BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Sekjen Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia (IKOHI)
Ungkap Rusuh 21-22 Mei Secara Terang dan Adil

Tim investigasi yang dilakukan oleh Polri perlu melibatkan para tokoh independen yang kompeten. Polri juga akan menggandeng Komnas HAM untuk mendapatkan kepercayaan dan kepuasan publik, tim investigasi yang dilakukan Polri haruslah semacam tim gabungan pencari fakta (TGPF). Latar belakang dan motif peristiwa kerusuhan 21-22 Mei juga telah mulai terungkap melibatkan aktor-aktor politik dan kepentingan yang membayakan demokrasi.

Hal itu terkait juga dengan adanya dugaan  motif dari pelaku kerusuhan dalam momentum masa penetapan hasil Pilpres 2019. Yang patut menjadi perhatian juga adalah karena peristiwa tersebut menimbulkan korban jiwa.

Walaupun pihak polri membantah para korban meninggal dari senjata mereka, justru karena alasan itulah tim investigasi yang kredibel perlu dibentuk untuk mengungkap seterang-terangya kejadian tersebut. Tentu investigasi yang dilakukan harus transparan dalam proses dan pengungkapan hasilnya.

Melihat perkembangan dari kasus kerusuhan 21-22 Mei, merupakan ujian bagi demokrasi di Indonesia. Pertama, pihak yang kalah menggunakan cara kekerasan dalam menolak hasil pemilu. Kedua, jika terbukti benar ada upaya pembunuhan politik, saya khawatir akan menjadi tradisi berikutnya sebagaimana yang terjadi di negara-negara Asia Selatan.

Jadi, tugas Polri dan Komnas HAM untuk mengungkap kerusuhan tersebut secara terang dan adil agar proses demokrasi yang baik di Indonesia tidak dicederai oleh para politikus yang merusak demokrasi itu sendiri. (mry)

SHARE ON
close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Dadang Trisasongko

Direktur Eksekutif Tranparency Internasional (TI) Indonesia

FOLLOW US

Rekonsiliasi Politik di Level Elit Diharapkan Terjadi di Level Sosial.              Tak Ada yang Salah dengan Pertemuan Jokowi Prabowo             Perhatikan Lag antara Demand Side dan Regulasi dari Sisi Supply Side             Tantangan yang Harus Dihadapi Masih Besar             Kemiskinan Makin Sedikit, Sulit Dikurangi             Bansos Tak Efektif Kurangi Kemiskinan             UNHCR Harus Keluar             Pembangunan Negara Hukum Harus Jadi Agenda Prioritas             ‘Visi Indonesia’ Tidak Prioritaskan Pembangunan Hukum dan HAM             Perlu Pertimbangan Agar yang Dikurung Memang Pantas Dikurung