BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Direktur Pusat Studi Hak Asasi Manusia (PUSHAM) Universitas Islam Indonesia
Tragedi Bangsa

Kasus penyiraman air keras ke wajah Novel Baswedan, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, adalah tragedi bangsa. Di tengah remuk redamnya peradaban publik karena tindak pidana korupsi, penyidik senior komisi anti rasuah itu malah menjadi korban kejahatan. Apesnya, negara seakan tidak merasa sedang terganggu apalagi terancam. Kuat kesan bahwa negara memposisikan kasus penyiraman air keras ini adalah kasus personal yang dihadapi Novel sebabai individu. Tak sedikitpun kemarahan negara tertampak sebagai ekspresi bahwa aktor negara sedang diancam. Negara juga tidak merasa terganggu bahwa kasus ini adalah penghinaan terhadap negara. Perspektif ini keliru. Jelas sekali bahwa kasus ini adalah kasus intitusional. Novel disiram karena ia bekerja untuk melawan korupsi.

Setali tiga uang dengan perspektif di atas, pemerintah juga tidak memperlihatkan tajinya untuk mengusut tuntas dan memproses pelaku kejahatan tersebut. Pemerintah sibuk mencari dalih dan alibi untuk menutupi ketidak seriusannya. Novel dibiarkan berjalan tanpa kejelasan mengenai perkembangan penanganan kasusnya.

Sempat Berharap

Menjelang debat calon presiden dan wakil presiden putaran pertama, Kepolisian Republik Indonesia membuat tim gabungan yang berisi Kabareskrim dan beberapa ahli dari kalangan masyarakat sipil dan pemerintahan. Buih harapan sempat muncul di permukaan. Sayangnya, buih itu lenyap kembali ditelan ombak-ombak kecil. Tak terlihat, tak nampak, tak berbekas, tak dapat digenggam.

Sulit sekali menghindari kesan bahwa pembentukan tim gabungan hanyalah retorika administratif dalam rangka persiapan debat calon presiden. Sekedar sebagai alternatif jawaban jika ada pertanyaan. Sayangnya, pertanyaanpun tak ada. Alhasil, petahana tak perlu repot menjelaskan jawaban.

TGPF

Di dalam konstruksi normatif, kepolisian dan kejaksaanlah yang memiliki otoritas untuk menyelidi dan/atau menyidik dugaan perbuatan pidana. Namun, dalam sejarah penegakan hukum di Indonesia dewasa ini, kepercayaan publik terhadap dua institusi ini sering terganggu. Apalagi jika kasus itu diduga melibatkan orang yang memangku atau diduga terkait dengan pemangku kekuasaan.

Maka, pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta bisa menjadi alternatif. TGPF dibentuk dengan mengundang perwakilan lembaga negara terkait seperti Komisi Pemberantasan Korupsi dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Juga perlu diundang tokoh-tokoh masyarakat sipil yang integritasnya sangat dipercaya.

TGPF hendaknya dibentuk dengan keputusan presiden. Tim ini diberi kewajiban untuk melaporkan hasil kerjanya kepada publik serta ditugasi untuk memastikan bahwa proses hukum akan berjalan sebagaimana mestinya. Dengan begitu, kita baru bisa mengatakan bahwa benar Indonesia adalah negara hukum. (mry)

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Nailul Huda

Peneliti INDEF

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

FOLLOW US

Soal Subsidi MRT: Negara Jangan Pikir Profit, Tapi Benefit             Perjelas Kewenangan Berbasis Wilayah             Indonesia Masih Menarik Sebagai Negara Tujuan Investasi             Subsidi MRT Bukan untuk Orang Kaya             Pemerintah Harus Hitung Risiko Utang BUMN             Pembentukan Holding BUMN Harus Selektif             BUMN Jangan Terjerumus Jadi Alat Kepentingan Penguasa             MoU KPU-PPATK Jangan Sekadar Aksesoris             MoU KPU-PPATK Jangan Hanya Formalitas             Pemerintah Harus Promosikan Tempat Wisata Terlebih Dahulu