BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
UU MD3 Cermin kekanak-Kanakan DPR

Membaca reaksi sebagian masyarakat yang negatif atas pengesahan RUU MD3 menjadi UU dalam rapat paripurnaa DPR 14-2-2018, saya menilai itu sebagai reaksi yang benar dan seharusnya ada.  Bahkan reaksi ini bisa dilihat sebagai kedewasaan masyarakat sebagai pemilik kedaulatan atas keputusan politik para wakilnya.

Justru akan terlihat aneh manakala masyarakat tidak memberikan komentar negatif (dibaca: masyarakat masa bodoh/tidak perduli) dan sikap seperti itu bisa mengancam keberlangsungan proses demokrasi di Indonesia yang sudah kita bangun bersama. Karena salah satu kunci keberhasilan berdemokrasi adalah partisipasi aktif masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan politik.

UU MD3 secara tekstual maupun substansial telah mengakomodir semangat inkonsistensi dewan. Di satu sisi dewan meningkatkan hak imunitasnya, sementara dalam pasal yang lain dewan memangkas hak pihak (institusi) lain untuk tunduk serendah-rendahnya di depan dewan dengan hak memanggil secara paksa pihak-pihak yang diundang. Sungguh jauh dari asas dan prinsip hukum yang menganut kesetaraan dan kesamaan hak di depan hukum.

UU MD3 juga mencerminkan rendahnya sensitifitas dewan atas predikat dan image yang jauh dari harapan masyarakat, bukan hanya minimnya produk legislasi yang dihasilkan tapi juga banyaknya anggota yang terjerat kasus korupsi di samping fungsi budgeting dan fungsi pengawasan yang tidak terukur.

Dalam alam demokrasi sekarang ini bahkan di belahan dunia manapun tidak ada lagi sebuah institusi yang memiliki imunitas super dan anti kritik, apalagi di Indonesia sebagai Negara yang mendeklarasikan dirinya sebagai "Negara Hukum bukan Negara Kekuasaan"

Saya setuju dengan pandangan Pak Andi Saiful Haq dan Prof Jimly. Namun demikian rasanya sangat sulit bagi dewan untuk membatalkan apa yang sudah diputuskannya. Sekalipun pemerintah (Presiden) tidak mengundangkan, UU MD3 tetap berlaku. Karena itu harus ada pihak-pihak yang menempuh jalur judicial review (uji materi) ke Mahkamah Konstitusi. (cmk)

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF