Berebut Kursi Menteri dan BUMN
Erros Djarot
Budayawan
berita
Berpikir Merdeka
08 July 2019 14:45
Watyutink.com - Seharian saya mencoba meneropong apa yang ada dalam pikiran para pemburu jabatan menteri dan pimpinan BUMN. Apa mereka telah mengukur kemampuan diri disamping paham dan menguasai permasalahan? Mungkin pertanyaan ini muncul karena saya terlalu berkonsentrasi pada persoalan bangsa ini ke depan yang begitu banyak tantangan. Sehingga sulit membayangkan bagaimana jadinya nasib rakyat dan bangsa ini ke depan bila Kabinet Kerja jilid duanya Pak Jokowi, ternyata Kabinet ‘Pelangi di malam hari’. Tak seindah pelangi di sore hari yang enak dipandang, menyenangkan, dan menyejukan mata serta pikiran.

Sangat celaka nasib bangsa ini bila Pak Presiden mengulangi adegan (wajib) bagi-bagi kue kekuasaan kepada partai-partai koalisi pendukung, seperti pada awal pemerintahannya. Kala itu, sangat kentara bagaimana Jokowi tak leluasa menentukan ‘the dream team’ pilihannya. Para petinggi partai pendukung tampil demonstratif ‘mendikte’ Presiden untuk menempatkan kader partainya duduk dalam Kabinet Kerja jilid satu.

Andai figur pilihan partai yang disodorkan memang mumpuni dan orang yang tepat untuk portofolio yang menjadi tanggungjawabnya, beruntunglah. Sayangnya yang terjadi, tak seindah harapan. Apalagi saat itu Pak Jokowi sendiri dan orang-orang di posisi strategis dan orang-orang di lingkaran satu istana, sama-sama dalam tahap tengah belajar menjadi. Ditambah dengan pilihan pembantu presiden yang di bawah kualitas dan kapasitas seorang menteri. Maka tidak sedikit masalah yang membuat langkah kerja kenegaraan di bawah komando Jokowi mengalami sejumlah persoalan.

Sekarang, dengan bekal pengalaman lima tahun sebagai dirigen simponi politik istana dan ekonomi negara lewat pemerintahan yang dipimpinnya, Jokowi seharusnya lebih percaya diri dan tahu ‘how to deal with politic’! Apalagi lima tahun ke depan adalah batas akhir dirinya duduk dalam jabatan sebagai presiden Indonesia. Tak perlu bercitra ria mempersiapkan diri untuk kembali maju sebagai Calon Presiden di tahun  2024. Konstitusi membatasi dan melarangnya.

Dengan kondisi ‘nothing to loose’ ini, Jokowi bisa lebih galak dan lebih konsisten memerankan diri sebagai Presiden dalam sistem politik  presidensiil. Menyudahi sistem presidensiil yang orientasinya justru sangat perlementer, perlu disudahi. Saatnya menempatkan ‘the right people in the right place’ sesuai kebutuhan dan pilihan pribadi Bapak Presiden. Jangan lagi menyandang predikat sebagai petugas partai. Sementara di sisi lain, PDIP harus rela menghibahkan kadernya untuk mengemban tugas negara yang sangat berat, sepenuhnya! Tentu saja secara manusiawi ikatan emosional dengan partai yang membesarkannya, harus pula ditoleransi dan dihormati publik sebagai ‘etika’ dalam peradaban berpolitik.

Kursi mana yang paling diincar para petinggi partai? Dalam kepentingan ekonomi, para petinggi partai akan melirik dan berusaha mendudukkan kadernya sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Menteri ESDM, Menko Maritim, dan Menteri Perindustrian. Sedangkan untuk pengendalian keamanan dan politik, kursi Jaksa Agung, Kepala BIN, Kapolri, Menpolkam, Mendagri menjadi incaran. Sementara kementerian yang lain tidak terlalu diperebutkan.

Yang paling menjadi teka-teki dan tempat basah yang paling diincar para pimpinan partai adalah orang nomer satu di kementrian BUMN. Itulah sebabnya Jokowi akan sangat repot meladeni desakan ini. Para petinggi partai besar akan berlomba memohon kepada Jokowi agar orang kepercayaan mereka yang menduduki kursi basah tersebut. Sementara sejauh ini, dengan segala kelebihan dan kekurangannya, Rini Sumarno telah berhasil menjauhkan BUMN dari cengkraman para petinggi partai.

Dengan pertimbangan ini, akan sangat berisiko tinggi untuk memberikan jabatan ini kepada orang yang terindikasi sebagai orang dekatnya ketua atau petinggi partai tertentu. Apalagi yang disodorkan adalah seorang pemain (pebisnis) yang selama ini dikenal telah menguasai sejumlah perusahaan BUMN menjadi lahan ekonominya. Bila hal ini dibiarkan terjadi, maka Jokowi bisa dilebel sebagai presiden yang menggadaikan nasib negara dan rakyatnya demi amannya jabatan yang dimilikinya. Sehingga membiarkan Kementerian BUMN dipegang seorang Rini Sumarno, masih menyisakan kemungkinan tinggi. Apalagi dalam posisi Rini Sumarno sebagai ‘the lady who knew too much’.

Pergantian Menko Polkam, Jaksa Agung dan Mendagri sepertinya  akan menjadi sebuah keniscayaan. Sementara jabatan apa yang akan Jokowi percayakan kepada Luhut (LBP) dalam kedudukannya sebagai ‘the man who knew too much’, menarik utuk diperhatikan. Hal yang menarik juga kursi Menko yang sekarang ini diduduki Puan Maharani. Apakah tempat yang menjadi mesin membangun peradaban yang begitu penting dan strategis bagi pembangunan kebudayaan bangsa, hanya akan diberikan lagi kepada figur petinggi partai? Semoga saja presiden sadar untuk mencari figur yang kapasitasnya memadai untuk diberi kepadanya tanggungjawab sebagai  pengarah dan kreator gagasan dalam kerja  membangun peradaban bangsa sebagaimana harapan.

Dalam pembentukan Kabinet Kerja jilid dua, hal yang menarik untuk dipertanyakan adalah kemana nama-nama ‘sakral’ seperti Rini Sumarno, Sri Mulyani, Luhut, Budi Gunawan dan Puan Maharani akan ditempatkan? Apa mungkin ada keberanian Jokowi untuk menaruh mereka di luar lingkaran utama kekuasaan? Di sinilah ujian yang dihadapi Presiden Jokowi dalam beberapa bulan ini. Para pengamat dan publik pasti mencatat; sejauh mana kewibawaan Jokowi sebagai Presiden dengan hak prerogatif yang melekat padanya.

Belum lagi memikirkan tokoh-tokoh kunci dalam tim suksesnya (TKN). Memaksakan mereka masuk ke dalam kabinet dengan dasar pertimbangan political-economicaI I owe you, celakalah nasib bangsa ini ke depan. Hal yang sama ketika jabatan dalam struktur komisaris maupun direksi dijadikan lahan ‘upah imbalan keringat’ bagi para relawan. Karena dalam praktiknya, terutama di lingkaran pemimpin, mereka sangat tidak rela bila sang tokoh dari kelompok relawan lain mendapat jatah sementara dirinya berikut anakbuah pilihannya, harus gigit jari.

Sejumlah masalah inilah yang menarik untuk selalu kita ikuti perkembangannya, hari per hari. Jangan sampai rakyat bangsa ini yang telah melewati Pemilu-Pilpres yang telah mengorbankan banyak hal, berakhir mengecewakan. Hanya karena kue kekuasaan telah dibagikan merata oleh Jokowi, semata demi menyenangkan para pimpinan partai koalisinya! Kalo itu yang terjadi, Amok massa yang teredam dan terpendam sejauh ini, akad menjadi terpelihara dan berpotensi menggelembung.

Semoga Pak Jokowi selalu diberikan kekuatan dan petunjuk-Nya. Sehingga mampu mengemban amanat penderitaan rakyat; bukan amanat para cukong maupun kerabat serta para kroninya!

SHARE ON

PILIHAN REDAKSI

close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Jerry Massie, Dr., M.A., Ph.D.

Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies

FOLLOW US

Temuan TPF Novel Tidak Fokus             Bentuk TGPF Independen untuk Kasus Novel Baswedan             Pilah Skema Untuk Proyek Strategis             Risiko Penyertaan Equity Proyek Macet             Diskresi Kepolisian Bermasalah?             Penanganan Tak Sesuai Perkap             Polisi Tidak Dikondisikan Menjadi Arogan             Kita Tidak Dapat Menduga Kondisi Mental Polisi saat Menembak             MPLS Harus Diselenggarakan Sesuai Pedoman             Pendidikan Swasta Semi Militer Harus Ditertibkan