BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Direktur Eksekutif Next Policy, Dosen FEB UI
Warning buat Pemerintah, agar Perencanaan Utang Lebih Terukur

Peningkatan debt to PDB pada rasio utang per Agustus 2018 menjadi 30,31 persen saya rasa memang kombinasi dari dua hal yakni pelemahan rupiah dan juga kebutuhan utang untuk infrastruktur antara lain untuk Asian Games misalnya. Pelemahan rupiah menjadi faktor yang cukup signifikan karena utang secara nominal menjadi lebih besar jika dibandingkan terhadap PDB. Terlebih Ukuran PDB kita memang dalam mata uang dolar AS. Intinya, peningkatan rasio utang terhadap PDB ini karena depresiasi rupiah terhadap dolar AS. Efek dari Asian Games sebenarnya memang ada tapi itu dari angka infrastruktur dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi yang lebih banyak pengaruhnya memang dari depresiasi rupiah.

RPJM saat ini memang dibuat untuk dalam kurun waktu  5-7  tahun yang lalu yang memang tidak memasukkan faktor tekanan global. Mungkin di situ juga tidak memasukkan faktor-faktor seperti infrastruktur dan lain-lain yang mana hal itu merupakan faktor yang paling signifikan terhadap pemerintahan kali ini. Jadi banyak sekali target RPJM yang meleset karena RPJM itu sangat kaku, tidak adaptif. Padahal setiap kali kita menyusun RPJM berarti kita harus menerka situasi untuk 5 tahun berikutnya yang harus didasari pada keadaan 5 tahun yang telah dilalui untuk coba diproyeksikan ke depan.

Tentunya perihal RPJM yang tidak adaptif itu pasti sangat tidak ideal karena berbenturan dengan target realisasi yang ada, misalnya target pertumbuhan ekonomi yang tidak tercapai jika mengikuti target RPJMN. Juga target pertumbuhan ekspor yang seharusnya 12 persen tapi ternyata tidak memenuhi target bahkan sempat turun menjadi negatif.

Jadi salah satu kesulitan RPJMN itu memang dia coba menerka target 5 tahun ke depan dan memasukkan indikator-indikator makro yang sangat tidak bisa dikontrol. Perihal peningkatan utang ini sebenarnya sudah ada proyeksi ‘smooting ’ yang target nya pada 2019 rasio utang terhadap PDB akan melandai. Tetapi ternyata karena kebutuhan impor untuk infrastruktur ini cukup besar, sedangkan kita tidak cukup punya kapasitas finansial, maka kemudian kita menerbitkan surat utang dan konsekwensinya adalah menaikkan rasio utang terhadap PDB.

Ihwal setelah revisi rencana utang tiap tahun tapi tetap meleset, mungkin pertama, dinamika kebutuhan di lapangan memang tidak sesuai dengan apa yang direncanakan. Hal ini sebenarnya merupakan warning juga untuk pemerintah, bahwa perencanaan harus dibuat dengan lebih terukur karena hal ini terkait dengan beban di masa depan yang semakin bertambah.

Tetapi sebenarnya utang untuk infrastruktur ini tidak menjadi masalah karena nantinya diharapkan bisa menghasilkan. Harapannya ke depan ekonomi bisa tumbuh dan transaksi-trasaksi ekonomi juga bisa efisien. Itu harapannya. Kita bisa melihatnya nanti pada 2-3 tahun ke depan dari pembangunan infrastruktur ini apakah betul-betul bisa menghasilkan. Sementara ini hasil simulasi kami dari beberapa proyek infrastruktur masih cukup positif. Memang, ada beberapa proyek infrastruktur lain yang tidak terlalu menghasilkan dan juga yang telah dihentikan. Jadi butuh waktu untuk mengevaluasi apakah utang untuk proyek infrastruktur selama ini memang betul-betul produktif.

Persoalan scheduling pembayaran beban pokok dan bunga utang pemerintah, sebenarnya saat ini sudah ada DJPU (Direktur Jenderal Pengelolaan Utang) yang jatuh temponya sebenarnya sudah lumayan terukur dan lebih kepada kebutuhan di lapangan yang efek pembiayaannya jauh lebih besar.

Jadi keyword nya sebenarnya memang harus lebih waspada lagi soal utang luar negeri. Tapi jika dibandingkan dengan Turki debt to GDP ratio kita tidak sebesar Turki yang masih jauh lebih tinggi. Masalahnya yang membuat Indonesia lebih fragile (fragile 5) adalah dari sisi current account defisit (CAD). Kombinasi dari CAD dengan peningkatan utang luar negeri Indonesia adalah hal yang harus lebih diperhatikan karena hal itulah yang kemudian membawa Argentina dan Turki  ke arah krisis keuangan. Bahkan Argentina harus meminta bantuan IMF. (pso)

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Andry Satrio Nugroho

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

Ahmad Heri Firdaus

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)