BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Advokat, Pengajar Fakultas Hukum Universitas Trisakti
‘Visi Indonesia’ Tidak Prioritaskan Pembangunan Hukum dan HAM

Yang sudah pasti, ‘Visi Indonesia’ Presiden Jokowi sama sekali tidak memprioritaskan pembangunan hukum dan HAM, apalagi  terutama prioritas pada pemberantasan korupsi. Padahal seluruh kegiatan yang bersifat fisik sangat potensial terjadi penyelewengan dananya.

Dengan tidak dimasukkan sebagai bagian dari program kerja, maka penegakan hukum dan HAM serta khususnya pemberantasan korupsi hanya akan berjalan tanpa prioritas apapun. Sehingga tidak mustahil hukum dan HAM justru menjadi sektor yang kurang diperhatikan.

Akibat logis dari langkah ini (tidak menjadikan penegakan hukum dan HAM sebagai visi), maka penegakan hukum akan berjalan biasa saja. Bahkan tidak mustahil akan berpengaruh bagi kelambanan pemberantasan korupsi. Langkah ini juga indikator bahwa hukum dan HAM serta pemberantasan korupsi sama sekali tidak menjadi perhatian dalam konteks penyeimbangan jalannya sistem yang dikelola berdasarkan prinsip good governance. (mry)

SHARE ON
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Jerry Massie, Dr., M.A., Ph.D.

Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

FOLLOW US

Konsep Sudah Benar, Implementasinya Gagal             Tugas Terbesar Negara, Mencerdaskan Bangsa!             Indonesia Butuh Terobosan-terobosan Progresif Bidang SDM             Penekanan pada Memobilisasi Kapasitas Modal Manusia Lokal Secara Otentik             Meritokrasi vs Kabilisme             Kendalikan Harga Pangan untuk Menekan Inflasi             Utang Semakin Besar, Kemampuan Membiayai Pembangunan Berkurang             Perhatikan Belanja Non K/L yang Semakin Membesar             GBHN Isu Elite Politik Saja             Kepentingan Politik Lebih Menonjol