BBM Nonsubsidi Indonesia Lebih Mahal Dari Malaysia
Pril Huseno
Jurnalis Watyutink.com
berita
Berpikir Merdeka
08 January 2019 12:30
Meskipun terlambat, Pertamina akhirnya menurunkan harga BBM (Bahan Bakar Minyak) nonsubsidi yang berlaku efektif 5 Januari 2019, jam 00:00. Penurunan harga BBM nonsubsidi Pertamina ini tidak diikuti oleh perusahaan distribusi BBM nonsubsidi lainnya seperti Shell, Total, Vivo, dan lainnya lagi.

Alasannya, mereka sudah menurunkan harga BBM nonsubsidi tersebut pada Desember 2018 yang lalu. Yang dimaksud dengan BBM nonsubsidi adalah BBM di atas RON88 (= Premium) seperti Pertalite (RON90), Pertamax (RON92), Pertamax Turbo (RON98); Shell Super (RON92), Shell V-Power (RON95); Total Performance 90 (RON90), Total Performance 92 (RON92), Total Performance 95 (RON95), dan lainnya.

Setelah ditunggu penuh harapan, penurunan harga BBM nonsubsidi Pertamina ini sangat mengecewakan masyarakat dan mencapai antiklimaks. Sebab, penurunan harga tersebut sangat tidak berarti mengingat harga minyak mentah dunia sudah turun sangat tajam dalam beberapa bulan terakhir ini. Bayangkan, harga BBM nonsubsidi hanya turun sekitar 2 persen saja, sedangkan harga minyak mentah dunia sudah turun lebih dari 30 persen dari harga tertingginya pada awal Oktober 2018.

Lebih rincinya, harga Pertamax hanya turun Rp200 per liter, dari Rp10.400 menjadi Rp10.200, atau turun 1,92 persen; Pertamax Turbo hanya turun Rp250 per liter, dari Rp12.250 menjadi Rp12.000, atau turun 2,04 persen. Penurunan sebesar ini sepertinya hanya “formalitas” saja, sekadar memenuhi tuntutan masyarakat menyusul anjloknya harga minyak mentah. Penurunan sebesar ini juga sekaligus menunjukkan ada permasalahan serius di negeri ini dalam menetapkan harga barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

Pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 mengatakan bahwa cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. Sekarang, Pasal 33 ini sudah banyak dilanggar. Banyak cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak sudah tidak dikuasai oleh negara lagi.

Lebih parah dari itu, penentuan harganya pun sudah lepas dari perhatian pemerintah, seperti yang terjadi pada BBM nonsubsidi ini: Bukankah BBM nonsubsidi adalah barang atau cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak, dan distribusinya sekarang sudah tidak dikuasai negara lagi, dan penentuan harganya pun dilepas pada kekuatan pasar yang berpotensi mempunyai kekuatan monopolistik atau oligopolistic? Dalam hal ini, negara seolah-olah tidak hadir sama sekali. Dan lembaga tinggi negara lainnya pun tidak ada yang memperhatikan lagi.

Lebih Mahal Dari Malaysia

Lain Indonesia, lain Malaysia. Rakyat Malaysia boleh bangga dengan pemerintahnya karena sangat memperhatikan kepentingan mereka, dengan mengatur dan menetapkan harga BBM sehingga perusahaan distribusi BBM tidak bisa mengambil keuntungan abnormal melalui struktur pasar monopolistik atau oligopolistik.

Pada awal Januari 2019, Pemerintah Malaysia juga menurunkan harga BBM. Untuk RON95 turun dari 2,20 menjadi 1,93 ringgit Malaysia per liter, atau turun 27 sen ringgit Malaysia atau sekitar 12,27 persen. Harga BBM jenis RON97 juga turun 27 sen per liter, dari 2,50 menjadi 2,23 ringgit Malaysia, atau turun 10,8 persen.Dengan menggunakan kurs BI (8 Januari 2019) Rp3.412 per ringgit Malaysia, maka harga BBM RON95 Malaysia hanya sekitar Rp6.585 per liter (= MYR 1,93 x Rp3.412). Sedangkan harga BBM sejenis di Indonesia (misalnya Shell V-power atau Total Performance 95) dibanderol Rp12.350 per liter, atau sekitar 87,55 persen lebih mahal dari BBM sejenis di Malaysia.

Memang benar, harga BBM Indonesia sudah termasuk pajak: PBBKB (pajak bahan Bakar Kendaraan bermotor) 5 persen dan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) 10 persen, sedangkan BBM Malaysia tidak dikenakan pajak. Kalau tanpa pajak, BBM RON95 di Indonesia masih sekitar Rp10.693 per liter, atau 62,38 persen lebih mahal dari Malaysia!

Sekarang mari kita bandingkan harga BBM di Indonesia dengan harga BBM di Amerika Serikat (AS), yaitu negara yang katanya sangat kapitalis. Selama bulan Desember 2018, BBM jenis RON92 di AS sudah turun 10,75 persen: akhir November 2018 sebesar 2,539 dolar AS per galon versus akhir Desember 2018 sebesar 2,266 dolar AS per galon.

Hari ini, harga BBM RON92 AS turun lagi menjadi 2,237 dolar AS per galon, sudah turun 22,94 persen dibandingkan dengan harga puncaknya per 8 Oktober 2018 yang sebesar 2,903 dolar AS per galon. Dengan menggunakan kurs rupiah BI (8 Januari 2019) sebesar Rp14.031 per dolar AS, harga BBM RON92 di AS tersebut hanya Rp8,293 per liter, sudah termasuk pajak (2,237 dolar AS per galon dikali Rp14.031 dibagi 3,785 (liter per gallon)). Sedangkan harga BBM RON92 (Pertamax) di Indonesia sebesar Rp10.200 per liter: artinya, 23 persen lebih mahal dari Harga BBM sejenis di AS. Luar biasa. Tanpa pajak, harga BBM RON92 di AS sekitar Rp 6.700 per liter dan di Indonesia Rp8.831 per liter. Berarti, 31,8 persen lebih mahal dari AS.

Untungnya, rakyat Indonesia tidak seperti rakyat Eropa khususnya Perancis yang belum lama berselang melakukan protes atas rencana pemerintah menaikkan pajak BBM di tengah penurunan harga minyak mentah dunia, yang kemudian berkembang menjadi kerusuhan masal.

Di Indonesia, niscaya protes seperti itu tidak akan terjadi khususnya terhadap pemerintah yang sekarang sangat dicintai oleh rakyatnya.

SHARE ON
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Zaman Zaini, Dr., M.Si.

Dosen pascasarjana Institut STIAMI, Direktur Sosial Ilmu Politik CPPS (Center for Public Policy Studies), Staf Khusus Bupati MURATARA Sumsel

YB. Suhartoko, Dr., SE., ME

Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan, Keuangan dan Perbankan Unika Atma Jaya Jakarta

FOLLOW US

Pemerintah Daerah Harus Berada di Garda Terdepan             Tegakkan Aturan Jarak Pendirian Ritel Modern dengan Usaha Kecil Rakyat             Konsep Sudah Benar, Implementasinya Gagal             Tugas Terbesar Negara, Mencerdaskan Bangsa!             Indonesia Butuh Terobosan-terobosan Progresif Bidang SDM             Penekanan pada Memobilisasi Kapasitas Modal Manusia Lokal Secara Otentik             Meritokrasi vs Kabilisme             Kendalikan Harga Pangan untuk Menekan Inflasi             Utang Semakin Besar, Kemampuan Membiayai Pembangunan Berkurang             Perhatikan Belanja Non K/L yang Semakin Membesar