BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Tugas Terbesar Negara, Mencerdaskan Bangsa!

Beberapa hal dapat diberikan masukan terkait rencana investasi asing bidang pendidikan di Indonesia, seperti uraian di bawah ini:

1. Indonesia secara ekonomi akan bertumbuh moderat bahkan lebih jika kebijakan dikelola dengan baik dan diperkirakan menjadi negara pada posisi 5 besar dunia tiga sampai empat dekade yang akan datang? Apakah ini akan menjadi kenyataan? Ada yang meragukannya karena kualitas sumberdaya manusia Indonesia masih tergolong rendah, terutama pada dimensi “high level human resources”, yang belajar dan lulus perguruan tinggi.

2. Jika itu terjadi maka akan ada hal yang aneh dan antagonis. Ekonomi Indonesia besar (“Large ekonomi”) tetapi kualitas sumberdaya manusianya kurang dan perguruan tingginya ada di rangking bawah. Karena itu, ada upaya untuk mengimpor rektor asing dan memasukkan perguruan tinggi asing ke dalam negeri. Ini yang selama beberapa minggu ini menjadi kontroversi berkepanjangan dan karena inilah kita membahasnya.

3.  Saya ingin menganalisis apakah mungkin hadir perguruan tinggi asing sebagai investasi asing berdasarkan Undang-undang nomor 25 tentang Penanaman Modal Nomor Tahun 2007? Apakah bisa presiden atau menteri Pendidikan Tinggi dan Ristek menjalankan kebijakan tersebut melalui jalur undang-undang investasi seperti peluang usaha kursus, pendidikan non-formal yang sudah dibuka?

4. Undang-undang investasi memasukkan juga investasi asing lex spesialis hanya untuk bidang usaha, penanaman modal, kegiatan ekonomi, perbankan, dan kegiatan ekonomi secara luas. Bahkan untuk bidang usaha pun dibatasi dengan rambu-rambu yang ketat agar tidak melanggar kepentingan nasional, lingkungan hidup, keamanan dan lain-lain.  Saya melihat Pasal 12 ayat 3: “Pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden menetapkan bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal, baik asing maupun dalam negeri, dengan berdasarkan kriteria kesehatan, moral, kebudayaan, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan nasional, serta kepentingan nasional lainnya.

5. Juga bisa dilihat pada pasal 12, investasi dibuka untuk dalam negeri dan asing untuk kegiatan ekonomi dengan rambu-rambu.  Pasal 12, ayat 5: “Pemerintah menetapkan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan berdasarkan kriteria kepentingan nasional, yaitu perlindungan sumber daya alam, perlindungan, pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, pengawasan produksi dan distribusi, peningkatan kapasitas teknologi, partisipasi modal dalam negeri, serta kerja sama dengan badan usaha yang ditunjuk Pemerintah.

(Semua pasal di dalam UU tentang Penanaman Modal No. 5 tahun 2007 ini yang diperkenankan masuk harus dalam bentuk badan usaha ekonomi, bukan lembaga pendidikan).

6. Aturan main UU penanaman modal bukan untuk lembaga sosial, pendidikan, kebudayaan. Dalam pengertian dasar di pasal 1, ayat 1, yang dilingkupi aturan tersebut adalah penanaman modal untuk bidang usaha. Pasal 1, ayat 1: “Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.”

7. Melakukan penanaman modal dalam UU tersebut adalah melakukan usaha atau bisnis, bukan melakukan kegiatan pendidikan.

8. Penanaman modal asing bukan universitas, bukan negara, tetapi badan usaha. Pada Pasal 1, aya 4: ”Penanaman modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing.”

9. Penanaman modal Badan Usaha atau perorangan, bukan badan hukum pendidikan berupa penanaman modal (untuk usaha) bukan pendidikan. Jika sebagai ANU, Harvard masuk dan melakukan investasi tidak bisa melalui kegiatan dan aturan investasi.

10. Pendidikan bukan berada di bawah yurisdiksi UU investasi. Pendidikan asing masuk ke dalam negeri tidak bisa masuk melalui bingkai UU Penanaman Modal, sebagaimana sudah dijalankan untuk pendidikan non-formal, kursus-kursus.

11. Pendidikan bukan masuk ke dalam DNI yang tidak boleh atau boleh, seperti sudah dilakukan pemerintah memasukkan lembaga-lembaga pendidikan non-formal selama ini.

12. Jadi PT asing tidak bisa masuk ke dalam negeri melalui UU ini. Pasal 5, ayat 2: “Penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang.

13. Jadi investasi asing yang masuk diatur oleh Undang-undang adalah badan usaha yang melaksanakan kegiatan usaha bisnis, buka kegiatan pendidikan. Jika lembaga pendidikan seperti perguruan tinggi asing dimasukkan ke dalam negeri dengan basis aturan investasi dan lepas dari DNI, maka ini sama dengan melanggar Undang-undang.

14. Lalu bagaimana mengatasi gap antara ekonomi yang akan menjadi 5 besar dunia dengan rangking universitas yang rendah?

Sebenarnya Indonesia sudah dipresiksi akan mempunyai SDM ilmuwan yang besar jumlahnya karena penduduk usia muda yang besar dan bonus demografi yang sedang berlangsung. Peluang ini bisa melihat bagaimana masa depan penduduk muda, pendidikan dan sains di masa datang?

14a. Data OECD tentang prediksi ilmuwan di berbagai negara kaitannya dengan perkembangan penduduk, dapat di lihat pada grafik :

15. Pada saat ini penduduk muda produktif usia 25-34 tahun di negara-negara OECD dan G-20 didominasi oleh Cina 17 persen, tapi pada 2030 penduduk muda ini akan menjadi 27 persen dari total dunia. Sebaliknya Amerika Serikat punya proporsi penduduk muda 14 persen pada saat ini, tapi akan menyusut menjadi hanya 8 persen. Hal yang sama terjadi pada Jepang dimana penduduk mudanya menyusut dari 6 persen menjadi hanya 3 persen. Begitu juga negara-negara maju lainnya Inggris, Perancis, Jerman, dan sebagainya.

16. Masa depan penduduk muda produktif, masa depan pendidikan, dan masa depan sains di Indonesia? Jawabannya mengikuti pola perkembangan penduduk, yang di dalam ilmu ekonomi disebut bonus demografi untuk ekonomi. Hal yang sama perkembangan tersebut bisa disebut sebagai bonus demografi untuk pendidikan dan sains di Indonesia. Penduduk muda Indonesia pada saat ini hanya 4 persen dari penduduk muda dunia, tapi pada 2030 meningkat menjadi 5-6 persen, jauh lebih besar (200-500 persen lebih besar dari negara maju seperti Jepang, Jerman, Perancis, Inggris, dan lain-lain).

17. Jadi, sumber-sumber anak muda terdidik di masa depan berasal dari Cina (27 persen), India (23 persen), Amerika Serikat (8 persen), Indonesia (5 persen), Brazil (5 persen), Rusia (4 persen). Jadi Indonesia akan menjadi negara besar kelima dunia sebagai sumber orang muda terdidik. Tidak hanya dalam ekonomi, tapi Indonesia menjadi sumber scientist terbesar kelima di dunia menurut OECD.

17A. Tapi apakah demikian? Jawaban saya, potensi itu ada, tetapi tidak otomatis sebab kualitas pendidikan tinggi Indonesia masih belum dibenahi secara substansial. Kementerian Pendikan tinggi sudah dipisah dan mendapat dana lebih besar dari kementrian pendidikan tetapi tidak ada prestasi riset yang memuaskan dan bisa bersaing.

18. Karena itu, tugas terbesar negara, pemerintah, dan presiden ke depan bukanlah hanya kebijakan ekonomi, apalagi hanya infrastruktur dan  paket-paket bulanan, pelabuhan, jalan tol, dan sebagainya, tapi tugas mencerdaskan bangsa --tugas yang diamanatkan oleh konstitusi dan pendiri bangsa. Khusus untuk penduduk muda 25-34 tahun dan di bawahnya harus ada kebijakan yang kuat untuk pendidikan dan kebijakan pengembangan sains. Ini adalah tugas besar pada momentum sejarah yang besar dan sangat menentukan.

19. Kita punya sekitar 4 ribu lembaga pendidikan tinggi, yang harus dibenahi kualitasnya. Tapi, di sana sini masih banyak pengelolaan pendidikan dan keilmuan yang amatiran. Tugas mendidik dan mengembangkan ilmu hanya dilihat sebaga kerja dan tugas rutin biasa. Padahal dari data-data di atas Indonesia mendapat momentum sejarah dan peluang yang sangat besar pada saat ini untuk memimpin dunia dalam bidang pendidikan dan ilmu karena sumber penduduk muda yang sangat besar.

20. Kalau peluang bonus demografi ini hilang, maka Indonesia akan masuk ke dalam jebakan negara berpendapatan menengah. Middle income trap. Hanya cerdik pandai yang bisa melihat peluang dan momentum sejarah ini. (pso)

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Riza Annisa Pujarama

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

M. Rizal Taufikurahman, Dr.

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

FOLLOW US

Perizinan Teknis Masih Kewenangan Daerah             Kiat Khusus Pangkas Birokrasi Perizinan di Indonesia             Politik Etika vs Politik Ekstasi              Kebutuhan Utama : Perbaiki Partai Politik             Pengaruh High Class Economy dalam Demokrasi di Indonesia (Bagian-1)             Pengaruh High Class Economy dalam Demokrasi di Indonesia (Bagian-2)             Perlu Revisi Undang-Undang dan Peningkatan SDM Perikanan di Daerah             Antisipasi Lewat Bauran Kebijakan Fiskal – Moneter             Perkuat Industri Karet, Furnitur, Elektronik Hadapi Resesi             Skala Krisis Mendatang Lebih Besar dari 1998