73 Tahun Merdeka, Sudah Waktunya Bagi Ekonomi Pancasila
Achmad Fuad
Jurnalis Watyutink.com
berita
Berpikir Merdeka

17 August 2018 12:00

Kegaduhan politik yang bercampur dengan kepentingan ‘ekonomi’ yang dibawa oleh para demagog, telah membawa rakyat Indonesia pada ketidak-sadaran ketika mendapati fakta berupa angka-angka yang akhir-akhir ini ramai diperdebatkan di ruang publik: utang negara. Setelah 73 tahun bangsa ini merdeka, kenapa rakyatnya tak kunjung sejahtera dan negaranya pernah lepas dari utang?

Banyak yang mencoba menjawab pertanyaan ini. Ada yang mengatakan ini akibat kekalahan diplomasi Indonesia dalam Konferensi Meja Bundar (KMB), sehingga Indonesia harus menanggung utang ‘warisan’ Belanda sejak tahun 1898 yang jumlahnya sekitar 4 miliar dolar AS. Kesepakatan KMB yang diteken Perdana Menteri Hatta, namun kemudian dibatalkan oleh Bung Karno. Tak sedikit pula yang mengatakan bahwa utang negara muncul akibat ulah “Mafia Berkeley” yang menanam ekonomi liberal pasca jatuhnya Bung Karno.

Kejatuhan yang oleh David Ransom dalam artikel yang ditulisnya di majalah Ramparts tahun 1970, sebagai ‘tindakan yang direncanakan’. Rencana yang salah satunya diperankan oleh “Mafia Berkeley”. Sebutan yang diberikan Ransom kepada para sarjana ekonomi lulusan Amerika yang mendapat bantuan beasiswa Ford Foundation, terutama lulusan dari University of California at Berkeley (UCB), yang dianggapnya sebagai kepanjang-tanganan CIA.

Pada akhir tahun 1967, para ekonom Mafia Barkeley yang dipimpin oleh Prof. Dr. Widjojo Nitisastro mengadakan konferensi dengan sejumlah tokoh dunia kaum industrialis dan para bankir dunia di Jenewa, Swiss. Konferensi ini menghasilkan kesepakatan buat Indonesia, bahwa dengan mengintegrasikan diri ke dalam kapitalisme global melalui pasar bebas, Indonesia bisa maju sejajar dengan negara maju lainnya. Konferensi yang kemudian mengubah cara pandang ekonomi dan arah pembangunan Indonesia dengan utang dan penanaman modal asing serta pembelian teknologi dari negeri-negeri kapitalis.

Sebagai seorang Keynesian, Widjojo Nitisastro mempelopori sebuah konsep ekonomi yang disebut trickle down effect, dengan menggunakan utang dan modal asing. Layaknya gelas yang disusun piramid lalu dituangkan champagne di atasnya seperti dalam pesta-pesta di barat.

Trickle down effect pada awalnya di puji karena dirasa mampu mengucurkan kemakmuran dari atas hingga ke rakyat di level paling bawah. Cairan Kemakmuran yang awalnya dinikmati para ‘elite’ di atas, akan tumpah ke bawahnya setelah penuh, hingga rata ke bawah dan dinikmati seluruh ‘gelas’ rakyat. Dan akhirnya, hilanglah kemiskinan.

Namun apa lacur, kemakmuran yang dijanjikan ternyata tak kunjung menetes ke bawah. Sifat ‘tamak’ para ‘elite’ di atas, membuat kemakmuran tersebut tak pernah tumpah ke bawah. Kesenjangan meningkat, sementara utang negara semakin membengkak.

Meski begitu, Konsep Widjojo Nitisastro yang kemudian dikenal dengan istilah ‘widjojonomics’ tersebut terus dijalankan oleh para para ‘santri’nya, yang banyak menduduki jabatan penting di masa Orde Baru.

Pada tahun 1985 terjadi transfer negatif bersih. Dimana utang yang diterima lebih besar dari cicilan utang beserta bunganya. Ketika Presiden Soeharto jatuh, meninggalkan utang luar negeri sebesar 54 miliar dolar AS. Melompat lagi di masa Habibie menjadi 77 miliar dollar AS. Hingga masa pemerintahan Jokowi saat ini, utang Indonesia telah mencapai 357,5 miliar dolar AS.

Semenjak Orde lama, Orde Baru, hingga masa Reformasi, Indonesia tak pernah selamat dari utang. Ekonomi Pancasila yang merupakan konsep ekonomi bangsa yang digali dan dibangun dari nilai-nilai masyarakat Indonesia oleh para founding fathers, tak pernah benar-benar dijalankan. Hanya dijadikan diskusi akademik, bahkan pemanis kampanye politik saja.

Menurut Dawam Raharjo, Istilah ekonomi Pancasila baru diperkenalkan Dr. Emil Salim pada tahun 1967. Emil salim yang juga lulusan UCB, mencoba menerapkan sistem ekonomi Pancasila ini di tahun 1979. Namun, para pakar ekonomi melihat, konsep ekonomi Pancasila yang dterapkan Emil Salim tersebut ini sangat mirip dengan ekonomi Keynes. Bukan ekonomi Pancasila sebenarnya yang digagas oleh founding fathers.

Jika hal itu benar, maka pertanyaan di awal tadi tak mungkin terjawab, karena memang tidak dikehendaki oleh para ‘widjojonomickers’, yang mungkin berkolaborasi dengan kekuatan kapitalis global mengusung neolib.

Memang, rakyat tak peduli konsep ekonomi yang dipakai itu bernama apa. yang penting harga-harga murah, bisa bekerja dan hidup sejahtera. Namun, Jika founding fathers percaya bahwa ekonomi Pancasila mampu memberikan kesejahteran bagi rakyat dan kemakmuran bagi bangsa, maka sudah waktunya ia dijalankan.

SHARE ON
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Gigin Praginanto

Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

Imam Ghozali

Dosen STAIN Bengkalis

FOLLOW US

Kegalauan Anies, Lahirkan Kebijakan Itu             Bukan Sekadar Buat Aturan, Tapi Bangkitkan Rasa Kepedulian              Tidak Ada Alasan Mengabaikan Putusan MK             Keputusan KPU Mengembalikan DPD Khittahnya             Awasi Distribus Beras dengan Benar!             Koordinasi dan Komunikasi Menko Perekonomian Buruk              Bersaing dulu di ASEAN             Harus Ada Transformasi Struktural Industri              Tingkatkan Daya Saing Produk Kita             Perlindungan Anak Harus Libatkan Pengurus RT dan RW