BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Anggota Judicial Monitoring di Indonesia  Corruption Watch (ICW)
Tolak Anggaran DPR 2018

Setelah gagal di tahun 2011, sejumlah pimpinan DPR kembali memajukan anggaran untuk pembangunan gedung DPR. Nilai proyek tersebut diwacanakan menggunakan anggaran DPR 2018 yang disinyalir mencapai Rp5,7 triliun. Dari total anggaran tersebut sebanyak Rp500 miliar digunakan untuk pembangunan apartemen. Fahri Hamzah, Wakil Ketua DPR yang tidak akui oleh Partai Keadilan Sejahtera, menyatakan bahwa pembangunan gedung baru dan apartemen untuk anggota DPR digunakan untuk tujuan mulia untuk meningkatkan kinerja anggota DPR.

Usulan dan alasan pembangunan gedung-apartemen DPR tentu saja tidak bisa diterima akal sehat. Citra dan kinerja DPR masih buruk, kok sudah minta fasilitas? Apa tidak malu? Punya cerminkah di rumah? Pertanyaan ini pastinya tidak akan dijawab oleh para politisi yang sudah sedemikian bebalnya. Di negeri ini hampir semua proyek berpotensi korupsi dan rencana proyek ini bisa jadi ladang bancakan anggaran atau korupsi baru bagi politisi tertentu.

Pembangunan gedung plus apartemen DPR, jika dipaksakan, sama halnya dengan memperpanjang penderitaan rakyat. DPR juga dinilai tidak sensitif terhadap keadaan masyarakat. Karena DPR lebih mengutamakan syahwat  memenuhi kepentingan sendiri ketimbang memperioritaskan untuk alokasi sektor publik yang lebih membutuhkan. Dalam lingkup Jakarta saja, data BPS  2017 menyebutkan sebanyak 4,8 juta penduduk DKI Jakarta belum memiliki rumah.  

Dana selangit itu juga bisa digunakan untuk membangun sangat banyak gedung sekolah baru dan memperbaiki sekolah yang rusak di seluruh Indonesia. Dana berlimpah tersebut juga dapat membiayai jaminan kesehatan masyarakat jutaan penduduk miskin atau membangun puluhan ribu unit rumah sederhana buat rakyat.

Kami menuntut agar DPR membatalkan rencana pembangunan gedung dan apartemen DPR serta mengembalikan anggaran senilai kurang lebih Rp5,7 triliun kepada negara. (pso)

SHARE ON
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Lana Soelistianingsih, Dr., S.E., M.A.

Ekonom Universitas Indonesia, Kepala Riset/ Ekonom Samuel Aset Manajemen

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

Ahmad Heri Firdaus

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

FOLLOW US

Perkuat Investasi, Industri dan Ikatan Kewilayahan di ASEAN             Perubahan Nomenklatur Tak Efektif dalam Jangka Pendek             Ketergantungan pada Komoditas Dikurangi, Perbanyak Industri Olahan Berbasis Komoditas             Setia Ekspor Komoditas Alam, atau Diversifikasi Ekspor?             Perlu, Optimalisasi Non Tariff Measure (NTM)             Kebijakan NTM akan Bermanfaat, Selama Tidak Berlebihan.             Sesuaikan pilihan jenis NTM dengan karakteristik produk impor             Kebijakan Mandek Terganjal Implementasi, Koordinasi, Eksekusi               Pemerintah Sibuk Urusi Poliitk             Tinjau Kembali Struktur Industri Nasional