BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
direktur LBH Kyadawun GKI Klasis Biak Selatan dan Advokat
Uang Bukan Solusi untuk Papua

Berdasarkan pasal 78 UU Otsus No 21 Tahun 2001, pelaksanaan UU ini dievaluasi setiap tahun dan untuk pertama kalinya dilakukan pada akhir tahun ketiga setelah UU ini berlaku. Berdasarkan pasal 78 ini, maka dapat ditegaskan bahwa implementasi dari UU Otsus ini bisa dievaluasi termasuk dana/anggaran Otsus yang tidak tepat sasaran dan tidak maksimal.

Namun pertanyaannya, apakah selama ini evaluasi sudah dilakukan oleh pemerintah? Apakah pemerintah sudah transparan memberikan informasi evaluasi Otsus kepada masyarakat Papua yang mayoritas berada di pelosok Papua? Apakah masyarakat juga dilibatkan dalam evaluasi ini?

Pendapat saya, yang menikmati Dana Otsus adalah kalangan Birokrat, Politisi, Pebisnis dan Eksekutif dan setiap pihak-pihak tertentu yang punya akses terhadap Dana Otsus yang dimaksud. Yang menjadi tolak ukur adalah banyak pejabat Papua yang hidup mewah, dan ditangkap karena Korupsi. Sedangkan akses kesehatan dan pendidikan bagi masyarakat bawah sangat sulit seperti yang terjadi di Kabupaten Asmat beberapa waktu lalu.

Tumbuhnya kriminalitas di Papua yang dilakukan oleh Orang Papua, tanah-tanah Adat yang dieksploitasi, hutan yang dibabat habis, penambangan emas liar yang dilakukan tanpa memikirkan Orang asli Papua. Hal menunjukkan bahwa Implementasi Otsus bagi Orang asli Papua itu telah gagal melindungi Hak Asasi orang asli Papua sebagai subyek yang harus dilindungi oleh UU Otsus itu sendiri.

Apakah pemerintah tersandera agenda politik tertentu? Bahwa, pemerintah pusat tidak tersandera dengan agenda politik apapun, karena pengelolaan dana telah diberikan sepenuhnya kepada Pemprov Papua, dengan sistem pemerintahan yang dikenal disentralisasi, yang mana mengatur bahwa pengelolaan keuangan daerah dikelola sendiri oleh pemerintah provinsi dengan mengacu pada sistem pengelolaan yang efisien, efektif, ekonomis, tertib pada peraturan dan bertanggungjawab dengan melihat azas keadilan untuk masyarakat. Ini semua diatur dalam Tap MPR RI/ No.  XV/MPR/1998, UU No 33 Tahun 2004, PP No 58 Tahun 2005 dan UU No 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah dan Azas Disentralisasi

Kesimpulannya, persoalan di Papua tidak akan pernah selesai dengan uang yang berlimpah. Persoalan di Papua hanya bisa diselesaikan dengan sebuah hati yang tulus membangun Orang Asli Papua. Solusinya, mari buka kesempatan buat Orang Asli Papua membangun dirinya dengan kearifan lokalnya tanpa sebuah intervensi dari negara. (ast)

SHARE ON
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Gigin Praginanto

Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Nyoman Sudarsa

Ketua DPW KOMBATAN Provinsi Bali

FOLLOW US

Penggunaan Pembayaran Online Harus Memiliki Regulasi             Reformasi Struktural: Darimana Kita Memulai?             Kemenag Perlu Jelaskan Manfaat Kartu Nikah             Focus ke Penetrasi Ekspor Produk Bernilai Tambah Tinggi             Gerindra dan PDIP Diuntungkan pada Pemilu 2019             Darurat, pembenahan Sektor Manufaktur dan Kapasitas SDM (Bagian-1)              Darurat, pembenahan Sektor Manufaktur dan Kapasitas SDM (Bagian-2)             Masih Ada Waktu untuk Perbaharui Komitmen             Penguatan Upaya Pemberantasan Korupsi             Kasus Century Tanggung Jawab KSSK