BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Peneliti INDEF
Waspadai Penyusupan di Investasi Migas

Mari kita selami bersama apa saja motivasi pemerintah dalam menyusun RUU Cipta Lapangan Kerja (CLK) yang berkaitan dengan sektor energi dan sumber daya mineral (Migas). Seperti yang sama-sama kita pahami, motivasi mendasar pemerintah dalam menyusun RUU Omnibus Law adalah hasrat menggenjot investasi dengan justifikasi ingin mengeliminasi hambatan regulasi dan sekaligus membenahi ekosistem investasi (Migas) di Indonesia.

Pertanyaannya, sejauh mana iklim investasi Migas di Indonesia selama ini? Pemerintah tentunya terlebih dahulu harus bisa mendiagnosis akar masalah investasi migas yang ada saat ini baru kemudian memberikan mendesain resep penyelesaian masalah. Jangan sampai ada kesan melalui RUU CLK ini ada pihak-pihak yang ingin menyusupkan kepentingan-kepentingannya di luar substansi soal masalah investasi migas itu sendiri.

Investasi di sektor migas merupakan faktor fundamental dalam mewujudkan ketahanan energi nasional. Salah satu indikator ketahanan energi Indonesia salah satunya dengan reserve - to - production ratio (RPR atau R/P) yang menggambarkan rasio antara jumlah cadangan minyak yang dimiliki dibandingkan dengan pengambilan minyak bumi setiap tahun.

Laporan BP Statistical Review of World Energy pada 2019 yang diterbitkan oleh British Petroleum menyebutkan bahwa (R/P) minyak Indonesia hanya 10,7. Artinya, dengan asumsi jumlah cadangan dan skala ekstraksi yang konstan, maka minyak Indonesia akan habis dalam 10,7 tahun.

Rasio tersebut sangat kecil jika dibandingkan negara-negara lain bahkan dengan negara-negara non-OPEC (Organization of the Petroleum Exporting Countries) sekalipun. Rata-rata negara Asia Pasifik memiliki (R/P) 17,1 sedangkan R/P negara-negara non-OPEC mencapai 24,1.

Dengan demikian, langkah strategis meningkatkan reserve-to-production ratio/RPR adalah dengan mengupayakan penemuan ladang-ladang Migas baru. Penemuan ladang minyak baru sangat tergantung dengan peningkatan investasi di sektor hulu. Sayangnya, nilai investasi hulu migas Indonesia terus menunjukkan tren penurunan dari 20,4 miliar dolar AS (2014) menjadi 11,49 miliar dolar AS (2019). Dengan kondisi tersebut, pemerintah bergerak cepat untuk  memperbaiki iklim investasi di sektor migas sehingga diharapkan dapat menambah temuan ladang minyak baru sekaligus kegiatan eksploitasi.

Tren investasi migas yang menurun juga pada akhirnya bukan hanya mengakibatkan penurunan produksi (lifting) migas, tetapi juga berimplikasi terhadap penerimaan negara di sektor migas. Buktinya, realisasi Penerimaan Pajak (PPh Migas) pada 2019 hanya sebesar Rp 59,08 triliun (89,31 persen dari target APBN), juga tumbuh negatif -8,68 persen. Ditambah lagi, realisasi PNBP (SDA Migas) yang hanya mencapai Rp 120 triliun (75,36 persen dari target APBN), anjlok hingga -15,67 persen.

Dengan latar belakang di sektor migas tersebut, pemerintah pun mengambil langkah strategis mendorong minat investasi migas melalui UU Omnibus Law CLK.

Dalam Draft RUU Omnibus Law CLK terdapat 18 Sub Klaster Penyederhanaan Perizinan, salah satunya menyasar Sektor ESDM, yaitu pada Bagian 4, Pasal 93. Melalui RUU Omnibus Law tersebut, akan ada implikasi terhadap 4 UU dan 87 Pasal yang terkait Perizinan Sektor ESDM.

Salah satu UU yang terdampak adalah UU No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Dari 11 Klaster Pembahasan UU OL CLK, pada Klaster ke-5 mengenai Kemudahan Berusaha terdapat klausul yang membahas Sektor Minyak dan Gas Bumi yang isinya:

a.    Pemerintah sebagai pemegang Kuasa Pertambangan membentuk BUMN Khusus untuk melakukan kegiatan usaha hulu Minyak dan Gas Bumi

b.    Pembentukan BUMN Khusus dapat dilakukan:

1)    Dapat menugaskan PT Pertamina (Persero); atau

2)    Dapat menugaskan BUMN lain

c.     Pemerintah tetap dapat menugaskan Badan usaha swasta untuk melaksanakan kegiatan usaha hulu migas.

Melihat sekilas dari substansi RUU OL CLK Sektor Migas di atas, dapat dipahami bahwa klausul tersebut merupakan jalan pintas untuk melakukan Revisi UU Migas No.22 Tahun 2011 yang tidak kunjung selesai dalam sembilan tahun terakhir.

Namun, implikasi dari usulan Pasal dalam RUU OL CLK tersebut cukup signifikan. Jika RUU OL CLK disahkan dengan klausul yang ada, ke depannya dalam kegiatan usaha hulu Migas akan disentralisasi oleh BUMN Khusus, bisa Pertamina dan bisa juga BUMN Khusus baru di luar Pertamina. Meskipun BUMN Khusus tersebut dapat melakukan kerja sama dengan Badan Usaha atau Badan Usaha Tetap lainnya (termasuk Pertamina).

Masalahnya, jika UU OL CLK terkait Migas disahkan, maka akan ada ruang pembentukan BUMN Khusus (di luar Pertamina) yang menjalankan kegiatan hulu migas. Pemerintah harus bisa mengantisipasi potensi terjadinya benturan BUMN Khusus dengan tugas Pertamina sebagai Induk Holding Migas yang sebenarnya memiliki fungsi dan semangat yang sama dengan BUMN Khusus tersebut.

Bahkan jika nantinya BUMN Khusus tersebut diberikan kewenangan sebagai pengendali serta pengawas efektifitas kegiatan usaha hulu migas maka harus dipertimbangkan juga risiko terjadinya intervensi berlebihan pemerintah terhadap operasional kegiatan hulu yang dilakukan Badan Usaha atau Badan Usaha Tetap, meskipun  dengan dalih efisiensi.

Mengingat pembahasan revisi UU Migas yang sangat alot, maka sebaiknya perbaikan regulasi terkait Migas dipisahkan dengan RUU OL CLK agar dalam kajian dan proses pembahasannya bisa lebih komprehensif dan tidak tergesa-gesa, sehingga menimbulkan kegaduhan baru.

Dengan latar belakang di sektor migas tersebut, pemerintah pun mengambil langkah strategis mendorong minat investasi migas melalui UU Omnibus Law CLK.

Dalam draft RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja (CLK) terdapat 18 Sub Klaster Penyederhanaan Perizinan, salah satunya menyasar Sektor ESDM, yaitu pada Bagian 4, Pasal 93. Melalui RUU Omnibus Law tersebut, akan ada implikasi terhadap 4 UU dan 87 Pasal yang terkait Perizinan Sektor ESDM. Salah satu UU yang terdampak adalah UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. (msw)

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Ahmad Heri Firdaus

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)