BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Advokat, Pengajar Fakultas Hukum Universitas Trisakti
‘Visi Indonesia’ Tidak Prioritaskan Pembangunan Hukum dan HAM

Yang sudah pasti, ‘Visi Indonesia’ Presiden Jokowi sama sekali tidak memprioritaskan pembangunan hukum dan HAM, apalagi  terutama prioritas pada pemberantasan korupsi. Padahal seluruh kegiatan yang bersifat fisik sangat potensial terjadi penyelewengan dananya.

Dengan tidak dimasukkan sebagai bagian dari program kerja, maka penegakan hukum dan HAM serta khususnya pemberantasan korupsi hanya akan berjalan tanpa prioritas apapun. Sehingga tidak mustahil hukum dan HAM justru menjadi sektor yang kurang diperhatikan.

Akibat logis dari langkah ini (tidak menjadikan penegakan hukum dan HAM sebagai visi), maka penegakan hukum akan berjalan biasa saja. Bahkan tidak mustahil akan berpengaruh bagi kelambanan pemberantasan korupsi. Langkah ini juga indikator bahwa hukum dan HAM serta pemberantasan korupsi sama sekali tidak menjadi perhatian dalam konteks penyeimbangan jalannya sistem yang dikelola berdasarkan prinsip good governance. (mry)

SHARE ON
close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Ahmad Heri Firdaus

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

YB. Suhartoko, Dr., SE., ME

Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan, Keuangan dan Perbankan Unika Atma Jaya Jakarta

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

FOLLOW US

Aturan Timbulkan Administration Cost, Beban Bagi UMKM                Pelaku Bisnis E-commerce Tak Perlu Berbadan Hukum             Hambat Usaha Kecil Naik Kelas             Investor Tak Terpengaruh Prediksi Ekonomi RI             Moody’s Tak Tahu Jeroan Indonesia             Ada  Gap, Ada Ketimpangan             Prioritas Utama Tingkatkan Pertumbuhan             Dana Desa Berhadapan dengan Kejahatan Sistemik             Pembangunan Desa Tidak Bisa Berdiri Sendiri             Harus Disadari, Korupsi akan Mengikuti Kemana Uang Mengalir