BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Dosen Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Kandidat Doktor IPB, Tenaga Ahli Komisi IV DPR-RI
Wajar Ada Ketidakpuasan Terkait Kinerja KKP

Sebetulnya wajar-wajar saja kalau ada pihak yang tidak puas atas kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan Kementerian KKP.

Hanya memang ada yang harus digarisbawahi dari beberapa kegiatan atau program dari Kementerian KKP yang sebenarnya cukup baik. Seperti misalnya penegakan hukum terhadap illegal fishing. Tetapi hal itu hanyalah satu sisi dari kegaitan lain yang seharusnya dilakukan oleh KKP. Banyak hal semestinya bisa dilakukan.

Ada memang ketidakpuasan dari aktivitas nelayan yang dilarang oleh KKP seperti ketidakjelasan terkait kasus cantrang, juga pelarangan ekspor lobster yang sampai hari ini belum jelas.

Hal lain, untung saja pada 2018 kemarin KKP telah mendapat predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari audit laporan keuangan. Setelah sebelumnya selama beberapa tahun selalu mendapat predikat disclaimer.

Sayangnya, menurut kami memang ada beberapa kebijakan yang laporannya dipercantik. Seperti misalnya NTN (Nilai Tukar Nelayan). Selama ini kita tidak pernah tahu bagaimana metode penilaiannya sehingga yang dilaporkan selalu bagus. Tetapi kenyataannya yang dirasakan oleh nelayan di daerah amat berbeda dengan laporan.

Yang kedua, ada beberapa program yang harus mendapat perhatian karena sudah lama dicanangkan, tetapi tidak kunjung terlaksana. Yakni Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT). Hal itu ada puluhan jumlah nya tersebar diseluruh Indonesia. Akan tetapi sampai saat ini belum ada yang 100 persen selesai. Kalaupun ada yang selesai itu baru dua atau tiga buah yang rampung. Sisanya masih terus diprogramkan, dan hari ini rencananya KKP rapat dengar pendapat dengan DPR.

Sektor yang tidak diperhatikan juga adalah kegiatan budidaya perikanan yang disebut tidak mendapat perhatian memadai oleh KKP di bawah menteri Susi Pudjiastuti. Padahal potensi budidaya perikanan teramat besar karena pada tahun lalu saja produksi sektor perikanan itu sebanyak 23 ton, dan yang 21 ton nya adalah sektor perikanan budidaya. Walaupun sebagian besar dari perikanan budidaya adalah budidaya rumput laut sekitar 10 juta ton.

Tetapi kalau kita lihat dari proporsi anggaran, sektor budidaya perikanan ini tidak begitu mendapat perhatian.

Jadi kalau kita kembali menelisik kenapa ada kelompok nelayan yang menyatakan ketidakpuasan kiranya wajar, karena mungkin segala kegiatan KKP tidak sampai terasa ke masyarakat nelayan. Justru hanya laporannya saja yang baik.

Begitu pula resistensi dari kebijakan pelarangan cantrang oleh menteri Susi yang mungkin saja menjadi isu adanya para pengusaha besar perikanan yang keberatan terhadap pelarangan itu.

Ketidakpuasan lain contohnya ketika ada protes nelayan di Pulau Saponda di Sulawesi Tenggara. Di sana nelayan yang mau mendapatkan bantuan dari KKP dibebani persyaratan macam-macam. Kemudian ketika tiba di wilayah yang dituju masyarakat dikenakan biaya yang lebih mahal. Memang hal itu tidak selamanya kesalahan dari KKP, tetapi program KKP semestinya harus dikawal. Sehingga nelayan tidak menganggap program bantuan adalah program pemerintah tetapi  mempertanyakan kenapa harus membayar lebih mahal dari biasanya.

Terkait korelasi dari penenggalaman kapal pencuri ikan (illegal fishing) terhadap angka kenaikan ekspor atau produksi perikanan, pada triwulan I/2019 kemarin ada data menarik. Kebetulan hari ini (18/6/2019) ada rapat dengar pendapat dengan KKP, untuk ekspor perikanan pada triwulan I/2019 dibandingkan periode yang sama tahun lalu, ternyata mengalami peningkatan yang cukup signifikan.

Tetapi anehnya, kalau dilihat dari nilai ekspor atau nilai uang nya malah rendah dari tahun lalu. Jadi secara produksi memang lebih tinggi, tetapi secara nilai pendapatan ekspor lebih rendah.

Hal lain yang menarik, ada data bahwa tujuan ekspor perikanan Indonesia didominasi negara China. Urutan kedua ke Amerika Serikat dan ketiga ke Jepang. Volume ekspor perikanan ke China memang jauh lebih besar daripada ke Amerika dan Jepang. Akan tetapi entah kenapa nilai uangnya malah lebih rendah.

Kalau ekspor ke Amerika atau Jepang, angka ekspor nya lebih kecil tetapi nilai uangnya malah lebih besar daripada ke China. Kami tidak mengerti mengapa bisa terjadi seperti itu. Saya juga tidak tahu apakah tadi ada pembicaraan khusus terkait data temuan itu.

Jadi kembali ke korelasi antara kebijakan penenggelaman kapal dengan angka kenaikan ekspor atau produksi perikanan, saya kira memang ada relevansinya.

Kalau di luar negeri malah sudah dilakukan treceable production, yakni hasil perikanan sudah betul-betul memperhatikan misalnya aspek keberlanjutan lingkungan hidup atau pemberantasan illegal fishing. Hal itu yang menjadi perhatian khususnya di Eropa. Sehingga penerimaan akan ekspor kita akan lebih tinggi.

Saya kira tindakan terhadap illegal fishing merupakan poin positif juga, karena negara-negara Eropa betul-betul memperhatikan apakah produksi perikanan Indonesia telah menjaga aspek keberlanjutan lingkungan. (pso)

SHARE ON
close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Dadang Trisasongko

Direktur Eksekutif Tranparency Internasional (TI) Indonesia

FOLLOW US

Rekonsiliasi Politik di Level Elit Diharapkan Terjadi di Level Sosial.              Tak Ada yang Salah dengan Pertemuan Jokowi Prabowo             Perhatikan Lag antara Demand Side dan Regulasi dari Sisi Supply Side             Tantangan yang Harus Dihadapi Masih Besar             Kemiskinan Makin Sedikit, Sulit Dikurangi             Bansos Tak Efektif Kurangi Kemiskinan             UNHCR Harus Keluar             Pembangunan Negara Hukum Harus Jadi Agenda Prioritas             ‘Visi Indonesia’ Tidak Prioritaskan Pembangunan Hukum dan HAM             Perlu Pertimbangan Agar yang Dikurung Memang Pantas Dikurung