BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Direktur Institute for Development of Economics & Finance (INDEF)
Tinjau Ulang Desentralisasi Fiskal

Masalah ketimpangan ini memang ironi di era otonomi yang seharusnya semakin memakmurkan Indonesia. Untuk itu perlu ada peninjuan terhadap pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia. Tinjauan ini mencakup kerangka besar kebijakan serta instrumen yang digunakan untuk eksekusi desentralisasi.

Instrumen tersebut adalah dana transfer dan dana alokasi umum. Formulasi DAU dan ketentuan-ketentuan di dalamnya harus dioptimalkan untuk tujuan utama peningkatan akses pelayanan dasar serta kerja-kerja yang mendukungnya.

Berbarengan dengan itu  harus mempertahankan dan meningkatkan kualitas kebijakan dana alokasi khusus yang ditujukan untuk mendukung program-program prioritas nasional. Ke depan, peningkatan pelayanan dasar yang meliputi pendidikan, kesehatan dan kegiatan ekonomi produktif lainnya harus lebih dioptimalkan, bukan hanya melalui jalur DAK tapi juga DAU.

Pemerintah juga perlu meningkatkan kualitas belanja pendidikan dalam rangka memperbaiki output indikator pendidikan semisal angka partisipasi murni (APM). Selain itu, pelaksanaan wajib belajar minimal 12 tahun perlu diupayakan dalam rangka menyediakan akses kesempatan pendidikan bagi semua orang.

Mengurangi porsi belanja rutin pegawai dalam alokasi 20 persen anggaran belanja pendidikan di APBN  bisa menjadi salah satu usaha untuk meningkatkan kemampuan belanja pendidikan dalam rangka memperbaiki kualitas output pendidikan.

Di samping itu, mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif sebagai salah satu upaya untuk pemerataan kue ekonomi pembangunan. Hal ini perlu dibarengi dengan penetapan UMP yang bisa diakses oleh pekerja formal di seluruh sektor dan peningkatan produktivitas pekerja informal agar memiliki tingkat upah setara UMP.

Yang terjadi selama ini pertumbuhan ekonomi tidak inklusif. Hal ini ditandai dengan korelasi positif antara pertumbuhan dan ketimpangan. Bisa diartikan, pertumbuhan ekonomi diiringi dengan ketimpangan yang meningkat.

Ketimpangan tersebut juga diperparah dengan kebijakan tingkat upah minimum. Ia mempunyai korelasi positif dengan ketimpangan. Ketentuan upah minimum hanya bisa diakses oleh pekerja formal dan itupun hanya beberapa sektor saja seperti industri manufaktur dan jasa. Pekerja non formal di sektor lain tidak mendapatkan akses UMP, upah yang ada berada di bawah UMP, sehingga kesenjangan melebar. (sar)

SHARE ON
close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Gigin Praginanto

Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

Nyoman Sudarsa

Ketua DPW KOMBATAN Provinsi Bali

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

FOLLOW US

Kartu Nikah Tidak Diperlukan             Penggunaan Pembayaran Online Harus Memiliki Regulasi             Reformasi Struktural: Darimana Kita Memulai?             Kemenag Perlu Jelaskan Manfaat Kartu Nikah             Focus ke Penetrasi Ekspor Produk Bernilai Tambah Tinggi             Gerindra dan PDIP Diuntungkan pada Pemilu 2019             Darurat, pembenahan Sektor Manufaktur dan Kapasitas SDM (Bagian-1)              Darurat, pembenahan Sektor Manufaktur dan Kapasitas SDM (Bagian-2)             Masih Ada Waktu untuk Perbaharui Komitmen             Penguatan Upaya Pemberantasan Korupsi