BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Direktur Institute for Development of Economics & Finance (INDEF)
Tinjau Ulang Desentralisasi Fiskal

Masalah ketimpangan ini memang ironi di era otonomi yang seharusnya semakin memakmurkan Indonesia. Untuk itu perlu ada peninjuan terhadap pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia. Tinjauan ini mencakup kerangka besar kebijakan serta instrumen yang digunakan untuk eksekusi desentralisasi.

Instrumen tersebut adalah dana transfer dan dana alokasi umum. Formulasi DAU dan ketentuan-ketentuan di dalamnya harus dioptimalkan untuk tujuan utama peningkatan akses pelayanan dasar serta kerja-kerja yang mendukungnya.

Berbarengan dengan itu  harus mempertahankan dan meningkatkan kualitas kebijakan dana alokasi khusus yang ditujukan untuk mendukung program-program prioritas nasional. Ke depan, peningkatan pelayanan dasar yang meliputi pendidikan, kesehatan dan kegiatan ekonomi produktif lainnya harus lebih dioptimalkan, bukan hanya melalui jalur DAK tapi juga DAU.

Pemerintah juga perlu meningkatkan kualitas belanja pendidikan dalam rangka memperbaiki output indikator pendidikan semisal angka partisipasi murni (APM). Selain itu, pelaksanaan wajib belajar minimal 12 tahun perlu diupayakan dalam rangka menyediakan akses kesempatan pendidikan bagi semua orang.

Mengurangi porsi belanja rutin pegawai dalam alokasi 20 persen anggaran belanja pendidikan di APBN  bisa menjadi salah satu usaha untuk meningkatkan kemampuan belanja pendidikan dalam rangka memperbaiki kualitas output pendidikan.

Di samping itu, mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif sebagai salah satu upaya untuk pemerataan kue ekonomi pembangunan. Hal ini perlu dibarengi dengan penetapan UMP yang bisa diakses oleh pekerja formal di seluruh sektor dan peningkatan produktivitas pekerja informal agar memiliki tingkat upah setara UMP.

Yang terjadi selama ini pertumbuhan ekonomi tidak inklusif. Hal ini ditandai dengan korelasi positif antara pertumbuhan dan ketimpangan. Bisa diartikan, pertumbuhan ekonomi diiringi dengan ketimpangan yang meningkat.

Ketimpangan tersebut juga diperparah dengan kebijakan tingkat upah minimum. Ia mempunyai korelasi positif dengan ketimpangan. Ketentuan upah minimum hanya bisa diakses oleh pekerja formal dan itupun hanya beberapa sektor saja seperti industri manufaktur dan jasa. Pekerja non formal di sektor lain tidak mendapatkan akses UMP, upah yang ada berada di bawah UMP, sehingga kesenjangan melebar. (sar)

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Nailul Huda

Peneliti INDEF

FOLLOW US

Perempuan yang Terlibat dalam Terorisme Merupakan Korban             Kelompok Radikal Di Indonesia Telah Bertransformasi             Anggaran Apel Kebangsaan Kurang Proporsional             Apel Kebangsaan: Mestinya Undang Tokoh dari Dua Kubu             Utang Luar Negeri dan Cadangan Devisa             Pengelolaan Utang: Apakah Efektif dan Efisien?             Korupsi Politik Makin Menjadi-jadi             Awal Reformasi, PPP Gigih Dukung Pembentukan UU KPK             Kinerja Memang Naik,Tapi Bukan Akselerasi             Harus Menunggu Laporan Keuangan Resmi BUMN