BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Anggota Judicial Monitoring di Indonesia  Corruption Watch (ICW)
Tolak Anggaran DPR 2018

Setelah gagal di tahun 2011, sejumlah pimpinan DPR kembali memajukan anggaran untuk pembangunan gedung DPR. Nilai proyek tersebut diwacanakan menggunakan anggaran DPR 2018 yang disinyalir mencapai Rp5,7 triliun. Dari total anggaran tersebut sebanyak Rp500 miliar digunakan untuk pembangunan apartemen. Fahri Hamzah, Wakil Ketua DPR yang tidak akui oleh Partai Keadilan Sejahtera, menyatakan bahwa pembangunan gedung baru dan apartemen untuk anggota DPR digunakan untuk tujuan mulia untuk meningkatkan kinerja anggota DPR.

Usulan dan alasan pembangunan gedung-apartemen DPR tentu saja tidak bisa diterima akal sehat. Citra dan kinerja DPR masih buruk, kok sudah minta fasilitas? Apa tidak malu? Punya cerminkah di rumah? Pertanyaan ini pastinya tidak akan dijawab oleh para politisi yang sudah sedemikian bebalnya. Di negeri ini hampir semua proyek berpotensi korupsi dan rencana proyek ini bisa jadi ladang bancakan anggaran atau korupsi baru bagi politisi tertentu.

Pembangunan gedung plus apartemen DPR, jika dipaksakan, sama halnya dengan memperpanjang penderitaan rakyat. DPR juga dinilai tidak sensitif terhadap keadaan masyarakat. Karena DPR lebih mengutamakan syahwat  memenuhi kepentingan sendiri ketimbang memperioritaskan untuk alokasi sektor publik yang lebih membutuhkan. Dalam lingkup Jakarta saja, data BPS  2017 menyebutkan sebanyak 4,8 juta penduduk DKI Jakarta belum memiliki rumah.  

Dana selangit itu juga bisa digunakan untuk membangun sangat banyak gedung sekolah baru dan memperbaiki sekolah yang rusak di seluruh Indonesia. Dana berlimpah tersebut juga dapat membiayai jaminan kesehatan masyarakat jutaan penduduk miskin atau membangun puluhan ribu unit rumah sederhana buat rakyat.

Kami menuntut agar DPR membatalkan rencana pembangunan gedung dan apartemen DPR serta mengembalikan anggaran senilai kurang lebih Rp5,7 triliun kepada negara. (pso)

SHARE ON
close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Dadang Trisasongko

Direktur Eksekutif Tranparency Internasional (TI) Indonesia

FOLLOW US

Temuan TPF Novel Tidak Fokus             Bentuk TGPF Independen untuk Kasus Novel Baswedan             Pilah Skema Untuk Proyek Strategis             Risiko Penyertaan Equity Proyek Macet             Diskresi Kepolisian Bermasalah?             Penanganan Tak Sesuai Perkap             Polisi Tidak Dikondisikan Menjadi Arogan             Kita Tidak Dapat Menduga Kondisi Mental Polisi saat Menembak             MPLS Harus Diselenggarakan Sesuai Pedoman             Pendidikan Swasta Semi Militer Harus Ditertibkan