Bazar Kebudayaan Indonesia
Lukas Luwarso
Jurnalis Senior, Kolumnis
berita
Berpikir Merdeka
05 December 2018 13:30
Kebudayaan dipahami sebagai segala hasil olah kegiatan dan akal budi manusia sebagai makhluk sosial. Produk kebudayaan mencakup perilaku sosial, norma, ilmu pengetahuan, teknologi, kepercayaan, kesenian, adat istiadat, dan sebagainya. Minggu ini, 5-9 Desember 2018, Kebudayaan Indonesia berkongres.

Kongres Kebudayaan Indonesia (KKI) kali ini dianggap “sangat historis,” untuk merayakan 100 tahun kongres pertama—yang diselenggarakan pada 1918. KKI 2018 bermaksud menghimpun berbagai temuan dan rekomendasi acara pra-kongres di tingkat kabupaten, kota dan provinsi di seluruh Indonesia. Hasil akhir KKI adalah tersusunnya satu strategi kebudayaan. 

Mahasiswa yang pernah mengikuti kuliah Ilmu Budaya Dasar, pasti ingat rumusan C A Van Peursen tentang strategi kebudayaan: yaitu upaya manusia belajar dan merancang kebudayaannya; bagaimana manusia secara kolektif mampu menjawab pertanyaan dan persoalan menyangkut tujuan dan makna hidupnya. Apa tujuan dan makna yang hendak digapai KKI? Apa strategi kebudayaan yang hendak dirumuskan?

KKI sepertinya tidak menyinggung apa makna ke-Indonesiaan dalam lanskap persoalan global yang kini dihadapi dunia: apa rumusan peran yang dapat dimainkan atau disumbangkan oleh Indonesia, sebagai bangsa, dalam menawarkan solusi atas sejumlah persoalan global. Misalnya, soal ancaman perubahan iklim, menguatnya fundamentalisme agama, atau perkembangan teknologi informasi dan  kecerdasan buatan yang justru mengalienasi manusia.

Apa yang dianggap sebagai “Kongres Kebudayaan” pertama, pada 1918, bertajuk Congres voor Javaansche Cultuur Ontwikkeling (Kongres Pengembangan Kebudayaan Jawa). Kongres ini fokus membidik keterbelakangan masyarakat akibat kolonialisme. Para intelektual saat itu mengagas  semangat  kebangsaan (nasionalisme), saat itu “bangsa Jawa”. 

Semangatnya adalah untuk mengangkat harkat dan martabat rakyat. Hasil kongres adalah berdirinya lembaga Java Institut. Lembaga inilah yang kemudian menjadi motor dan inspirator gerakan pembaruan kebudayaan-kebangsaan pada kongres-kongres berikutnya. Para pemikir saat itu mampu menangkap zeitgeist (semangat zaman) era saat itu.

Nasionalisme sebagai ideologi atau konsep kini semakin tergerus oleh globalisasi. Juga ketertinggalan Indonesia dalam bidang sains dan teknologi. Isu-isu ini sepertinya tidak menjadi agenda penting KKI 2019. Apakah semangat zaman yang hendak diperbincangkan dan diperdebatkan dalam  “Kongres Kebudayaan” 2018 tidak terlalu jelas.

Label “Kongres Kebudayaan” sepertinya diterjemahkan secara harfiah dalam KKI 2018, sebagai forum beragam gagasan dan kegiatan kesenian. Kongres menjadi sebuah festival, ketimbang mencoba merumuskan konsep persoalan zaman dan mencari solusinya. Jika kongres pertama, 1918, merumuskan upaya memajukan kebudayaan dan menumbuhkan kesadaran berbangsa, apa rumusan persoalan kongres 2018? 

Dari situs KKI 2018 tertulis: sebagai upaya “pemajuan kebudayaan dengan meningkatkan ketahanan dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia,” tidak terlalu jelas elaborasinya. Dari brosur jadwal acara KKI 2018 terbaca lebih dari 100 rangkaian acara  selama lima hari kongres: dari  pidato, lokakarya sampai pawai budaya; dari bazar kuliner, debat publik, hingga musik konser. 

KKI 2018 lebih mirip bazar kebudayaan, sebagai etalase atau ekspose produk-produk kebudayaan, ketimbang sebuah kongres. Kongres lazimnya lebih menekankan pada perbenturan pemikiran dan gagasan, sebagai satu simposium, merumuskan kesamaan persepsi dalam menjawab tantangan zaman.

Boleh jadi kerancuan dimulai dari label “Kongres Kebudayaan”. Lazimnya yang berkongres adalah manusia, bukan produknya. Kebudayaan tidak berkongres. Ada kongres Himpunan Mahasiswa Islam, tetapi tidak lazim kongres Keislaman; ada kongres Partai Golkar, tetapi tidak lazim ada kongres kegolongan atau kekaryaan; ada kongres PWI, tapi tidak lazim kongres kewartawanan. 

Lain soal jika KKI 2018 memang dimaksudkan sebagai bazar atau festival kebudayaan. Bazar adalah perhelatan beragam acara dan kegiatan yang boleh tidak koheren: peserta boleh siapa saja, dan pengunjung bisa memilih acara apa yang disuka. 

Sebaiknya KKI berganti label menjadi “Kongres Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan”, forum tahunan bagi pegawai Kemendikbud untuk berkumpul, mengail gagasan, dan ekspose hasil program. Atau ganti istilah KKI menjadi BKI: Bazar Kebudayaan Indonesia.

SHARE ON
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Imam Ghozali

Dosen STAIN Bengkalis

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Gigin Praginanto

Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

FOLLOW US

Bilik Asmara adalah Hak Tahanan yang Harus Dipenuhi             Kedua Kubu Harus Menghormati Proses Hukum             Vandalisme dan Playing Victim sudah Usang             Investasi Dana Haji Untuk Siapa?             Batas Kesopanan Tidak Diatur dengan Jelas             Iklan Shopee BLACKPINK Berpotensi Menentang Norma Kesopanan              Jangan Abai dengan Jalan Rusak Dimusim Hujan             Revisi PP untuk Kemudahan Usaha Sektor Minerba             Tolak Rencana Revisi Ke-6 PP No.23 Tahun 2010              Kembali ke Permurnian Pelaksanaan Undang-Undang