Bom Waktu Kesenjangan
Sarwani
Jurnalis Watyutink.com
berita
Berpikir Merdeka
Ilustrasi muid/watyutink.com 02 March 2021 17:00
Watyutink.com - Bukan pengusaha jika tidak bisa memanfaatkan timing. Timing dimaknai sebagai saat yang pas untuk mengambil keputusan yang menguntungkan, sebagai sebuah kesempatan yang tidak datang dua kali (opportunity never knocks the door twice). Ketika waktunya datang, maka peluang tersebut harus dimanfaatkan sebaik-baiknya.

Timing yang ditunggu-tunggu pengusaha untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya adalah pada saat harga bahan mentah rendah, harga jual sedang tinggi, suplai membludak, posisi tawar lawan lemah, kebutuhan massal yang mendesak, atau konsumen tak sedang memiliki pilihan lain.

Timing tak kenal waktu. Bisa di saat suka maupun duka. Contohnya, pada saat pandemi Covid-19. Di satu sisi wabah ini menciptakan nestapa, kesedihan, dan trauma, namun di sisi lain membuka peluang meraih keuntungan yang muncul dari tingginya kebutuhan mendesak akan peralatan kesehatan, perlindungan diri dari virus, sanitasi, obat-obatan, vitamin, dan sebagainya.

Penawaran rapid test, tes antigen, swab, dan penjualan masker paling kelihatan maraknya. Harganya pun melonjak tinggi, berkali-kali lipat dari biaya pokok pembuatan karena permintaan tinggi. Baru belakangan pemerintah menetapkan harga eceran tertinggi untuk produk atau jasa tersebut agar harganya tidak fluktuatif.

Kebutuhan mendesak menciptakan permintaan tinggi. Permintaan tinggi mendorong harga naik. Harga naik menguntungkan pengusaha, tetapi merugikan rakyat. Namun sepanjang hal ini terjadi di pasar persaingan sempurna dimana banyak pelaku pasar bermain di dalamnya, keadaan ini tidak perlu dirisaukan karena harga tinggi merupakan insentif bagi pelaku usaha lain masuk ke pasar. Pelaku usaha anyar akan membuat keseimbangan baru antara permintaan dan penawaran. Harga akan terkoreksi dengan sendirinya.

Sayangnya untuk barang tertentu, pasar yang tercipta adalah pasar oligopoli dimana hanya beberapa produsen di dalamnya yang menguasai pasar dan memiliki kekuasaan dalam menentukan harga. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) pernah menemukan praktek kesepakatan harga antarprodusen yang merugikan konsumen.

Namun keuntungan pengusaha tidak melulu datang dari pengaturan harga yang dibuat tinggi agar mendapatkan margin keuntungan maksimal. Sumber cuan lain adalah mendapatkan bahan mentah dengan harga murah. Harga bahan mentah murah memperlebar selisih antara harga pokok dan harga penjualan. Makin besar selisihnya, makin gede untungnya.

Praktek mencari untung seperti ini lazim dilakukan semua pengusaha. Hanya bagaimana cara mereka mendapatkan bahan mentah murah. Jika dilakukan sesuai dengan mekanisme pasar, dalam koridor hukum, tidak menggunakan kekerasan, intimidasi, paksaan atau penipuan, tidak patgulipat dengan regulator maka sah bisnisnya.

Bahan mentah yang sangat material bagi pengusaha di bidang pertanian, perkebunan, pertambangan, dan properti adalah tanah. Sayangnya, tidak sedikit pengusaha, untuk mendapatkan bahan mentah, melakukan hal-hal tidak terpuji. Praktek penguasaan lahan dilakukan dengan cara intimidasi oleh para kaki tangan mereka atau rekayasa bukti kepemilikan sehingga menimbulkan masalah dan konflik dengan masyarakat.

Kejadian pencaplokan tanah dengan harga murah terulang akhir-akhir ini. Sasarannya adalah tanah persawahan di sejumlah tempat di Tangerang. Pengusaha properti kelas kakap dengan rakus mencaplok lahan rakyat untuk memperbesar land bank atau stok tanah mereka.

Timing yang ‘tepat’ atau aji mumpung saat pandemi seperti ini dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh pengusaha,  dimana rakyat pemilik sawah tidak berdaya, terpaksa melepas tanahnya dengan harga murah karena membutuhkan dana untuk bertahan hidup di tengah himpitan ekonomi akibat pandemi Covid-19.

Alih kepemilikan lahan dari rakyat ke pengusaha pun berjalan lancar, mudah prosesnya, tidak seperti rakyat yang harus melewati proses yang berbelit-beli dan berliku, berbulan-bulan lamanya tanpa kejelasan kapan proses sertifikasi tanahnya rampung.

Marginalisasi rakyat seperti ini berlangsung begitu terstruktur sehingga patut diduga adanya keterlibatan para pejabat terkait di dalamnya dari level bawah hingga atas.  Mereka menjadi kaki tangan para cukong. Mereka begitu bersemangat jika bisa mendapatkan harga tanah dengan murah. Patokannya adalah separuh atau tidak lebih dari harga 1 kg daging sapi per meter perseginya.

Nyaris tidak ada yang membela kepentingan rakyat. Tidak ada patokan batas bawah harga tanah yang layak bagi rakyat. Tidak ada kompensasi lain yang didapat petani. Tidak ada jaminan mereka punya sumber pendapatan lain setelah tidak lagi memiliki tanah.

Sungguh tragis rakyat pemilik negeri ini harus tersingkir oleh kekuatan modal yang dimiliki segelintir pengusaha besar. Maka makin lebarlah jurang kesenjangan yang memisahkan antara si kaya dan si miskin, menciptakan bom waktu masalah sosial yang bisa meledak kapan saja.

Para pejabat yang digaji dari uang rakyat tutup mata dengan kejadian itu. Jangan-jangan mereka semua juga sedang aji mumpung. 

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Abdillah Ahsan, Dr., S.E, M.S.E.

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas indonesia, Peneliti Lembaga Demografi FEB UI