BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM
Upaya Mendorong UMKM di Indonesia Naik Kelas

Perekonomian di berbagai negara memiliki dua pelaku usaha dengan proporsi kuantitas dan kualitas yang berbeda-beda, yaitu usaha besar dan usaha kecil. Untuk menggambarkan adanya pertumbuhan usaha dari kecil menuju besar, dilahirkan kelompok usaha ketiga yaitu usaha menengah, sesungguhnya merupakan penggolongan usaha yang memiliki karakteristik berbeda dengan kedua jenis usaha yang karakteristiknya bertolak belakang. 

Secara empiris telah diketahui bahwa jumlah usaha kecil dan menengah lebih besar dari usaha besar. Bahkan sebelum terbentuk usaha kecil, disebutkan lebih dulu hadir, individu yang berusaha dengan memanfaatkan peluang serta sumberdaya di sekitarnya. Individu itu sering disebut dengan nama wirausaha (entrepreneur).  Kelompok individu bernama wirausaha inipun menjadi fokus perhatian banyak pemerintahan di dunia dalam mengembangkan perekonomian masing-masing. 

Oleh karena itu banyak program pemerintah ditujukan untuk melahirkan wirausaha yang diharapkan dapat mengembangkan usaha dari skala kecil lalu bertumbuh menjadi usaha menengah dan akhirnya membesar menjadi usaha skala besar. 

Skenario semacam ini merasuk jauh dalam  benak para birokrat dan teknokrat dibanyak pemerintahan dengan dukungan teori maupun model yang sangat meyakinkan dari para cerdik pandai. Secara jujur harus diakui bahwa skenario tersebut tidak terjadi linier. Banyak hal menyebabkan skenario perkembangan usaha dari skala kecil menuju skala besar tidak seperti yang direncanakan atau diharapkan. Namun, para cerdik pandai juga sudah siap dengan berbagai penjelasan terhadap ketidaksesuaian rencana dengan kenyataan pengembangan usaha kecil menuju usaha skala besar.

Belajar dari pengalaman maka di awal tahun 2019, menjelang hajat besar demokrasi lima tahunan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia di 17 April 2019, sekali lagi usaha kecil dan menengah menjadi sorotan banyak pihak. Setidaknya ada dua isu yang berkelindan masih tetap sama, yaitu: a). Bagaimana meningkatkan jumlah usaha kecil dan menengah (UKM). Bahkan ukuran usaha kecil dirasakan masih belum memadai untuk menggambarkan kenyataan yang ada di lapangan, sehingga di Indonesia diperkenalkan istilah usaha mikro, yaitu usaha yang di bawah atau lebih kecil dari usaha kecil – muncullah istilah UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah); b). Bagaimana membesarkan usaha mikro menjadi usaha kecil, usaha kecil menjadi usaha menengah dan usaha menengah menjadi usaha besar. Syukur-syukur tidak secara per tahap perkembangannya namun terjadi lompatan skala usaha.

Untuk mewujudkan isu yang kedua itu, antara lain diperlukan dukungan keuangan dari industri jasa keuangan, khususnya perbankan. 

Ada baiknya jika siapapun nanti terpilih menjadi presiden dan wakil presiden RI memperhatikan beberapa hal berikut terkait penguraian benang kusut masalah UMKM di Indonesia.
1.  Pembangunan sistem informasi UMKM nasional berbasis data besar (big data), dimulai dengan kewajiban memiliki NPWP yang juga menyimpan informasi komprehensif tentang UMKM tersebut. Ditjen Pajak dapat menjadi jangkar pembangunan sistem informasi UMKM nasional dengan dukungan pihak terkait seperti: BPS, Ditjen IKM-Kemenperin dan Deputi Restrukturisasi Usaha-KemenkopUKM. 

Melalui sistem informasi UMKM nasional maka upaya peningkatan jumlah UMKM di Indonesia akan lebih valid dan dapat diandalkan (reliable) antara lain dengan perijinan pendirian UMKM yang lebih mudah kemudian mendapat fasilitasi dan insentif menarik untuk tahun pertama usaha.

2.  Pemberian rating atau akreditasi UMKM dengan memanfaatkan segenap kemajuan teknologi informasi dan basis data besar yang ada di sistem informasi UMKM nasional. Hal ini untuk efektivitas dan efisiensi upaya pengembangan kualitas UMKM sehingga dapat meningkatkan peluang terwujudnya skenario pengembangan usaha mikro atau kecil menuju usaha besar. Contoh praktisnya melalui akreditasi UMKM maka pemberian kredit perbankan kepada UMKM akan lebih akuntabel. 

3.  Pemberian berbagai skema insentif UMKM, antara lain: proportional tax reduction bagi UMKM yang mampu membesar skala usahanya, serta kemudahan fasilitas pengembangan usaha bila produknya untuk ekspor. Hal ini akan mendorong pengembangan usaha mikro atau kecil menuju usaha besar.

Melalui beberapa hal yang disampaikan di atas, diharapkan sumbangan UMKM terhadap PDB Indonesia dapat meningkat dari tahun 2018 yang tercatat sebesar 60,34 persen. (pso)

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Riza Annisa Pujarama

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

M. Rizal Taufikurahman, Dr.

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

FOLLOW US

Perizinan Teknis Masih Kewenangan Daerah             Kiat Khusus Pangkas Birokrasi Perizinan di Indonesia             Politik Etika vs Politik Ekstasi              Kebutuhan Utama : Perbaiki Partai Politik             Pengaruh High Class Economy dalam Demokrasi di Indonesia (Bagian-1)             Pengaruh High Class Economy dalam Demokrasi di Indonesia (Bagian-2)             Perlu Revisi Undang-Undang dan Peningkatan SDM Perikanan di Daerah             Antisipasi Lewat Bauran Kebijakan Fiskal – Moneter             Perkuat Industri Karet, Furnitur, Elektronik Hadapi Resesi             Skala Krisis Mendatang Lebih Besar dari 1998