Bahrain, S.H., M.H.
Penalar
news
Managing Director Bahrain & Associates Law Firm, Wasekjen DPN Peradi
Opini ( 24 )
Alternative title

linkSelengkapnya

Politika

Bupati dan Hakim Jual-Beli Hukum

Bupati Jepara Ahmad Marzuqi dan hakim Pengadilan Negeri Semarang Lasito diduga terlibat “jual-beli” hukum. Setelah KPK melakukan serangkaian penggeledahan di beberapa tempat s... - 07 Desember 2018

OPINI (2)
Alternative title

linkSelengkapnya

Politika

UU ITE, Aturan Tak Teratur?

Desakan revisi UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) semakin menguat. Banyak kalangan menghendaki DPR segera merevisi undang-undang tersebut. Pasalnya, UU ITE dinilai telah memberan... - 22 November 2018

OPINI (2)
Alternative title

linkSelengkapnya

Politika

Skandal Bank Century, Siapa Setelah Budi Mulya?

Upaya penuntasan Skandal Bank Century kembali menggeliat. KPK dikabarkan tengah melakukan penyelidikan baru terkait dugaan korupsi dalam pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP)... - 15 November 2018

OPINI (7)
Alternative title

linkSelengkapnya

Politika

Kikis Korupsi Lewat Pembuktian Terbalik, Mungkinkah?

Pembalikan beban pembuktian atau biasa dikenal pembuktian terbalik terhadap tindak pidana korupsi sepertinya perlu disuarakan. Alih-alih terkikis, banyak pihak meyakini perbuatan korupsi ... - 06 November 2018

OPINI (3)
Alternative title

linkSelengkapnya

Politika

Demi Klien Advokat Rintangi Proses Hukum

Profesi advokat kembali tercoreng. Lucas, seorang pengacara, ditetapkan tersangka oleh KPK selepas ia diperiksa sebagai saksi, Senin (1/10/2018) malam. Ia diduga menghalangi proses hukum ... - 02 Oktober 2018

OPINI (5)
Alternative title

linkSelengkapnya

Politika

Hadiri Resepsi Putra Bamsoet, Pimpinan KPK Tuai Kritik

Gara-gara menghadiri acara resepsi pernikahan putra Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet), empat pimpinan KPK menuai kritik. Sebagian kalangan menyesalkan kehadiran Saut Situmorang, Alexan... - 13 September 2018

OPINI (5)
Alternative title

linkSelengkapnya

Politika

OTT KPK di PN Medan, Nasib Lembaga Peradilan Kian Suram?

Wajah lembaga peradilan kembali tercoreng. KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Pengadilan Negeri (PN) Medan, Sumatera Utara, Selasa (28/8/2018). Lembaga anti rasuah berhasi... - 29 Agustus 2018

OPINI (3)
Alternative title

linkSelengkapnya

Politika

Neno Warisman Ditolak di Batam, Demokrasi Belum Matang?

Hestek ‘2019 Ganti Presiden’ kembali mendapat perhatian publik. Sabtu (28/7/2018), sejumlah massa melakukan aksi penolakan terhadap Neno Warisman dan kawan-kawan di Bandara In... - 30 Juli 2018

OPINI (3)
Alternative title

linkSelengkapnya

Politika

Sukamiskin, Lapas Wani Piro?

Tabir “jual beli” fasilitas mewah dan izin keluar-masuk penjara di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin, Bandung, terbongkar. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil ... - 23 Juli 2018

OPINI (5)
Alternative title

linkSelengkapnya

Politika

Orkestra Politik dalam Pusaran Kasus BLBI

Pernyataan Mahfud MD soal kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) tampaknya menimbulkan ragam tafsir dalam benak publik. Kamis (12/7/2018), pakar hukum tata negara itu menyampaikan... - 14 Juli 2018

OPINI (6)
Alternative title

linkSelengkapnya

Politika

Layanan Publik Pengadilan Jadi Ladang Pungli (?)

Lembaga peradilan diduga melakukan pungutan liar (pungli) soal pembuatan surat keterangan para calon anggota legislatif (caleg). Kamis (12/7/2018), Komisi Yudisial (KY) mengaku telah mend... - 12 Juli 2018

OPINI (5)
Alternative title

linkSelengkapnya

Politika

OTT Irwandi dkk, Pengawasan Dana Otsus Lemah?

Akhirnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menaikkan status hukum Gubernur Aceh Irwandi Yusuf dan Bupati Bener Meriah Ahmadi menjadi tersangka kasus suap, Rabu (4/6/2018) malam. Dua oran... - 05 Juli 2018

OPINI (7)
Alternative title

linkSelengkapnya

Politika

Di Balik Pertemuan Jokowi-Peserta Aksi Kamisan

Presiden Jokowi menggelar pertemuan dengan sejumlah peserta aksi Kamisan di Istana Merdeka, Kamis (31/5). Dalam kesempatan tersebut, mereka menuntut Jokowi mengakui sekaligus menyelesaika... - 03 Juni 2018

OPINI (4)
Alternative title

linkSelengkapnya

Politika

Polemik Delik Korupsi dalam RKUHP

Rumusan pasal tindak pidana korupsi (tipikor) dalam RKUHP menuai polemik. Selasa (29/5), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berkirim surat kepada Presiden Jokowi, meminta agar mengha... - 31 Mei 2018

OPINI (4)
Alternative title

linkSelengkapnya

Politika

Perpres, Batasi atau Muluskan TNI Atasi Terorisme?

Revisi UU Terorisme sudah disahkan menjadi undang-undang, Jumat (25/5) lalu. TNI resmi mendapat legitimasi untuk menangani aksi terorisme. Perdebatannya pun mulai bergeser, dari pro-kontr... - 28 Mei 2018

OPINI (3)
Alternative title

linkSelengkapnya

Politika

KPK OTT Korupsi Recehan, KPK Salah Jalan (?)

Sepanjang 2018, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) banyak menangani perkara korupsi recehan. Sudah belasan kasus korupsi yang terjaring melalui operasi tangkap tangan (OTT). Rerata nilai ... - 25 Mei 2018

OPINI (4)
Alternative title

linkSelengkapnya

Politika

(Jika) Aman Abdurrahman Divonis Mati (?)

Aman Abdurrahman, terdakwa tindak pidana terorisme, harus dijatuhi hukuman mati. Begitu intisari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Jakarta S... - 21 Mei 2018

OPINI (4)
Alternative title

linkSelengkapnya

Politika

Perlu Tak Perlu Pemberian Status Justice Collaborator

Pengadilan tingkat banding dan kasasi membatalkan status justice collaborator (JC) tiga terdakwa kasus korupsi KTP-el: JC Andi Agustinus alias Andi Narogong dibatalkan oleh Penga... - 20 April 2018

OPINI (3)
Alternative title

linkSelengkapnya

Politika

Skandal Bank Century, Keabsahan Putusan Praperadilan, dan Keberanian KPK

Skandal Bank Century kembali ramai diperbincangkan. Pada Senin (9/4/2018) hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memerintahkan KPK untuk melakukan penyidikan dan menetapkan tersangka kep... - 12 April 2018

OPINI (6)
Alternative title

linkSelengkapnya

Politika

Buronan Ajukan Praperadilan, Hakim Patuhi SEMA?

Banyak tersangka berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO) justru mengajukan upaya hukum praperadilan, alih-alih melarikan diri (buron) guna menghindari kasus hukum yang membelitnya. Atas da... - 02 April 2018

OPINI (4)
Alternative title

linkSelengkapnya

Politika

Cakada Tersangka Korupsi, Perpu Atau PKPU?

Ihwal calon kepala daerah (cakada) yang menjadi tersangka korupsi belum juga final. Pemerintah dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) saling memberi usul mengenai pengaturan penggantian cakada y... - 29 Maret 2018

OPINI (6)
Alternative title

linkSelengkapnya

Politika

Menumpas Terorisme dan Peran Serdadu

Panitia Khusus (Pansus) akhirnya memberi karpet merah kepada militer dalam rumusan RUU Terorisme, di mana Pasal 43 H menegaskan bahwa tugas TNI dalam mengatasi aksi terorisme merupakan ba... - 16 Maret 2018

OPINI (5)
Alternative title

linkSelengkapnya

Politika

Menanti KUHP Ala Indonesia

Tak perlu tergesa mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Begitu saran sejumlah kalangan kepada pemerintah dan DPR. Apalagi, beberapa isi RKUHP menuai pro kontra k... - 13 Maret 2018

OPINI (4)
Alternative title

linkSelengkapnya

Politika

Fadli Berfoto, Fadli Tersengat

Dua foto Fadli Zon beredar di jagat maya; Fadli dengan Eko Hadi ketika makan bersama, satu lagi swafoto Roy Janir dalam sebuah mobil. Beberapa akun media sosial menyebut politisi Gerindra... - 05 Maret 2018

OPINI (3)
search
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Imam Ghozali

Dosen STAIN Bengkalis

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Gigin Praginanto

Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

FOLLOW US

Bilik Asmara adalah Hak Tahanan yang Harus Dipenuhi             Kedua Kubu Harus Menghormati Proses Hukum             Vandalisme dan Playing Victim sudah Usang             Investasi Dana Haji Untuk Siapa?             Batas Kesopanan Tidak Diatur dengan Jelas             Iklan Shopee BLACKPINK Berpotensi Menentang Norma Kesopanan              Jangan Abai dengan Jalan Rusak Dimusim Hujan             Revisi PP untuk Kemudahan Usaha Sektor Minerba             Tolak Rencana Revisi Ke-6 PP No.23 Tahun 2010              Kembali ke Permurnian Pelaksanaan Undang-Undang