BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Guru Besar Universitas Negeri Malang/Deputi II UKP Pancasila
Warga juga Subyek dalam Bernegara

Sirkulasi elite politik di era reformasi dilakukan secara demokratis. Kebebasan mendirikan partai politik tidak dibatasi. Siapa saja bisa mendirikan partai politik. Dan partai yang memenuhi syarat tertentu dapat ikut menjadi peserta pemilu.  Setiap pemilihan umum bisa diikuti puluhan peserta pemilu.

Warga juga bebas memilih partai politik atau kepala daerah hingga Presiden. Warga juga bebas menjadi pengurus atau calon legislatif. Gagal di partai tertentu bisa pindah ke partai lain. Demikian pula penyelenggara pemilu dilakukan lembaga independen. Demikian pula pengawas pemilu. Dengan demikian sejak reformasi sistem  demokrasi, minimal  prosedurnya, terpenuhi.

Namun kebebasan berpolitik ternyata tidak selalu membawa kebermaknaan hidup bernegara bagi warga negara. Proses persaingan sering mengorbankan "kualitas kehidupan yang beradab" karena masing masing pihak ingin memperoleh suara terbanyak. Aspek kuantitas lebih menjadi ukuran segala galanya.

Biaya politik yang mahal membuat ruang bagi warga yang miliki keterbatasan ekonomi sulit terlibat langsung untuk ikut kontestasi politik, khususnya kalau ingin menjadi pejabat politik. Konsekuensinya banyak diantara mereka yang menyerah sebelum bertanding dalam dunia politik. Dan mereka yang berani "berjuang" dalam politik biasanya "terpaksa" bekerjasama dan atau minta dukungan pemilik modal (dampaknya banyak pejabat politik yang berusaha mencari kompensasi beaya politik dengan melakukan tindak korupsi). Kondisi ini menyebabkan banyak politisi yang berhasil lebih ditentukan oleh popularitas dan dukungan modal dibanding politisi yang berhasil karena  aspek integritas dan kompetensi. 

Konsekuensinya banyak politisi yang  tidak berhasil melakukan transformasi diri menjadi pemimpin yang otentik atau negarawan.

Proses pemilihan umum biasanya kurang diwarnai oleh tawaran program dan ide yang cerdas serta harapan kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik. Politik yang membangun harapan dengan terus berbasis pada kebajikan kurang menjadi perhatian. Semua sibuk dengan kepentingan sempit, kelompok dan atau partai. Kepentingan jangka pendek jadi lebih menonjol. Pencitraan menjadi lebih dominan.

Warga sebagai konstituen cenderung  dianggap sebagai obyek. Warga disodori slogan dan atau wacana oleh  peserta pemilu.  Ironisnya  slogan dan wacana tersebut bersifat elitis dan kurang partisipatif. Pemilu kurang menawarkan alternatif kehidupan warga secara cerdas dan bermakna. Mereka mengembangkan wacana saling serang sehingga para pendukung yang tidak cerdas dan bijak ikut ikutan saling serang. Ruang dialog yang bernuansa musyawarah untuk saling menghargai dan menghormati  sulit terbangun. Sementara ruang debat mudah terbentuk secara hitam putih.  Terjadilah politik identitas yang terkesan membawa pembelahan sosial akibat preferensi politik. Seolah jagad wacana  politik hanya milik elit peserta pemilu.

Dalam kondisi warga  lelah melihat dunia politik praktis yang elitis, kering, dan kurang mencerdaskan itulah warga mencari  alternatif untuk menemukan ruang ekspresi bahwa dirinya bukan sekedar obyek politik. Wacana politik bukan monopoli kalangan elite.

Satire yang diwacanakan "Calon Presiden-wakil Presiden Nurhadi Aldo" dari "Koalisi Indonesia Tronjal Tronjol" menjadi salah satu solusi untuk meneguhkan sekaligus mengingatkan elit politik bahwa warga bukan sekedar obyek dan konstituen yang pasif.

Warga juga dapat menjadi subyek. Minimal subyek imaginasi  dalam produksi dan atau reproduksi gagasan yang sesuai dengan "dunia" nya. Warga tidak mau terseret pada pengelompokan, persaingan bahkan saling serang yang dikonstruksikan Tim sukses dan atau pendukung calon presiden yang sedang bersaing.  Mereka menciptakan  alternatif dalam menyikapi kegaduhan  politik secara sederhana, cair, lucu, dan  merakyat. Warga kembali sebagai subyek politik dengan menciptakan wacana yang unik dan tidak partisan.

Untuk itulah kita perlu menengok kembali sejarah, kedaulatan rakyat yang diperjuangkan oleh pendiri bangsa memang ingin menempatkan rakyat sebagai subyek politik. Pendiri bangsa telah berkomitmen menyatukan bangsa yang multikultural. Mereka ingin Indonesia dapat menjadi bangsa yang terus bersatu, maju, berdaulat, dan bermartabat.   Tatkala elit politik dan sistem kurang memberikan ruang pada warga sebagai subyek politik, bahkan persatuan dan harmoni sosial menurun, satire yang diwacanakan dalam ruang publik menjadi lahan peneguhan. Warga dengan caranya sendiri menyatakan dirinya bukan sekadar obyek politik. Mereka juga ingin merawat kedaulatan. Satire dapat mengurangi ketegangan yang tercipta dari persaingan dua kubu. Satire menjadi katarsis sekaligus hiburan yang membuat tertawa sekaligus saling  mentertawakan keadaan. Berpolitik dengan tertawa dapat terwujud saat kedaulatan rakyat dihormati. Politik  menempatkan semua  warga sebagai subyek. (cmk)

SHARE ON
close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Gigin Praginanto

Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Bambang Budiono MS

Pengajar Antropologi Politik Fisip Unair

FOLLOW US

Daerah Perbatasan Harus Outward Looking             Abu Bakar Ba’asyir Digoreng dalam Bungkus Politik             Pemerintah Belum Bisa Disalahkan             Pemerintah Seharusnya Tidak Perlu Terburu-buru             Kapasitas Sumber Daya Lokal yang Menjadi Hambatan             Konglomerasi Media dan Pilpres             Kuatnya Arus Golput: Intropeksi Bagi Parpol             Golput Bagian dari Dinamika Politik             Parpol ke Arah Oligharkhis atau Perubahan?             Melawan Pembajak Demokrasi