Cetak Sawah Juga, Impor Beras Juga
Sarwani
Jurnalis Watyutink.com
berita
Berpikir Merdeka
Ilustrasi muid/watyutink.com 09 May 2020 10:40
Watyutink.com - Sebentar lagi BUMN yang bergerak di bidang pertanian akan dibuat sibuk, sesibuk BUMN karya yang dalam lima tahun belakangan yang berjibaku memasang tiang pancang, meratakan jalan, mendirikan dinding beton demi proyek infrastruktur yang menjadi prioritas pemerintah. Kesibukan baru BUMN pertanian yang bakal dilakoni adalah mencetak sawah baru, dibantu lagi-lagi oleh BUMN karya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang pertama kali mengungkapkan bahwa BUMN  diminta untuk 'keroyokan' membuka lahan baru untuk persawahan. Pasalnya, dalam beberapa waktu ke depan akan terjadi kekeringan ekstrim dan ancaman kelangkaan pangan. Untuk itu perlu diantisipasi dengan memperbanyak sawah.

Airlangga tentu tidak ujug-ujug berani memerintahkan BUMN untuk segera mencetak sawah. Instruksi itu datang dari orang nomor satu di Tanah Air, RI-1, siapa lagi kalau bukan Presiden Joko Widodo. Salah satu lahan yang perlu dibuka, menurut presiden, adalah lahan basah atau lahan gambut.

Di luar BUMN, presiden juga meminta daerah dan Kementerian Pertanian melaksanakan instruksinya. Lahan yang dibidik terletak di Kalimantan Tengah seluas 900.000 hektare yang bisa disulap menjadi sawah. Dari jumlah itu, seluas 300.000 hektare sudah siap, ditambah lagi lahan yang dikuasai BUMN sekitar 200.000 hektare.

Dalam rapat terbatas mengenai ancaman kekeringan yang digelar kemarin, Presiden menekankan kembali pentingnya menyiapkan mitigasi dalam mengantisipasi hal itu. Alarm ancaman krisis pangan sudah dibunyikan oleh Organisasi Pangan Dunia, FAO, tinggal Indonesia menindaklanjutinya.

Di luar kebijakan mencetak sawah baru yang sudah disampaikan sebelumnya, Jokowi menyebutkan sedikitnya tiga hal yang harus disiapkan mengantisipasi krisis pangan.  Pertama ketersediaan air di daerah sentra-sentra produksi pertanian. Mulai dilakukan penyimpanan air hujan, memenuhi danau, waduk, embung, kolam retensi, dan penyimpanan buatan lain.

Kedua, mempercepat musim tanam dengan masih adanya sisa curah hujan saat ini. Ketiga, memperbaiki pengelolaan atau manajemen stok kebutuhan pangan dalam negeri agar tidak meleset.  Penghitungan kebutuhan dengan stok yang ada harus dilakukan secara lebih detail.

Kebijakan mencetak sawah baru di lahan gambut ini membawa ingatan kita pada program yang sama semasa Orde Baru. Kebijakan itu cenderung dipaksakan dan berujung tak jelas. Alih-alih mendapatkan lahan sawah baru, sejumlah pejabat yang terlibat di dalam proyek tersebut masuk Hotel Prodeo alias mendekan di balik jeruji besi.

Kebijakan pemerintah mencetak sawah baru ini dibayangi ketidakpastian, jika melihat program yang sudah dijalankan pada periode pertama pemerintahan Jokowi. Saat itu Kementerian Pertanian mengklaim mencetak sawah baru seluas 200 ribu hektare dengan tujuan akhir menghapus impor.

Kementan disebut-sebut telah mencetak sawah baru seluas 20 ribu hektare pada 2015. Tahun berikutnya naik menjadi 120 hektare. Luasannya ditambah lagi sebanyak 60 ribu hektare pada 2017, sehingga total mencapai 200 ribu hektare. Pemerintah menggelontorkan Rp3,8 triliun untuk sawah baru itu.

Dengan asumsi 1 hektare sawah menghasilkan 3 ton beras, maka sawah-sawah baru itu akan menghasilkan total sekitar 600 ribu ton beras. Namun nyatanya Indonesia masih mengimpor beras. Program tersebut pun tak jelas keberhasilannya maupun kegagalannya.

Publik perlu diberikan penjelasan mengapa program tersebut tidak membuahkan hasil. Berbeda dengan masa Orde Baru, sekalipun sempat tersandung pada proyek pembukaan sawah baru di lahan gambut, pemerintahan Presiden Soeharto menghasilkan swasembada beras.

Di sisi lain, strategi pemerintah dalam mencetak sawah baru melalui kerja sama dengan TNI seharusnya dapat menekan biaya investasi. TNI memiliki anggaran sendiri dalam mendanai kegiatannya, sehingga sinerji ini bisa menghemat banyak dana.

Kementan mencatat khusus untuk kegiatan mencetak sawah, kerja sama dengan TNI berhasil melakukan perluasan lebih dari 200.000 ha yang tersebar di wilayah Indonesia selama periode 2015 – 2018.

Jika pemerintah kini bertekad mencetak sawah baru sebagai antisipasi ancaman pangan akibat kekeringan ekstrim yang kemungkinan melanda Indonesia dalam beberapa waktu mendatang, apakah akan efektif dijalankan, mengingat catatan sebelumnya.

Pencetakan lahan sawah baru dengan luas yang terkesan fantastis itu tidak berarti apa-apa jika Indonesia masih harus mengimpor beras dan tidak mampu menjaga stabilitas harga bahan kebutuhan pokok tersebut. 

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF