Asian Games 2018, Tombak GBK Hijau
DR Amanda Katili Niode Ph.D
Manager, Climate Reality Indonesia
berita
Berpikir Merdeka
19 August 2018 10:00
Ketika Presiden Sukarno membubuhkan tanda tangannya pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 318 Tahun 1962 tentang Pembentukan Yayasan Gelanggang Olah Raga Bung Karno, ia sudah meletakkan dasar-dasar penggunaan Gelora Bung Karno (GBK) sebagai Ruang Publik.

Modal yayasan meliputi semua bangunan yang didirikan untuk Asian Games IV tahun 1962 di Jakarta, sedangkan tujuan yayasan adalah mengusahakan pembangunan di bidang mental spiritual dan jasmaniah fisik melalui berbagai kegiatan olah raga yang bersifat nasional maupun internasional, kebudayaan, rekreasi, pendidikan, peningkatan persahabatan dan perdamaian dunia, serta penerangan massa.

Visi GBK sebagai Ruang Publik tercermin pada perjuangan tangguh Generasi Muda Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Pergulatan batin dan pengalaman mereka selama dua tahun saat renovasi GBK tercatat dalam buku “Dedikasi Terbaik Bagi Negeri. Cerita di Balik Penyiapan Fasilitas Asian Games 2018.”

Anggoro Putro S.T., MSc. menjelaskan bahwa Asian Games XVIII tahun 2018 menjadi katalis dalam perwujudan Kompleks Olah Raga GBK menjadi kawasan olahraga berstandar internasional yang juga menjadi ruang terbuka publik di tengah kota bagi masyarakat. Anggoro, salah satu pejabat pembuat komitmen di Kementerian PUPR, bertanggung jawab untuk stadion akuatik, stadion hoki, lapangan sepakbola ABC, lapangan panahan, dan penataan kawasan Zona 2 GBK.

Ruang publik merupakan solusi untuk tujuan yang berbeda, demikian penekanan Project for Public Spaces, organisasi nirlaba global  yang membantu masyarakat menciptakan dan mempertahankan ruang publik. Tujuan berbeda tersebut meliputi kesetaraan perkotaan, arsitektur dan desain, seni dan budaya, perubahan iklim dan keberlanjutan, sistem pangan lokal, transportasi dan penggunaan lahan, pelestarian sejarah, kesehatan masyarakat, ekonomi lokal, dan keterlibatan masyarakat.

Kawasan GBK seluas 136 ha memiliki Ruang Terbuka Hijau (RTH) hampir 100 ha, yakni 1,5 persen dari luasan RTH publik Kota Jakarta. Bintang Nugroho, arsitek lanskap yang aktif dalam renovasi GBK mengungkapkan, GBK sangat signifikan bagi ekologi Jakarta. Di tengah kepadatan bangunan dan lalulintas kota, RTH GBK menahan laju efek pulau panas (heat island effect) di kawasan Semanggi dan Sudirman.

Sejumlah lebih dari 6600 pepohonan di GBK yang meliputi 148 spesies dengan lingkar batang antara 15 cm sampai 600 cm, menghasilkan sekurangnya 1000 ton oksigen/tahun. Jumlah ini setara  dengan pengurangan emisi karbondioksida (penyebab pemanasan global) sebanyak 158 ton/tahun, sama dengan energi yang digunakan sebuah rumah selama 12 tahun.

Kawasan GBK, lanjut Bintang yang juga  Wakil Ketua Ikatan Ahli Bangunan Hijau Indonesia, dengan sistem pemeliharaan yang hemat air, hemat energi dan hemat sumberdaya manusia merupakan solusi  nyata dalam menjawab tantangan perubahan iklim.

Gedung parkir GBK, seperti tertulis dalam buku "Dedikasi Terbaik Bagi Negeri"  merupakan bangunan hijau yang memasok energi melalui panel surya di atapnya. Pada sebagian bangunan juga ada taman vertikal sehingga dapat menurunkan kadar karbon dioksida, selain juga sebagai elemen keindahan yang menyatu dengan kawasan hijau di GBK.

Presiden Sukarno, 56 tahun yang lalu, menganggap perlu mengatur penggunaan GBK untuk daya guna dan daya gerak yang sebesar-besarnya demi pembinaan nusa dan bangsa dengan memperhatikan asas ekonomi tanpa mengabaikan asas sosial.

Pada Asian Games XVIII, nampaknya visi Bung Karno menjadi kenyataan. GBK menampilkan 20 venue olah raga modern dengan sejumlah ruang mikro dan plaza besar. Setelahnya, wilayah ini dapat digunakan oleh berbagai kalangan masyarakat sebagai kawasan olahraga dan untuk aktivitas lainnya, dengan spirit ruang publik hijau yang tetap harus dipertahankan dan dirawat dengan tertib.

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Imam Ghozali

Dosen STAIN Bengkalis

Gigin Praginanto

Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

Niko Adrian

Advokat, Dosen Hukum Tata Negara FH-UKI

FOLLOW US

Demi Suharto Pemerintah dan Oposisi Bersatu             Petahana Demisioner vs Penantang Bulldozer             Dikhotomi Orde Baru dan Reformasi : Masih Relevankah?              Turn Back Orba             Percakapan Dari Orang ke Sistem             Orde Baru Politik Sesaat dan Tantangan Menuntaskan Reformasi             Pertarungan Idiologi             Bangkit Orde Para Bandit             Pendekatan Dialogue dalam Penyesuaian Konflik Papua Lebih Efektif, Ketimbang Operasi Militer             Dukungan Bagi Bank Syariah Harus Konsisten-Konsekwen