Bukan Dinding Atau Kekerasan
Gigin Praginanto
Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior
berita
Berpikir Merdeka
Ilustrasi muid/watyutink.com 22 October 2020 13:30
Watyutink.com - Bukan Omnibus Law adalah bahaya laten karena ketidakpuasan demikian luas di kalangan buruh, akademisi, masyarakat adat, ulama, dan mahasiswa. Ketidakpuasan juga meluas di kalangan aktivis lingkungan hidup, hukum dan HAM. Simpati masyarakat pun meluas seiring dengan kekerasan yang dipertontonkan oleh petugas keamanan terhadap demonstran, dan perlakuan istimewa pada para pendukung pemerintah.

Gejolak yang terjadi memang bisa saja diredam dengan aksi kekerasan mengerikan oleh petugas keamanan seperti kerap dipertontonkan secara telanjang di hampir setiap demonstrasi. Kekerasan ini hanya ampuh secara selintas. Di bawah permukaan, gejolak bahkan bisa makin panas. Apalagi bila kebebasan berpendapat terus dimonopoli oleh pendukung pemerintah, sementara yang berseberangan setiap saat bisa dijebloskan ke bui.

Seperti telah berulangkali terjadi dalam sejarah sosial-politik di Indonesia, gejolak yang terjadi di bawah permukaan bisa meletup ke atas ketika saatnya tiba. Nanti bisa terjadi lagi bila terbukti bahwa Omnibus Law, yang dibanggakan pemerintah, ternyata melahirkan perbudakan modern seperti dikatakan oleh para pemimpin buruh, dan pemiskinan kaum bumiputera atau penderitaan masyarakat adat menyedihkan akibat penggarongan tanah oleh para kapitalis besar.

Situasi ini jelas akan membuat investor berkualitas berpikir berkali-kali untuk masuk ke Indonesia karena menyimpan potensi gejolak sosial-politik sangat besar. Investor semacam ini juga memiliki keperdulian pada kelestarian lingkungan serta penegakan hukum yang tegas dan adil.

Apalagi para investor yang bersih juga sudah dikejutkan oleh revisi UU KPK yang membuat KPK berubah dari pemberantas korupsi yang garang menjadi basa-basi. Padahal, sebagaimana diungkapkan oleh para investor dalam studi yang dilakukan oleh World Economic Forum (WEF), hambatan utama terhadap investasi di Indonesia adalah korupsi.

Hal ini mengesankan bahwa pemerintah memberi prioritas kepada para investor doyan suap menyuap. Investor yang cuma mau ambil untung sebesar-besarnya dalam waktu sesingkat mungkin, dan dengan biaya paling murah. Investor semacam ini, sebagaimana telah terbukti berulang ulang, tak perduli pada lingkungan bahkan tak segan mengerahkan aparat keamanan untuk merompak tanah penduduk.

Kini pemerintah telah membangun berbagai dinding pengaman untuk mengamankan demokrasi. Paling penting tentu saja menambah kekuatan polisi. Lihat saja, pemerintah dan DPR telah sepakat meningkatkan anggaran Polri menjadi Rp104,7 triliun pada 2020. Ini berarti naik 11,1 persen atau dari Rp94,3 triliun pada tahun lalu.

Dinding lainya yang tak kalah strategis dibangun oleh Keminfo. Untuk mengamankan demokrasi digital, kementerian ini tengah menyiapkan berbagai peraturan untuk memberangus semua akun yang dianggap 'meresahkan' dan 'tak bertanggung jawab'.

Entah disadari atau tidak oleh pencetus ide ini, dinding semacam ini, termasuk yang di dunia nyata, tidak kebal 100%. Pada saatnya akan runtuh ketika enerji kekecewaan, kecemburuan sosial, dan kemiskinan membludak dan meruntuhkan semua katup repressi yang dibangun pemerintah.                                                                             

Nah, yang perlu disadari, bila terus memacetkan jalur komunikasi dan menganggap enteng oposisi, tak mustahil peristiwa 1998 akan terulang!

SHARE ON
close

TOPIK TERPOPULER

Revolusi Akhlak Kiai Juned

25 November 2020

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF