212 Berjalan Tertib Damai, Perlukah Dipersoalkan?
Erros Djarot
Budayawan
berita
Berpikir Merdeka
. 03 December 2018 11:40
Di kubu mana pun Anda berada, dan agama apa pun yang Anda anut, sebagai warga negara kita sepantasnya memberikan apresiasi dan acungan jempol kepada penyelenggaraan Reuni 212, yang konon sekaligus merayakan Maulid Nabi, dan yang ternyata menjadi ajang kampanye politik Capres nomer urut 02 yang terbungkus rapih.

Apresiasi dan acungan jempol tentu bukan ditujukan pada muatan atau agenda politik terselubung dibalik perhelatan keagamaan 212, tapi sepenuhnya ditujukan kepada pihak penyelenggara dan para peserta Reuni 212 yang mampu mengendalikan dan mendisiplinkan diri, hingga perhelatan yang dihadiri massa yang menyemut dan memadati lapangan Monas dan jalan-jalan di sekitarnya, berjalan tertib, bersih, damai, dan terkendali dengan prima. 

Kesuksesan penyelenggaraan yang berakhir dengan tertib, bersih, dan damai ini, telah menunjukan kepada dunia, bahwa pada dasarnya Islam di Nusantara  memiliki dasar yang kuat sebagai komunitas pemeluk agama yang tumbuh dan dibesarkan oleh ajaran yang cinta damai dan penuh toleransi. Bahwasanya ada beberapa gelintir yang mengaku dirinya sebagai ulama namun tutur kata dan perbuatannya justru tidak mencerminkan adanya cinta dan toleransi yang tinggi dalam dirinya, hal ini hanyalah ekses dari ketidakjelasan penguasa dalam mengelola kekuasaan yang bertugas memperjelas keindonesiaan dengan segala cita-cita yang terkandung dalam amanat dan tujuan Indonesia merdeka. Sekaligus tindakan para ‘ulama’ yang malah menebar kebencian dan permusuhan hanya merupakan kumpulan warga negara yang terserabut dari akar kesejarahannya sebagai rakyat Indonesia.

Masih banyak ulama yang menjalankan fungsinya dengan baik dan benar. Begitu juga masih berjuta-juta umat Islam di Nusantara ini yang tetap berpijak pada ajaran yang penuh cinta damai dan toleransi ini. Pun keyakinan saya, mereka yang hadir pada perhelatan Reuni 212,  sedikitnya tujuh puluh lima persen dari mereka adalah rakyat biasa, umat Islam yang taat, dimana keikutsertaannya tidak didasari untuk ikut berkampanye mendukung si A atau si B, tapi lillahitaala didorong semangat memuliakan Islam sebagai agama yang cinta damai. Itulah sebabnya mengapa perhelatan berjalan tertib, bersih, masif tapi damai.

Menjadi sangat menyedihkan bila keindahan ini direduksi oleh celotehan yang merendahkan nilai perhelatan yang dahsyat ini, dengan menggelontorkan perdebatan antara angka 40.000 dan 8 juta, yang justru kedua angka ini menunjukkan angka-angka yang bermuatan propaganda dan pemikiran yang tak bermutu. Dan agak kekanak-kanakan juga bila ada yang menyesalkan bahwa perhelatan keagamaan ini ditunggangi oleh misi politik sehingga perhelatan Reuni 212 lebih pas dinyatakan sebagai perhelatan kampanye politik. 

Sejak awal kita seharusnya tau dan memastikan bahwa perhelatan 212 akan menjadi ajang kampanye politik. Pertama dilakukan di tahun politik dan di masa kampanye pileg-pilpres. Kedua, dengan hanya Capres No 02 yang didorong untuk hadir; walau pun bisa saja penyelenggara berkilah, Capres No 01 sudah kami undang dan tak bersedia hadir.

Tentunya Capres No 01 pun sudah melakukan kalkulasi politik dan tidak mau menafiskan realita bahwa panggung 212 adalah milik contendernya, Capres No 02. Langkah ini justru menarik karena sikap saling menghormati dan memberi ruang kepada lawan politik untuk melakukan hajatan politiknya, sungguh merupakan sikap yang perlu justru kita hargai.

Lalu, apa salah bila Reuni 212 terindikasi menjadi ajang kampanye polkitik? Ya aneh justru kalo perhelatan itu dibiarkan sepenuhnya menjadi hanya perhelatan sosial keagamaan. Betapa mubazirnya perhelatan yang dimotori oleh sebagian besar para jurkam dan pendukung pasangan Prabowo-Sandi tidak memanfaatkan kesempatan yang dahsyat ini bila tidak memunculkan dan ‘menjual’ jagoan mereka. Sekali pun agar tidak sepenuhnya terkesan kampanye, Prabowo saat tampil berpidato  dengan elegannya mengatakan bahwa dirinya dilarang untuk berkampanye politik. Padahal pernyataan Prabowo ini justru memperjelas bahwa dirinya tengah berpolitik dan melakukan kampanye poltik terselubung (why not.??!). Untuk lebih menutupi agenda terselebung ini, Pak Gubernur Anies Baswedan berceramah sedikit tentang sejarah dan menjelaskan bahwa tempat ini (Monas-dulu Ikada) tempat berkumpulnya rakyat saat masa perjuangan kemerdekaan menggelar gerakan politik mempertahankan kemerdekaan dimana ribuan rakyat hadir untuk menyatakan sikap politiknya (Merdeka sekarang juga!). 

Dengan menguraikan sejarah perjuangan kemerdekaan itu sendiri, pada hakekatnya Pak Gubernur malahan telah secara sah membenarkan bahwa wajar dan sah bila Monas dijadikan juga sebagai tempat berkumpulnya rakyat untuk menyatakan atau menyampaikan aspirasi politiknya. Hal ini kalau mau dipersoalkan; apakah Monas memang boleh digunakan untuk kegiatan kampanye politik? Mungkin pertanyaan ini akan lebih mengundang perdebatan yang lebih bermutu ketimbang jor-joran adu otot untuk menambah atau mengurangi jumlah peserta Reuni 212 (40 ribu vs 8 juta).

Hal yang menarik juga untuk dijadikan bahan perdebatan adalah keberanian luar biasa Prabowo yang menyeret dan menggunakan agama sebagai alat politiknya untuk pemenangan dirinya dalam Pilpres 2019 kali ini. Sementara cukup banyak para pakar maupun pemuka agama dan bahkan ulama yang memberi ‘warning’ agar jangan bermain-main dengan menyeret agama ke ranah politik demi kepentingan sesaat; risikonya terlalu tinggi dan harganya sangat mahal bila tak terkendalikan. Referensi negara-negara di Timur Tengah yang luluh lantak karena konflik dan perpecahan yang disulut oleh isu agama tentunya menjadi rujukan utama. 

Nah, akan lebih menarik mempertanyakan mau bagaimana Prabowo dengan gerakan politik yang kental diwarnai oleh warna keagamaan kelompok tertentu, bila kelak ia memenangkan perhelatan Pilpres 2019 nanti? Karena sulit membayangkan Prabowo dengan latar belakang keluarganya yang tak begitu akrab dengan budaya dan ajaran Islam, bisa memberi ruang kepada mereka yang bernafsu memperjuangkan tegaknya khilafah sebagai dasar hukum dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa lagi salah satu tekad para pendukungnya adalah ingin mengembalikan Indonesia kembali seperti di zaman kejayaan Orde Baru.

Sementara di zaman Orde Baru kita semua tau, bagaimana komunitas politik Islam saat itu mendapat tekanan yang begitu dahsyat. Peristiwa Lampung dan Tanjung Periuk tentunya dua tonggak peristiwa berdarah yang tak mungkin dapat dilupakan oleh para aktivis politik Islam. Apalagi ada pedoman politik Orde Baru yang sering Pak Benny Moerdani sampaikan;..,,memberi hati ke mereka (Islam garis keras); mereka akan meminta jangtungmu dan berikutnya nyawamu!”. Untuk lebih jelasnya bisa mintakan elaborasi akan hal ini pada kawan-kawan yang dulu aktif di lembaga Think-Tank CSIS.

Maka bersyukur Reuni 212 berjalan tertib, bersih, dan damai. Rakyat dan umat Islam Indonesia masih tetap berpihak pada akal sehat, dan tidak mudah dipolitisasi. Mereka tak ingin berpanjang-panjang mengikuti kegiatan yang tidak ada hubungannya dengan acara sosial keagamaan, dan memilih untuk pulang lebih awal dengan ceria dan riang gembira. Saluuuut n bravo!

SHARE ON
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Imam Ghozali

Dosen STAIN Bengkalis

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Gigin Praginanto

Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

FOLLOW US

Bilik Asmara adalah Hak Tahanan yang Harus Dipenuhi             Kedua Kubu Harus Menghormati Proses Hukum             Vandalisme dan Playing Victim sudah Usang             Investasi Dana Haji Untuk Siapa?             Batas Kesopanan Tidak Diatur dengan Jelas             Iklan Shopee BLACKPINK Berpotensi Menentang Norma Kesopanan              Jangan Abai dengan Jalan Rusak Dimusim Hujan             Revisi PP untuk Kemudahan Usaha Sektor Minerba             Tolak Rencana Revisi Ke-6 PP No.23 Tahun 2010              Kembali ke Permurnian Pelaksanaan Undang-Undang