Ancaman 1,5 Derajat Celsius
DR Amanda Katili Niode Ph.D
Manager, Climate Reality Indonesia
berita
Berpikir Merdeka
18 October 2018 10:00
Kegegeran melanda media massa, tepian ilmu, dan pembuat keputusan di berbagai negara ketika Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim (IPCC) baru-baru ini meluncurkan The Special Report on Global Warming of 1.5ºC. Dokumen tersebut, yang juga disebut SR15, menguraikan dampak negatif pemanasan global 1.5ºC di atas suhu bumi ketika pra-industri dan langkah-langkah yang diperlukan untuk menahan pemanasan pada tingkat itu. Presiden Jokowi pun merujuk SR15 dalam pidato Game of Thrones nya yang menuai standing ovation ketika pertemuan IMF-World Bank di Bali. 
 
IPCC secara berkala menelaah ilmu pengetahuan terkait perubahan iklim, dampak dan risikonya di masa depan, serta pilihan untuk mengatasi masalah global ini. Berbagai laporan dari IPCC sebagai Badan PBB disusun oleh ribuan ilmuwan atmosfer, pemodel iklim, pakar kelautan, ahli es kutub, cendekiawan ekonomi, spesialis kesehatan masyarakat, dan para periset lainnya.
 
Mengapa angka 1.5ºC menjadi penting?

Kemajuan teknologi dan kegiatan manusia seperti perubahan tata guna lahan yang keterlaluan dan penggunaan bahan bakar fosil yang eksesif menyebabkan suhu bumi sekarang  sudah meningkat 1ºC dibandingkan dengan suhu bumi pada masa pra-industri. Akibatnya, dampak perubahan iklim seperti kenaikan permukaan laut, banjir dan kekeringan secara telak merusak ekosistem dan menghantam penduduk paling miskin dan rentan, terutama di pulau-pulau kecil, daerah pesisir, kota-kota besar, dan pegunungan tinggi.
 
Persetujuan Paris 2015 tentang Perubahan Iklim menetapkan kenaikan suhu global abad ini agar di bawah 2ºC dibandingkan suhu pra-industri dan diupayakan menekannya hingga 1,5ºC. Persetujuan ini tidak menentukan kapan pra-industri dimulai, namun IPCC memilih tahun 1850-1900 sebagai basis pra-industri.
 
Meskipun data yang ada bervariasi, beberapa literatur menyatakan suhu rata-rata global pra-industri adalah 13,8ºC. Karenanya, jika melaksanakan Persetujuan Paris maka pada abad ini suhu tidak boleh melebihi 15,8ºC dan diusahakan ditekan hingga 15,3ºC. Jika taraf pemanasan sekarang terus berlanjut, maka peningkatan 1,5ºC dari pra-industri dapat terjadi sedini tahun 2030.
 
Jika hanya menilik angkanya, perbedaan antara 1,5ºC dan 2ºC tidaklah besar, namun memiliki efek yang dahsyat bagi kemungkinan terjadinya cuaca ekstrem dan merusak seperti badai, banjir, kekeringan, dan gelombang panas. 
 
SR15 menyoroti sejumlah dampak perubahan iklim yang dapat dihindari dengan membatasi pemanasan global hingga 1,5ºC dibandingkan dengan 2ºC, atau lebih. Misalnya, terumbu karang akan menurun 70-90 persen dengan pemanasan global 1,5°C, sedangkan hampir semuanya akan hilang pada 2ºC. Padahal, menurut International Coral Reef Initiative, terumbu karang mendukung sekitar 25 persen kehidupan laut, termasuk 4.000 jenis ikan. 
 
Membatasi pemanasan global hingga 1,5°C memerlukan transisi cepat dan jangkauan luas di sektor lahan, energi, industri, bangunan, transportasi, dan perkotaan. Melalui beberapa contoh, IPCC memaparkan cara mengurangi kemiskinan dan ketidaksetaraan saat membatasi pemanasan global. Beberapa negara telah menggunakan energi bersih sambil menciptakan pekerjaan ramah lingkungan dan mendukung program  pengurangan  kemiskinan. Contoh lain melalui Buen Vivir, sebuah konsep Amerika Latin, masyarakat adat hidup sejahtera dalam harmoni dengan alam,  dan selaras dengan hal esensial  seperti perdamaian, perbedaan, kesehatan, makanan, dan pendidikan. 
 
Dr. Ir. Mahawan Karuniasa, MM.  ketua umum Jaringan Ahli Perubahan Iklim dan Kehutanan Indonesia yang beranggotakan 472 ahli dan praktisi, menekankan bahwa berbagai perbedaan tingkat transisi hutan, karakteristik ekologis antar pulau, disparitas ekonomi antar wilayah, dan perbedaan kondisi demografi serta dampaknya pada lingkungan, seperti kebutuhan air, pangan, dan energi, perlu menjadi pertimbangan Indonesia dalam menerjemahkan dokumen SR15 dari IPCC untuk tingkat nasional maupun subnasional.
 
Secara hakiki, Pemerintah Indonesia bersama seluruh pemangku kepentingan, termasuk melalui kemitraan global, harus membangkitkan kesadaran, menambah kemampuan dan menggalang kekuatan untuk menghadapi perubahan iklim.

SHARE ON

PILIHAN REDAKSI

close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Gigin Praginanto

Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

Nyoman Sudarsa

Ketua DPW KOMBATAN Provinsi Bali

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

FOLLOW US

Kartu Nikah Tidak Diperlukan             Penggunaan Pembayaran Online Harus Memiliki Regulasi             Reformasi Struktural: Darimana Kita Memulai?             Kemenag Perlu Jelaskan Manfaat Kartu Nikah             Focus ke Penetrasi Ekspor Produk Bernilai Tambah Tinggi             Gerindra dan PDIP Diuntungkan pada Pemilu 2019             Darurat, pembenahan Sektor Manufaktur dan Kapasitas SDM (Bagian-1)              Darurat, pembenahan Sektor Manufaktur dan Kapasitas SDM (Bagian-2)             Masih Ada Waktu untuk Perbaharui Komitmen             Penguatan Upaya Pemberantasan Korupsi