Berharap THR Topang Konsumsi Masyarakat
Sarwani
Jurnalis Watyutink.com
berita
Berpikir Merdeka
ilustrasi muid/watyutink.com 12 April 2021 19:00
Watyutink.com – Mesin pertumbuhan ekonomi selama pandemi Covid-19 banyak mati suri. Bahkan sejumlah sektor, jangankan tumbuh, bertahanpun tak mampu alias bertumbuh negatif. Hidupnya hari ini lebih buruk dari kemarin.

Kondisi seperti ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Perlu ada upaya membalikkan arah (counter cycle) agar mesin-mesin pertumbuhan ekonomi kembali aktif meningkatkan produk domestik bruto (PDB). Salah satu yang cukup memberikan harapan dapat menyuntikkan darah segar ke jantung perekonomian adalah kenaikan konsumsi masyarakat.

Peran konsumsi masyarakat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia terbilang besar. Sekali ia menggeliat maka perekonomian yang tengah sempoyongan dihajar pandemi Covid-19 akan berangsur bangkit dan diharapkan berdiri tegak kembali.

Pemerintah membidik pemberian tunjangan hari raya (THR) oleh pihak swasta kepada karyawannya sebagai hal yang dapat menggerakkan konsumsi masyarakat dan selanjutnya ikut mendorong pertumbuhan ekonomi.

Keyakinan pemerintah itu ditegaskan oleh Presiden Joko Widodo di dalam twitternya: “Pembayaran THR dan penyaluran bantuan dan perlindungan sosial ini akan menggerakkan konsumsi masyarakat yang diharapkan akan memacu pertumbuhan perekonomian nasional."

Pemerintah beralasan telah memberikan sejumlah fasilitas, stimulus, dan insentif kepada sejumlah sektor swasta sehingga saatnya mereka ‘membayar’ kebaikan pemerintah itu dengan memberikan THR kepada para karyawan. Toh pemerintah juga sudah mempercepat pemberian sejumlah bantuan dan perlindungan sosial kepada rakyat.

Sejumlah fasilitas, stimulus, dan insentif cukup banyak diberikan kepada swasta selama pandemi Covid-19 antara lain relaksasi pajak berupa pembebasan PPh pasal 21, PPh 22 Impor hingga Pajak UMKM pada tahun lalu, mulai dari 25 persen hingga 100 persen. Ada juga insentif untuk pembelian rumah tapak jadi dengan diskon PPN 10 persen untuk pembelian dengan harga maksimal Rp2 miliar.

Ditambah lagi pelonggaran kredit berupa restrukturisasi dan penjaminan. Belakangan yang juga baru diberikan adalah pengurangan pajak barang mewah untuk kendaraan agar industri otomotif kembali bangkit setelah mengalami penurunan penjualan hingga 50 persen.

Dunia usaha yang diwakili oleh Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) menyatakan siap dan sanggup memenuhi permintaan untuk membayar THR buruh secara penuh pada Lebaran tahun ini. Komitmen tersebut sudah juga disampaikan kepada seluruh asosiasi dan anggota Kadin untuk membayar THR secara penuh.

Desakan pemerintah yang mewajibkan—tidak lagi sunah—kepada swasta untuk membayar THR secara penuh kepada karyawannya karena pemberian THR kepada aparatur sipil negara (ASN) beserta jajaran TNI dan POLRI tidak akan cukup untuk meningkatkan konsumsi masyarakat. Jumlah mereka tak terlalu banyak.

Namun jika dikombinasikan dengan pembayaran THR oleh pihak swasta secara penuh maka ada harapan roda perekonomian bakal melaju lebih kencang lagi terutama di kuartal kedua. Alasannya, selain meningkatkan kepercayaan masyarakat juga akibat dari low based effect.

Adanya pencairan THR di momen lebaran juga diharapkan akan menggeliatkan berbagai sektor industri terutama ritel yang selama ini tertekan akibat adanya kebijakan pembatasan sosial dan lemahnya daya beli masyarakat. 

Dalam 14 bulan terakhir penjualan ritel terus merosot. Penjualan ritel secara tahunan masih mencatatkan minus 16 persen pada awal tahun ini. Dengan adanya program vaksinasi yang semakin masif dan pencairah THR diharapkan mampu menggeliatkan sektor ini yang lebih dari setahun terpuruk.

Namun desakan pemerintah kepada swasta agar membayar THR kepada karyawan secara penuh sebagai bentuk kepanikan karena kebijakan yang sudah dijalankan tak jua membawa hasil untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi pada kuartal I-2021 diperkirakan masih di zona merah dengan kontraksi di kisaran minus 1 persen hingga minus 0,1 persen, sekalipun diharapkan pertumbuhannya bisa mendekati zona netral atau 0 persen.

Pemerintah mengklaim telah berupaya untuk mendongkrak kinerja perekonomian dengan beragam insentif serta stimulus. Di samping itu, pemerintah melihat roda perekonomian mulai bergerak pada awal tahun, ditambah lagi kegiatan masyarakat mulai kembali berjalan meski secara terbatas.

Belum lagi mulai muncul keberatan dari dunia usaha dan meminta pembayaran THR dapat dicicil dengan alasan kondisi keuangan yang belum stabil. Hal ini menimbulkan kemarahan buruh sehingga Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) meminta perusahaan untuk membuka laporan keuangannya dalam dua tahun terakhir. Polemik pemberitan THR belum akan berakhir di sini.

Ditambah lagi dengan 'sisa' karyawan yang masih bekerja di perusahaan yang jumlahnya jauh berkurang karena di-PHK selama pandemi Covid-19, membuat THR tidak lagi mempunyai greget dalam meningkatkan konsumsi masyarakat.

Mengandalkan THR untuk mendorong pertumbuhan ekonomi terlalu dipaksakan, too little to drive. Pemerintah perlu mencari cara lain atau mempertajam program pemulihan ekonomi nasional yang ditengarai sejumlah pihak tak tepat sasaran.

SHARE ON
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF