BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI)
Tolak Cost Sharing Pembiayaan!

Soal cost sharing pembiayaan kepada keluarga pasien atau konsumen BPJS jelas melanggar Undang-Undang tentang JKN/BPJS, yang mana intinya JKN/BPJS sebetulnya asuransi gotong royong yang saling memikul. Sehingga tidak mungkin dibuat regulasi untuk membebankan konsumen dengan cost sharing untuk tambahan biaya penyakit-penyakit tertentu.

Itu yang pertama. Kedua, BPJS punya persoalan-persoalan yang di hulu, dalam arti problem penyakit-penyakit yang berkaitan dengan gaya hidup, sehingga skema-skema pembiayaan model apapun tidak akan mampu mengatasi defisit.

Penyakit gaya hidup itu di antaranya karena masyarakat tidak mempunyai pola hidup yang sehat. Dan itu dipicu oleh misalnya konsumsi makanan yang mengandung tinggi garam, gula, dan lemak. Kemudian jarang berakifitas, dan yang terakhir yang paling dahsyat adalah konsumsi rokok yang sangat tinggi. Ini sebenarnya harus diselesaikan oleh pemerintah dengan tindakan-tindakan yang preventif promotif. Tanpa itu, berat.

Skema-skema pembiayaan model apapun yang dibuat, tanpa tindakan-tindakan berarti untuk mengurangi konsumsi rokok masyarakat misalnya, akan sia-sia, karena cost sharing apapun akan jebol. Hanya akan memindahkan masalah. Jadi cost sharing itu akhirnya hanya akan memindahkan masalah dengan masalah. Selain soal pelanggaran regulasi yang hanya akan memberatkan masyarakat. Apa gunanya masuk asuransi kalau toh masih akan keluarkan biaya, apalagi untuk yang kelas mandiri. Karena kelas mandiri itu kan orang yang belum tentu punya penghasilan tinggi, dan tidak juga karyawan, dalam arti dia tidak punya sumber pendapatan tetap setiap bulannya.

Jadi menurut saya sistem cost sharing yang memberatkan itu harus ditolak!

Kementerian Kesehatan dan Kementerian Keuangan harus punya program-program untuk membereskan persoalan-persoalan di hulu. Soal gaya hidup, makanan berlemak, gula dan garam, lalu konsumsi rokok yang sangat tinggi, punyakah program-program pencegahan yang dipromosikan gencar? Juga cukai rokok atau tembakau mestinya Kementerian Keuangan menaikkan cukai rokok yang sangat tinggi sehingga efektif menekan konsumsi rokok di masyarakat. Data BPJS, penyakit-penyakit yang muncul itu kebanyakan penyakit akibat konsumsi rokok yang sangat tinggi.

Soal rencana meminta pemerintah daerah untuk urunan menutup defisit BPJS, itu boleh, dan saya mendukung, yang penting jangan dibebankan ke masyarakat. Silakan gunakan dana APBD karena banyak dana APBD yang nganggur. (pso)

SHARE ON
close

TOPIK TERPOPULER

Kepedasan? Minumlah Air Hangat!

0 OPINI | 16 November 2019

14 November, Hari Diabetes Sedunia

0 OPINI | 14 November 2019

Mie Instan Plus Krupuk, Picu Obesitas

0 OPINI | 15 November 2019

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Fithra Faisal Hastiadi, Dr., S.E., MSE., M.A

Direktur Eksekutif Next Policy, Dosen FEB UI

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

Eko Listiyanto

Peneliti INDEF (Institute for Development of Economics and Finance)

FOLLOW US

Tidak Pada Tempatnya Meragukan Data BPS             Harus Disadari, Ada Akar Masalah yang Tidak Diselesaikan             Sektor Konsumsi Harus Tetap Didorong             Data Angka Konsumsi dan Investasi Masih Menunjukkan Peningkatan             Rakyat Harus Diuntungkan dalam Jangka Pendek             Jangan Kejar Target Pembangunan Fisik Saja             Kemampuan Investasi dalam Menyerap Tenaga Kerja Semakin Rendah             Sektor UKM Masih Bisa Diandalkan             Masih Harus Banyak Dilakukan Pembenahan             Tantangan Besar Meningkatkan Tenaga Kerja Menjadi SDM Berkualitas