Bijak Menggunakan The Power of Fiscal
Sarwani
Jurnalis Watyutink.com
berita
Berpikir Merdeka
Ilustrasi muid/watyutink.com 08 September 2020 21:10
Watyutink.com - Pandemi coronavirus diseases 2019 (Covid-19) tidak pernah terjadi sebelumnya. Dimulai dari krisis kesehatan, merembet menjadi krisis ekonomi dan secara global melumpuhkan perekonomian dunia. Bidang produksi dan konsumsi pun anjlok sangat tajam hingga 90 persen.

Dunia pernah mengenal wabah yang mematikan, yakni flu spanyol yang menewaskan hingga 50 juta penduduk dunia, namun dampak ekonominya diperkirakan tidak sedahsyat covid-19. Kararkter virus corona yang mudah menyebar dengan cepat menimbulkan histeria akan risiko kematian secara luas sehingga penduduk dunia memilih untuk bertahan di tempat tinggalnya masing-masing agar tidak tertular.

Covid-19 menghentikan atau paling tidak membatasi secara luas kegiatan ekonomi, sosial, budaya, dan politik dalam beberapa bulan terakhir. Dampaknya sangat dirasakan oleh semua golongan masyarakat, sektor usaha, dan perekonomian secara umum.

Tingkat kesejahteraan masyarakat dan perekonomian anjlok dibuatnya. Virus corona seperti pencuri yang menggasak kekayaan (kapital atau modal) yang dikumpulkan bertahun-tahun. Kematian yang ditebar oleh virus yang berasal dari Wuhan, China, memangkas modal manusia (human capital) yang susah-susah dikembangkan di Tanah Air. Banyak dokter, tenaga paramedis, para profesional, dan tenaga ahli yang meregang nyawa karena terinfeksi virus tersebut. Begitu juga dengan modal ekonomi yang tergerus  sangat dalam.

Untuk kembali kepada keadaan semula seperti sebelum covid-19 meletup tidak mudah, harus melewati jalan terjal, berbatu, dan licin. Salah memilih jalan akan membuat upaya rekapitalisasi berjalan lambat, bahkan bisa mundur kembali, melebihi langkah maju yang sudah dibuat sebelumnya.

Upaya pemulihan paling segera yang ditunggu masyarakat adalah penyelamatan jiwa rakyat Indonesia dari ancaman covid-19. Sulit mengharapkan terjadi pemulihan ekonomi jika tingkat penyebaran virus corona tidak dapat diturunkan dan dikendalikan. Belakangan jumlah orang yang terinfeksi virus corona semakin meningkat di Tanah Air, sehingga dibutuhkan usaha yang lebih serius untuk mengatasinya.

Di sisi lain, ekonomi yang runtuh diterjang covid-18 harus dibangun kembali. Perlu ada stimulus yang dapat membangkitkan daya beli masyarakat, menciptakan lapangan kerja, melindungi kelompok masyarakat paling rentan yakni mereka yang berada di sekitar garis kemiskinan.

Belajar dari pengalaman krisis sebelumnya, kekuatan fiskal  (fiscal power) menjadi instrumen yang cukup handal dalam memulihkan ekonomi sepanjang pengelolaannya tepat sasaran, mendahulukan skala prioritas, produktif, efektif, dan efisien.

AS, misalnya, menggunakan kekuatan fiskal untuk mengatasi depresi besar yang terjadi pada 1930. Kerusakan ekonomi dipulihkan melalui pendekatan sisi permintaan (demand side). Program padat karya digelar secara besar-besaran, yang kemudian meningkatan daya beli masyarakat, dan  pada gilirannya memicu kebangkitan industri dan sektor lain.

Begitu juga dengan Thailand yang menggunakan kekuatan fiskal untuk bangkit dari hantaman krisis finansial pada 1998 yang melanda kawasan. Lagi-lagi sisi permintaan yang digarap sehingga daya beli masyarakat meningkat, membawa sektor lain ke zona hijau. Negeri Gajah itu hanya butuh tiga tahun untuk pulih.

Sayangnya Indonesia ‘tersesat’ dalam memilih jalan pemulihan ekonomi pada krisis finansial 1998 di kawasan sehingga baru pulih setelah delapan tahun kemudian. Indonesia malah menggelontorkan bail out ke perbankan dan keuangan yang tidak memiliki dampak signifikan bagi perbaikan ekonomi secara cepat dan luas.

Potensi Indonesia untuk kembali tersesat dalam memilih jalan pemulihan ekonomi terbuka lebar jika tidak belajar dari pengalaman masa lalu. Hal ini tampak dari RAPBN 2021 yang meninggalkan pendekatan sisi permintaan.

Dalam RAPBN tahun depan, anggaran untuk pembangunan infrastruktur naik tajam. Padahal proyek infrastruktur memiliki time lag panjang. Selain itu, dampaknya pada penyerapan tenaga kerja, pemangkasan kemiskinan, dan peningkatan daya beli tidak signifikan sehingga sulit mengharapkan pemulihan ekonomi bisa berjalan cepat. Begitu juga anggaran pertahanan dan keamanan yang bukan prioritas dalam memulihkan ekonomi meningkat secara signifikan.

Desain RAPBN 2021 juga tidak kokoh dalam menangani pandemi covid-19 sehingga bisa berimbas pada resesi ekonomi. Padahal Presiden Joko Widodo gembar-gembor memprioritaskan sektor kesehatan tetapi anggaran untuk itu justru menurun.

Sebelum jauh tersesat ke jalan yang tidak diridhoi rakyat, pemerintah perlu segera memperbaiki RAPBN 2021. Proyek yang tidak menjadi prioritas ditunda. Pemerintah perlu fokus pada upaya meningkatkan daya beli, mengutamakan sektor kesehatan dengan memberikan vaksinasi gratis kepada masyarakat tidak mampu, hibah modal kerja kepada UMKM yang tidak terdaftar,  dan memberikan bantuan sosial lebih banyak.

Kebijakan anggaran yang diprioritaskan untuk menggerakkan sisi permintaan itu justru mendukung kebijakan pemerintah yang mematok pertumbuhan ekonomi yang berkualitas pada tahun depan, sekaligus menyelamatkan rakyat Indonesia dari ancaman covid-19.

Indonesia harus belajar dari pengalaman sejumlah negara dalam mengatasi krisis dan sukses melewatinya. Karena kalau tidak, Indonesia akan menjadi siswa paling lama di kelas.

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF