BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Advokat, Dosen Hukum Tata Negara FH-UKI
UUD untuk Semua

Negara berkewajiban melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Tidak terbatas hanya pada fisik wilayah negara. Akan tetapi juga seluruh rakyatnya.

Jauh hari sebelum masuknya agama-agama besar ke Nusantara (Hindu, Budha, Islam, Kristen, dan Khonghucu), para leluhur kita sudah memiliki sistem nilai kepercayaannya sendiri. Hal tersebut masih dapat kita lihat pada beberapa suku bangsa di Indonesia.

Menjadi kewajiban daripada negara untuk menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya tersebut sebagaimana terdapat dalam Pasal 29 ayat (2) UUD 1945.

Selain itu dalam perubahan kedua UUD 1945 seperti yang terdapat dalam Pasal 28E ayat (2) menyatakan: "Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nurainya".

Dengan demikian tindakan menghalang-halangi para penganut atau penghayat kepercayaan untuk menjalankan peribadatannya dan perlakuan disktiminatif terhadap mereka dalam kehidupan sehari-hari (saat bekerja, pengurusan dokumen kependudukan, pendidikan, dan lain-lain) adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan sekaligus adalah pelanggaran terhadap hak asasi manusia. (cmk)

SHARE ON
close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Dadang Trisasongko

Direktur Eksekutif Tranparency Internasional (TI) Indonesia

FOLLOW US

Rekonsiliasi Politik di Level Elit Diharapkan Terjadi di Level Sosial.              Tak Ada yang Salah dengan Pertemuan Jokowi Prabowo             Perhatikan Lag antara Demand Side dan Regulasi dari Sisi Supply Side             Tantangan yang Harus Dihadapi Masih Besar             Kemiskinan Makin Sedikit, Sulit Dikurangi             Bansos Tak Efektif Kurangi Kemiskinan             UNHCR Harus Keluar             Pembangunan Negara Hukum Harus Jadi Agenda Prioritas             ‘Visi Indonesia’ Tidak Prioritaskan Pembangunan Hukum dan HAM             Perlu Pertimbangan Agar yang Dikurung Memang Pantas Dikurung