BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)
Utang ternyata Tidak Semuanya Untuk Infrastruktur

Munculnya deviasi dari perencanaan utang itu lebih disebabkan karena adanya perencanaan utang yang kurang matang. Terutama terkait masalah penerimaan negara yang kurang optimal. Seandainya penerimaan negara bisa dioptimalkan maka utang pasti tidak sebesar sekarang. Artinya, target dari perencanaan yang dulu dicanangkan oleh pemerintahan sekarang ini ternyata boleh dibilang terlalu tinggi sampai-sampai defisit APBN menjadi nol di anggaran berimbang sampai 2019. Suatu hal yang sangat jauh dari capaian sekarang.

Kondisi sekarang ini sebenarnya masih ada kaitannya dengan pelambatan ekonomi global sejak 2014, yang sampai sekarang masih berpengaruh pada ekonomi dalam negeri terutama sisi penerimaan negera atau penerimaan perpajakan. Ditambah kebijakan ekonomi Amerika Serikat (AS) di bawah Presiden Trump.

Sebenarnya dampak global bisa dieliminir apabila pemerintah punya persiapan yang lebih matang. Artinya, seharusnya pemerintah dulu punya perencanaan yang lebih realistis dan kredibel. Sehingga hasilnya tidak terlalu jauh dengan RPJM.  Kita semua tahu bahwa RPJM itu sudah tidak relevan lagi pada situasi sekarang. Kaitannya dengan beberapa kali revisi tetapi tetap meleset, itu memang lebih pada penerimaan negara yang tidak sesuai target. Di sisi tax ratio saja ada penurunan. Pertumbuhan GDP menjadi lebih tinggi daripada pertumbuhan penerimaan pajak. Di situ ada yang aneh menurut kami. Semestinya jika GDP itu adalah nilai tambah produksi berarti ada tax yang ter create di situ.  Tapi mengapa tax ratio nya malah melambat. Itu yang menjadi pertanyaan.

Kemudian juga banyaknya belanja infrastruktur yang berpengaruh terhadap peningkatan utang Indonesia. Padahal jika dilihat data besaran penambahan utang itu tidak sebanding dengan besaran penambahan belanja infrastruktur. Misalnya utang tahun ini ada penambahan sebesar Rp500 triliun tetapi untuk belanja infrastruktur hanya Rp300 triliun. Itu artinya Rp200 triliun dipakai untuk belanja selain infrastruktur. Hal itu yang juga menjadi pertanyaan. Artinya, utang yang diperoleh selama 1 tahun katakanlah Rp500 - Rp600 triliun itu ternyata tidak 100 persen untuk belanja infrastruktur, tetapi ada yang untuk belanja barang dan belanja birokrasi, juga lain-lain.

Dilihat dari struktur belanja, untuk pos penambahan belanja modal terlihat sedikit sekali porsinya, dan tidak meningkat. Malah pos belanja barang dan belanja pegawai meningkat. Artijya utang itu ternyata dipergunakan juga untuk hal-hal yang lain dan bukan untuk infrastruktur. Bertentangan dengan pernyataan pemerintah yang selama ini selalu menyatakan bahwa utang dipergunakan untuk infrastruktur. Kenyataannya tidak semua untuk infrastruktur.

Konsekwensi dari peningkatan utang pasti pada besarnya bunga utang yang harus dibayar untuk utang jangka pendek, menengah dan panjang. Untuk 5 tahun ini Indonesia harus membayar untuk bunga utang jangka pendek. Untuk itu mestinya kita harus bisa mengcreate penerimaan yang besar supaya bisa memenuhi kewajiban. Jadi tidak gali lubang tutup lubang.

Intinya menurut saya harus ada perencanaan yang baik untuk perencanaan utang, perencanaan belanja dan perencanaan penerimaan. 3 hal itu yang harus di evaluasi dan direncanakan dengan amat baik dan kredibel. (pso)                                                                                       

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Andry Satrio Nugroho

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

Ahmad Heri Firdaus

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)