Frans Aba, M.Ec., Ph.D
Penalar
news
Dosen dan Peneliti Pada Master Ekonomi Terapan (MET) Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Katolik Atmajaya Indonesia
Opini ( 4 )
Alternative title

linkSelengkapnya

Ekonomika

Sekali Lagi Tentang Utang Pemerintah

Perkara utang pemerintah kembali menimbulkan polemik. Hingga akhir Februari lalu, utang pemerintah tercatat tembus ke angka Rp4.035 triliun, naik 13,46 persen dibanding periode yang sama ... - 21 Maret 2018

OPINI (5)
Alternative title

linkSelengkapnya

Ekonomika

Insentif Fiskal Sepi Peminat, Kenapa?

Kementerian Keuangan awal 2018 ini heran. Program insentif fiskal yang diberikan bagi pelaku usaha dan investor seperti tax allowance dan tax holiday selama 2017 minim p... - 28 Januari 2018

OPINI (3)
Alternative title

linkSelengkapnya

Ekonomika

Angkatan Kerja Berlimpah, Keterampilan Masya Allah

Perekonomian Indonesia tahun 2030 akan jadi terbesar ke 7, bahkan ke 5, dunia. Apalagi jika syarat 113 juta tenaga kerja terampil (skilled workers) terpenuhi. Indonesia tahun 201... - 12 September 2017

OPINI (4)
Alternative title

linkSelengkapnya

Ekonomika

Dilema Pajak Kita

Pajak merupakan penerimaan negara terbesar yang digunakan untuk membiayai pembangunan dan gaji pegawai. APBN 2017 menargetkan 85,6 persen (Rp1.498 triliun) penerimaan negara  berasal... - 12 Agustus 2017

OPINI (5)
search
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Riza Annisa Pujarama

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

Robin, S.Pi., M.Si.

Dosen Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Kandidat Doktor IPB, Tenaga Ahli Komisi IV DPR-RI

FOLLOW US

Revisi UU KPK, Ancaman Terhadap Demokratisasi oleh Oligarki Predatoris             Presiden sedang Menggali Kuburnya Sendiri             Duet Tango DPR & KPK             Utamakan Tafsir Moral ketimbang Tafsir Hukum dan Ekonomi             Langkah Menkeu Sudah Benar dan Fokuskan pada SKM 1             Industri Rokok Harus Tumbuh atau Dibiarkan Melandai             Perizinan Teknis Masih Kewenangan Daerah             Kiat Khusus Pangkas Birokrasi Perizinan di Indonesia             Politik Etika vs Politik Ekstasi              Kebutuhan Utama : Perbaiki Partai Politik