar Target Pembangunan Fisik Saja             Kemampuan Investasi dalam Menyerap Tenaga Kerja Semakin Rendah             Sektor UKM Masih Bisa Diandalkan             Masih Harus Banyak Dilakukan Pembenahan             Tantangan Besar Meningkatkan Tenaga Kerja Menjadi SDM Berkualitas