BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia
UNHCR Harus Keluar

Permasalahan para calon pengungsi dan pencari suaka yang dipindahkan oleh Pemda DKI ke Kalideres harus disikapi oleh Pemerintah Indonesia dengan meminta UNHCR memindahkan kantornya keluar dari Jakarta.

Para calon pengungsi dan pencari suaka berbondong-bondong masuk Indonesia dari asal negaranya di Timur Tengah dan Afrika karena ingin ke kantor UNHCR. Alasan yang disampaikan adalah konflik di negara asal atau mereka berpindah agama yang berkonsekuensi hukuman yang berat di negaranya. Padahal kebanyakan motif mereka adalah mencari penghidupan yang lebih baik di negara-negara yang telah mapan.

Kantor UNHCR Jakarta bertugas untuk men-screen dan mem-verifikasi apakah calon pengungsi bisa diterima sebagai pengungsi. Proses ini memakan waktu yang lama bisa bulan hingga tahunan.

Disamping itu tugas UNHCR adalah mencari negara ketiga yang menerima pengungsi untuk mencari suaka. Saat ini negara ketiga tersebut seperti Australia, negara-negara Eropa bahkan Amerika Serikat sudah sangat membatasi jumlah pencari suaka.

Akibat ini semua saat ini terjadi penumpukkan calon pengungsi dan ke depannya akan terus bertambah. Dalam menghadapi masalah ini pemerintah pusat tidak seharusnya membebani pemerintah daerah karena pemda punya banyak keterbatasan.

Tidak seharusnya anggaran pemda untuk mengentaskan kemiskinan warga daerah justru digunakan untuk para calon pengungsi. Mereka tidak produktif karena sehari-hari tidak bekerja dan justru menjadi beban pemda.

Langkah kongkrit dalam waktu dekat adalah pemerintah pusat harus mencarikan pulau kosong untuk UNHCR memproses para calon pengungsi. Pulau ini berfungsi seperti pulau galang di zaman kapal perahu asal Vietnam. Infrastuktur pulau ini harus dibiayai oleh UNHCR dan masyarakat internasional.

Selanjutnya pemerintah pusat meminta UNHCR dalam waktu tertentu untuk mengalihkan kegiatannya keluar dari Indonesia. Pemerintah juga harus mensosialisasikan kepada publik Indonesia terkait permasalahan calon pengungsi ini agar publik tidak hanya melihat sisi kemanusiaan dari calon pengungsi.

Bila publik hanya melihat sisi kemanusiaan maka ke depan pemerintah justru harus menghadapi kemarahan publiknya sendiri. Padahal ini merupakan masalah UNHCR dan masyarakat internasional. (yed)

SHARE ON
close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Ahmad Heri Firdaus

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

YB. Suhartoko, Dr., SE., ME

Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan, Keuangan dan Perbankan Unika Atma Jaya Jakarta

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

FOLLOW US

Aturan Timbulkan Administration Cost, Beban Bagi UMKM                Pelaku Bisnis E-commerce Tak Perlu Berbadan Hukum             Hambat Usaha Kecil Naik Kelas             Investor Tak Terpengaruh Prediksi Ekonomi RI             Moody’s Tak Tahu Jeroan Indonesia             Ada  Gap, Ada Ketimpangan             Prioritas Utama Tingkatkan Pertumbuhan             Dana Desa Berhadapan dengan Kejahatan Sistemik             Pembangunan Desa Tidak Bisa Berdiri Sendiri             Harus Disadari, Korupsi akan Mengikuti Kemana Uang Mengalir