BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Advokat, Dosen Hukum Tata Negara FH-UKI
UUD untuk Semua

Negara berkewajiban melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Tidak terbatas hanya pada fisik wilayah negara. Akan tetapi juga seluruh rakyatnya.

Jauh hari sebelum masuknya agama-agama besar ke Nusantara (Hindu, Budha, Islam, Kristen, dan Khonghucu), para leluhur kita sudah memiliki sistem nilai kepercayaannya sendiri. Hal tersebut masih dapat kita lihat pada beberapa suku bangsa di Indonesia.

Menjadi kewajiban daripada negara untuk menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya tersebut sebagaimana terdapat dalam Pasal 29 ayat (2) UUD 1945.

Selain itu dalam perubahan kedua UUD 1945 seperti yang terdapat dalam Pasal 28E ayat (2) menyatakan: "Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nurainya".

Dengan demikian tindakan menghalang-halangi para penganut atau penghayat kepercayaan untuk menjalankan peribadatannya dan perlakuan disktiminatif terhadap mereka dalam kehidupan sehari-hari (saat bekerja, pengurusan dokumen kependudukan, pendidikan, dan lain-lain) adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan sekaligus adalah pelanggaran terhadap hak asasi manusia. (cmk)

SHARE ON
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Lana Soelistianingsih, Dr., S.E., M.A.

Ekonom Universitas Indonesia, Kepala Riset/ Ekonom Samuel Aset Manajemen

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

Ahmad Heri Firdaus

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

FOLLOW US

Perkuat Investasi, Industri dan Ikatan Kewilayahan di ASEAN             Perubahan Nomenklatur Tak Efektif dalam Jangka Pendek             Ketergantungan pada Komoditas Dikurangi, Perbanyak Industri Olahan Berbasis Komoditas             Setia Ekspor Komoditas Alam, atau Diversifikasi Ekspor?             Perlu, Optimalisasi Non Tariff Measure (NTM)             Kebijakan NTM akan Bermanfaat, Selama Tidak Berlebihan.             Sesuaikan pilihan jenis NTM dengan karakteristik produk impor             Kebijakan Mandek Terganjal Implementasi, Koordinasi, Eksekusi               Pemerintah Sibuk Urusi Poliitk             Tinjau Kembali Struktur Industri Nasional